Tantangan Aging Population bagi Sistem dan Layanan

Tantangan Aging Population bagi Sistem dan Layanan Kesehatan: Kasus Taiwan dan Singapura

Dari Simposium Health System in Asia, Singapura, 13-16 Desember 2013

Pengantar

Pendapat dunia terbelah mengenai Taiwan; sebagian menganggapnya sebagai negara berkembang, sebagian lainnya menggolongkannya sebagai negara maju berdasarkan berbagai indikator. Apapun itu, Taiwan telah menunjukkan dirinya sebagai salah satu macan ekonomi Asia dan menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya. Seiring dengan meningkatkan kesejahteraan penduduk (GDP per kapita USD 20,336), Taiwan juga menghadapi masalah proporsi lansia (usia +65) yang tinggi (11,2%) dan rendahnya angka fertilitas.

Singapura dengan penduduk kurang dari 5,2 juta jiwa telah berhasil menjadi negara maju yang disegani dunia. Dengan UHH 79,6 tahun (laki-laki) dan 84,3 tahun (perempuan), Singapura juga menghadapi masalah terkait aging population. Diperkirakan tahun 2030 proporsi penduduk lansia akan mencapai 18,7%.

Strategi dan Tantangan Taiwan Menghadapi Peningkatan Proporsi Populasi Lansia

Pada era 1904 – awal 1970-an, Taiwan telah berhasil mengontrol penyakit menular dan kelahiran yang tinggi. Hal ini berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup menjadi 76 tahun (laki-laki) dan 82,7 tahun (perempuan). Dibandingkan dengan Singapura, Jepang, Korea Selatan dan Jerman, UHH Taiwan paling rendah, namun proporsi penduduk lansianya lebih tinggi dan angka ketergantungannya lebih rendah dari Singapura.

Sebagai reaksi terhadap karakteristik populasi yang berubah tersebut, sejak tahun 1980 Taiwan telah memiliki peraturan mengenai perlindungan terhadap penduduk lansia dan orang dengan disabilitas. Aturan ini mulai diimplementasikan di bidang kesehatan sejak tahun 1980 dan 10 tahun kemudian Taiwan memiliki kebijakan asuransi kesehatan nasional. Selanjutnya sampai dengan tahun 2001 Taiwan banyak melakukan pengembangan program-program terkait kesejahteraan lansia, termasuk diantaranya program home care dan residential care.

Sejak akhir 1990-an hingga 2012 Taiwan sangat aktif mengembangkan dan memperbaharui berbagai kebijakan terkait dengan long-term care (LTC), termasuk dari aspek pembiayaannya. Melalui kebijakan ini, layanan akut ditanggung oleh national health insurance. Data menunjukkan bahwa tahun 2011 33,5% dana NHI digunakan oleh penduduk lansia. Pelayanannya meliputi home care, institutional care (perawat (nursing home) terlatih maupun tidak terlatih), elderly residential community, respite care, yang kebanyakan dimiliki oleh sketor swasta. Namun sampai dengan saat ini LTC dirasakan masih inefisien dan kualitas pelayanannya masih dipertanyakan.

Taiwan telah membuat roadmap 10 Tahun Program LTC (2007-2016) yang menekankan pada konsep “Aging in Place” (umumnya menyediakan home care dan community care). Dananya berasal dari pajak, pembiayaannya bersifat sentralisasi namun operasionalisasinya bersifat lokal. Penerima program ini adalah penduduk lansia yang berasal dari golongan berpendapatan rendah dan sedang.  Namun demikian program ini tetap memungkinkan adanya co-payment, yang besarnya sesuai dengan golongan pendapatan. Besarnya variasi kapasitas pemerintah daerah menyebabkan adanya perbedaan antar-provinsi terkait dengan administrasi, supply dan demand pelayanan kesehatan. Dalam jangka panjang direncanakan ada restrukturisasi pemerintah pusat dimana Departemen Kesehatan akan berekspansi menjadi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk meng-cover kesejahteraan sosial.

Kedepannya, Taiwan masih akan menghadapi tantangan berupa independensi dari NHI dan ketersediaan provider LTC, definisi yang lebih jelas mengenai batasan penyakit akut, sub-akut dan LTC, serta adanya kemungkinan moral hazard.

Strategi Singapura Menghadapi Tantangan Perubahan Proporsi Penduduk Lansia

Sejak tahun 1984 Singapura telah mengembangkan skema pembiayaan kesehatan untuk mengantisipasi populasi yang menua. Skema ini terus berkembang hingga meng-cover biaya pelayanan bagi penduduk Singapura yang tidak mampu. Tahun 2015 akan dikembangkan skema pembiayaan universal coverage seumur hidup.

Sistem pelayanan kesehatan didesain sedemikian rupa, sehingga layanan preventif menjadi tanggung kawab Kemenkes dan asosiasi masyarakat dalam program-program kesejahteraan. Layanan primer menjadi tanggung jawab dokter praktek serta pusat kesehatan masyarakat yang akan melayani masyarakat tidak mampu. Rumah sakit pemerintah dan swasta bertanggung jawab terhadap layanan akut, sedangkan intermediate dan long term care menjadi tanggung jawab voluntary welfare organization (VWOs) dan sektor privat.

Hasil evaluasi awal terhadap program ini adalah sebagai berikut:

1. Dari aspek equity, pemerintah memang telah meng-cover UHC dengan sebagian tanggung jawab tetap di-share pada masyarakat/pasien. Namun sistem pembiayaan belum benar-benar meng-cover masyarakat yang membutuhkan, dimana banyak layanan sosial yang harus dibayar secara out of pocket.
2. Dari aspek kualitas, status kesehatan Singapura berada pada peringkat terbaik versi Bloomberg, dan memiliki rasio dokter: penduduk, perawat: penduduk dan TT RS: penduduk yang sangat baik. Namun kualitas pelayanan LTC yang disediakan oleh VWO masih kurang.
3. Dari aspek kesinambungan program, sumber pendanaan dirasa cukup sustain dan pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi dimana tahun 2015 akan ada UHC seumur hidup.
4. Dari aspek integrasi pelayanan, integrasi dilakukan mulai di tingkat kementerian (Ministry of Health, Ministry of Social and Family Development serta Agency for Integrated Care), integrasi program pelayanan, hingga penyediaan pelayanan yang ditentukan lebih pada kebijakan dari sisi penyedia dan keuangan, dibandingkan dengan dari sisi demand).

Saat ini telah ada public-private mix dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan long-term, sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut:

Ada agenda yang belum selesai yaitu: asuransi sosial universal (Medishield Life) yang rencananya akan dimulai tahun 2015 dan asuransi sosial universal seumur hidup (Eldershield Life/Long Term Care) yang belum dapat diperkirakan kapan akan dimulai. Implikasi kebijakan dari paper ini adalah perlunya studi komparatif untuk memberikan bukti dasar bagi penyusunan kebijakan di masa mendatang terkait dengan penyediaan layanan kesehatan dan sosial bagi lansia. Selain itu, pelajaran dapat diambil dair pengalaman berbagai negara lain di Asia yang meliputi berbagai sistem kesehatan dan latar belakang budaya. (pea)