Tanjung Redeb-Pemerintah Kabupaten Berau merencanakan membangun rumah sakit baru sebagai pengganti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai di Jl Pulau Panjang Tanjung Redeb yang tidak mungkin lagi diperluas.

“Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkab Berau pada tahun 2013 telah mengalokasikan anggaran perencanaan sekitar Rp5 miliar,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau Ir H Taupan Majid di Tanjung Redeh, Selasa.

Rencana pelelangan perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti melalui unit layanan pengadaan (ULP) untuk segera diumumkan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), katanya.

Dijelaskan Taupan, kalau proses perencanaan dipastikan tidak ada masalah. Perencanaan akan dilakukan sesuai dengan tiga lokasi alternatif yang diwacanakan Pemkab Berau, salah satunya berada di kawasan Ringroad Kelurahan Sei Bedungun Tanjung Redeb, yang akan menjadi akses utama keluar dan masuk Kota Tanjung Redeb.

Setiap perencanaan juga disesuaikan dengan luasan lahan rumah sakit baru yang diperkirakan sekitar 10 hektare.

“Kami masih koordinasikan lagi soal ketetapan lokasi. Kalau perencanaan sudah siap diawal tahun ini,” ungkapnya.

Proses perencanaan ditarget bisa selesai dalam waktu singkat. Sehingga bisa segera ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik yang juga diharapkan bisa dikerjakan pada tahun 2013.

“Begitu perencanaan selesai, kita langsung usulkan fisiknya dan kita harapkan bisa segera,” tandasnya.

Mendesaknya pembangunan rumah sakit baru di Berau, diakui Kepala Dinas Kesehatan Berau drg. Totoh Hermanto yang menyebutkan kalau kondisi rumah sakit yang ada saat ini sudah tidak layak.

Pasalnya, kondisi RSUD Abdul Rivai sudah berada di tengah pemukiman masyarakat, yang sulit untuk dikembangkan. Selain itu, aktivitas rumah sakit juga akan berpengaruh dan terpengaruh dari aktivitas masyarakat di sekitarnya.

“Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, ya memang harus segera direalisasikan pembangunan rumah sakit baru ini,” katanya.

Sumber: kaltim.antaranews.com

SOE – Jenazah Jeni Tahuni (27) yang ditemukan tewas di rumah Dominggus Benu (49) di Mnelalete, Kabupaten TTS, sejak Sabtu (2/2/2013), belum diambil pihak keluarga.

Mayat warga Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, dibiarkan di kamar mayat tanpa pengawetan, sehingga mengeluarkan bau tak sedap.

Pantauan Pos Kupang (Tribunnews.com Network), Senin (4/2/2013), para pasien dan pengunjung rumah sakit sangat terganggu ketika berada di dalam kompleks RSUD SoE.

Servince Selan dan Albert Nomleni, ketika ditemui di RSUD setempat, mengatakan, mereka dan pasien yang dikunjungi sangat terganggu ketika mencium bau tak sedap di sekitar kamar mayat.

“Kami dengar ada mayat di dalam kamar mayat yang belum diambil keluarga. Kenapa sampai bau hingga mengganggu lingkungan sekitar. Kami tidak tahu kenapa mayat itu sampai membusuk,” ujar Selan.

Direktur RSUD SoE dr Musa Salurante ketika ditemui di kantor Bupati TTS, mengakui ada mayat yang belum diambil pihak keluarga.

“Mayat diletakkan saja di atas meja mayat. Kami tidak punya freezer pengawet mayat. Sudah ada dua kasus yang sama, sehingga akan kami usulkan pengadaan freezer dalam perubahan anggaran 2013 nanti. Mumpung pembahasan ABPD 2013 belum final, apakah pemda besedia menganggarkan dalam tahun ini,” paparnya.

Ketua Komisi D DPRD TTS Yoksan Benu, menanggapi kasus tersebut menuturkan, pemerintah daerah wajib menyediakan freezer untuk pengawetan mayat di RSUD SoE.

Mengingat kondisi mayat Tahuni mulai membusuk, pihak Polres dan RSUD SoE berkoordinasi dengan Pemda TTS menguburkannya, Senin (4/2/2013).

“Pihak Polres sudah berupaya mencari tahu keluarga korban di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, namun tidak ditemukan. Bahkan, kepala desa juga tidak mengenal korban. Hari ini (kemarin) atas kerja sama dengan Polres TTS, pemda siap menguburkannya di Pekuburan Umum Nunumeu,” beber Sekretaris Dinas Sosial Welem Wadu.

Sumber: id.berita.yahoo.com

SUKOHARJO – Sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo terlantar selama berjam-jam dan belum mendapatkan layanan, Senin (4/2/2013). Para pasien penyakit dalam itu mengantri sejak pagi dan baru dilayani sekitar pukul 11.00 WIB.

Pantauan Solopos.com di depan poliklinik penyakit dalam RSUD Sukoharjo, para pasien sudah berada di depan poliklinik tersebut sejak pagi. Setelah mendaftar dan mengambil nomor antrian, mereka duduk-duduk di depan poliklinik. Sedangkan beberapa pasien lain yang tak kebagian tempat duduk terpaksa harus berdiri di depan poliklinik itu.

Salah satu warga Dukuh Cebukan, Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Warjono, mengaku sejak pukul 08.00 WIB tiba di RSUD. Ia mengantarkan istrinya yang sakit nyeri pada kaki.

“Sudah tiga jam lebih saya menunggu, tapi istri saya tidak dipanggil-panggil untuk pemeriksaan,” ujar Warjono saat ditemui wartawan di RSUD, Senin.

Hal serupa juga diungkapkan pasien lain, Harto. Ia juga sudah berjam-jam menunggu untuk diperiksa namun hingga pukul 11.30 WIB dia belum juga dilayani. Harto mengalami sakit maag dan baru kali ini dia periksa ke RSUD. “Seharusnya tidak begini pelayanannya. Kami sebagai pasien tidak perlu menunggu terlalu lama bahkan sampai tiga jam lebih belum juga dilayani,” papar Harto.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi, Direktur RSUD Sukoharjo, Gunadi, mengakui bahwa selama sebulan ini pasien penyakit dalam overload. Sebetulnya poliklinik tersebut akan dibagi menjadi dua agar memudahkan pelayanan. Namun hingga kini palayanan itu belum terwujud karena pihaknya masih kekurangan dokter penyakit dalam.

Gunadi mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki tiga orang dokter ahli penyakit dalam. Sedangkan idealnya RSUD Sukoharjo memiliki empat orang dokter penyakit dalam. Tiga orang dokter itu pun, sambungnya, tidak bisa full melayani pasien karena satu dokter ada yang menempuh pendidikan lagi dan satu dokter lagi sedang menjalani pelatihan penanganan penyakit dalam di RSUD Moewardi, Solo.

“Satu orang dokter yang masuk itu pun tidak hanya melayani pasien di poliklinik penyakti dalam, tapi sebelumnya juga harus visit ke bangsal pasien yang mengalami penyakit dalam,” papar Gunadi.

Sumber: solopos.com

Beban kerja yang tinggi dan banyaknya pasien yang harus ditangani dokter bisa membahayakan pasien. Keterbatasan waktu juga membuat dokter tidak bisa leluasa berdiskusi dengan pasiennya.

Demikian menurut survei yang dilakukan di Amerika, meliputi 500 rumah sakit dan dokter yang menangani pasien. Hampir 40 persen responden mengatakan setidaknya sebulan sekali mereka menangani pasien lebih banyak dari yang bisa ditangani.

Hampir seperempat dokter mengatakan beban kerja yang tinggi membuat mereka tidak bisa berdiskusi dengan pasiennya mengenai terapi yang harus diambil. Bahkan 22 persen menngatakan mereka terpaksa meminta pasiennya melakukan tes yang tidak perlu karena tidak punya waktu lama untuk memeriksa.

“Jika dokter hanya punya waktu pendek dan pasien mengeluh nyeri dada, misalnya, maka dokter akan menyuruh pasien melakukan tes tambahan, meresepkan aspirin dan menelepon dokter spesialis jantung. Semua karena tidak ada cukup waktu untuk mengevaluasi pasien secara penuh,” kata Dr.Henry Michtalik dari Johns Hopkins University School of Medicine.

Sejumlah kecil dokter (sekitar 5 persen) mengakui beban kerja yang tinggi itu menyebabkan efek samping berbahaya, seperti pasien harus ditransfer ke unit gawat darurat atau bahkan kematian.

Pihak rumah sakit disarankan untuk mengevaluasi jam kerja dokter dan menciptakan standar keamanan.

Sumber: health.kompas.com

Jakarta-Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan bahwa berdasarkan catatan Sistem Informasi Rumah Sakit pada 2012, sebanyak 46 ribu kunjungan rawat jalan di Jakarta mengeluhkan masalah penyakit mata.

“Mereka juga mengeluhkan gangguan refraksi dan akomodasi mata,” jelas Nafsiah pada pembukaan Jakarta Eye Center @Kedoya, Sabtu.

Gangguan refraksi mata adalah kelainan pada bola mata yang menyebabkan mata menjadi minus, plus dan silinder.

Nafsiah juga menjelaskan bahwa penyakit mata merupakan satu dari 10 penyakit yang paling banyak menjadi keluhan pasien rawat jalan di Indonesia.

“Laporan menunjukkan di Indonesia kunjungan rawat jalan yang mengeluhkan penyakit mata mencapai lebih dari 10.446.000 kunjungan,” jelas Nafsiah.

Dari data kunjungan tersebut tercatat 1,72 persen atau sekitar 180.310 kunjungan mengeluhkan gangguan refraksi dan akomodasi mata.

“Masalah ini perlu mendapat perhatian, karena mengganggu produktifitas dan di kalangan anak ini mempengaruhi proses belajar yang akan berdampak pada masa depan mereka,” jelas Nafsiah.

Untuk mengatasi gangguan pengelihatan dan kebutaan, Nafsiah mengungkapkan bahwa Kemenkes memiliki komitmen untuk mewujudkan ‘Global Vision 2020’.

“Agar setiap warga Indonesia terpenuhi kebutuhannya untuk atasi masalah pengelihatan, serta dapat dilakukan tidakan promotif dan pencegahan,” imbuh Nafsiah.

Sumber: antaranews.com

GARUT – Dinas Kesehatan Kabupaten Garut segera mengajukan permohonan pengangkatan 27 dokter menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Kementerian Kesehatan. Para dokter tersebut di antaranya akan ditugaskan di sejumlah puskesmas di pelosok Kabupaten Garut.

Kepala Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Ade Rusiyana, mengatakan sebelumnya telah mengajukan permohonan tersebut pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahun lalu. Namun Ade mengatakan belum mendapat respons positif.

“Tahun lalu, puskesmas yang tidak ada dokternya cuma satu. Sekarang bertambah jadi sepuluh. Kami membutuhkan lebih banyak dokter untuk penanganan kesehatan di daerah pelosok,” kata Ade, Sabtu (2/2/2013).

Dari 65 puskesmas di Kabupaten Garut, ujar Ade, sepuluh puskesmas di antaranya tidak memiliki dokter. Sepuluh puskesmas tanpa dokter tersebut umumnya berada di pelosok selatan Kabupaten Garut.

Surat yang akan diajukan pada Kementerian Kesehatan ini, ucapnya, sangat khusus karena ditujukan untuk pengangkatan dokter yang akan ditugaskan di daerah terpencil. Perjanjian pun akan dibuat dengan para dokter sehingga mereka terus mengabdikan diri di pelosok daerah.

Tanpa kehadiran dokter di puskesmas, menurut Ade, pelayanan kesehatan sangat terhambat. Bidan desa atau perawat di puskesmas tanpa dokter tersebut, ujar Ade, memiliki kewenangan terbatas. Akibatnya, kata Ade, pelayanan kesehatan di puskesmas tanpa dokter ini sangat terbatas.

“Ujungnya mereka dirujuk ke puskesmas lain atau rumah sakit. Padahal jarak tempuhnya cukup jauh. Seharusnya jemput bola ke sana untuk melayani masyarakat di daerah terpencil,” kata Ade.

Selain untuk pelayanan kesehatan, kata Ade, pemerataan tenaga dokter sampai pelosok Kabupaten Garut ini ditujukan untuk mempersiapkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014.
Menurut Ade, Kabupaten Garut pun masih kekurangan sejumlah tenaga kesehatan untuk dipekerjakan di instansi kesehatan pemerintah lainnya seperti rumah sakit dan kantor dinas. Ade mengatakan baru terdapat 27 dokter berstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan 85 dokter berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Garut.

Dikatakan Ade, puluhan dokter berstatus PTT tersebut bertugas di sejumlah puskesmas di kawasan selatan Kabupaten Garut yang kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih rendah. “Sangat disayangkan dan beresiko jika sejumlah puskesmas tersebut tidak dikepalai dokter hanya karena masa kontrak dokternya habis,” kata Ade.

Pemerintah Kabupaten Garut, menurut Ade, belum bisa melakukan penerimaan  PNS baru karena masih terkekang moratorium pembatasan jumlah PNS dari pemerintah pusat. Pengajuan dokter-dokter PTT menjadi PNS, ujar Ade, menjadi satu-satunya cara meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di Kabupaten Garut.

Sumber: tribunnews.com

Serang: HASIL penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Tahun 2012 oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten menyebutkan tujuh Rumah Sakit (RS) di Banten berkategori merah atau di bawah standar dalam pengelolaan lingkungan.

Kepala BLHD Provinsi Banten Karimil Fatah di Serang, Kamis, mengatakan dari 99 perusahaan di Banten yang dinilai ikut berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan, sebanyak 30 perusahaan masuk dalam kategori merah, 60 perusahaan masuk kategori biru dan sembilan perusahaan berkategori hijau.

“Sejauh ini di Banten tidak ada perusahaan yang masuk kategori hitam,” kata Karimil.

Ia mengatakan dari 30 perusahaan yang masuk kategori merah, tujuh di antaranya adalah Rumah. Tujuh Rumah Sakit yang masuk kategori merah dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah RSUD Berkah Pandeglang, RSUD Adijarmo Kabupaten Lebak, RS Krakatau Medika Kota Cilegon, RSUD Cilegon, RS Mayapada Tangerang, RS Qodr Islamic Village Tangerang, dan RSUD Kabupaten Serang.

“Kami akan memanggil perusahaan yang berkategori merah ini dengan melibatkan BLHD kabupaten/kota,” kata Karimil Fatah.

Ia mengatakan umumnya ke-tujuh RS berkategori merah tersebut karena masih di bawah standar atau kurang memadai dalam pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Selain itu, di Rumah Sakit tersebut masih terkendala persoalan SDM dan anggaran.

“Seharusnya untuk Rumah Sakit itu Propernya biru, bukan merah. Kami sudah layangkan surat ke masing-masing Pemerintah kabupaten/kota, tahun ini Propernya harus biru,” kata karimil Fatah.

Sementara berdasarkan data BLHD Banten, sembilan perusahaan yang berkategori hijau yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper (Pabrik Kertas) Kota Tangerang Selatan, PT Blue Scope Steel Indonesia (Pelapisan logam) di Cilegon, PT Bayer Material Sciene Indonesia (Petrokimia) Kota Cilegon, PT Chandra Asri Petrochemical (Petrokimia) Cilegon.

Kemudian PT Nippon Shokubai Indonesia (Petrokimia) Cilegon, PT Adis Dinension Footwer (sepatu) Kabupaten Tangerang, PT Pratama Abadi Industri (Sepatu) di Tangerang Selatan, PT Pertamina Reg II Terminal BBM Tanjung Gerem, Cilegon, dan PT Indonesia Toray Synthetics (Tekstil) Kota Tangerang.[*]

Sumber: indonesiarayanews.com