Di Singapura, 81% dari total tempat tidur RS ada di RS swasta, 55% dokter bekerja di RS pemerintah, dan hanya 20% penyedia layanan kesehatan primer adalah pemerintah. Pembayaran bagi provider dibedakan menjadi dua bagian yaitu untuk penyedia layanan publik dilakukan dengan berbasis kapitasi oleh pemerintah dan fee for service untuk layanan rawat jalan. Di RS Swasta pembayaran didasarkan pada fee for service.
RS pemerintah dipaparkan dengan kondisi persaingan dengan cara: pertama, masyarakat dibebaskan memilih RS yang diinginkan (swasta atau pemerintah). Kedua, setiap RS pemerintah harus melalui proses perijinan dan ada pemisahan dengan perusahaan milik pemerintah. Ketiga, memberikan otonomi penuh dalam hal stratejik dan operasional
Tahun 1990an trend menunjukkan bahwa RS pemerintah menggunakan otonomi mereka untuk memaksimalkan pendapatan dengan cara: mengganti tempat tidur yang disubsidi dengan tempat tidur yang dibayar penuh oleh pasien. Lalu, mulai membuka layanan klinik baru, mengembangkan teknologi baru dan merekrut dokter yang terkenal untuk menarik pasien. Terakhir, ada peningkatan signifikan dalam hal jasa layanan.
Awal tahun 2000-an pemerintah secara simultan mengatasi kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah sekaligus dengan cara:
– mengelompokkan seluruh RS pemerintah dalam dua kelompok, yaitu Natiponal Health Group (NHG) dan SingHealth, dengan ukuran grup yang sama
- kedua kelompok sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan milik negara
- memindahkan kepemilikan dan manajemen “poliklinik” pada dua grup tersebut
– menyesuaikan jumlah dokter,
– mengadopsi casemix,
– mendorong RS untuk mencapai standar mutu nasional dan internasional,
– memerintahkan RS untuk mempublikasikan tarif layanannya.
Fitur kunci pada penyediaan layanan rumah sakit antara lain: pertama, dominasi RS pemerintah pada area dimana kompetisi pasar kurang berfungsi menyebabkan RS pemerintah menjadi leader dalam penyediaan layanan rawat inap, karena adanya subsidi pemerintah, penentu tarif pada sektor kesehatan, ada banyak pilihan kelas layanan bagi masyarakat. Kedua, adanya quality assurance untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Ketiga, adanya pemisahan pembiayaan pemerintah dari sektor swasta. Keempat, namun demikian, adanya RS swasta mendorong:
- persaingan bagi RS pemerintah,
- adanya pilihan tambahan layanan kesehatan bagi yang mampu membayar,
- mempromosikan medical tourism.
Link Terkait:
