Sesi Paralel 9
Sebuah penelitian baru-baru ini dilakukan oleh Chulalongkorn University, Thailand untuk membangun framework yang memungkinkan dilakukannya perbandingan model kontrak penyediaan layanan RS antara pihak pemerintah dan swasta. Hal ini dilatarbelakangi dengan asumsi bahwa pemerintah tidak akan sanggup menyediakan seluruh layanan RS yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa adanya bantuan dari sektor swasta.
Pembicara pada sesi paralel 9
Padahal kebutuhan masyarakat semakin meningkat dengan adanya mobilisasi penduduk dan transisi epidemiologi. Studi yang dilakukan di empat negara (Filipina, Singapura, Thailand dan Korea Selatan) ini berhasil mengembangkan kerangka kerja yang difokuskan pada lima komponen utama: 1) mitra kontrak, 2) tujuan kontrak, 3) desain kontrak, 4) proses kontrak dan 5) dampak dari kontrak. Di semua negara, ada Kontrak Tipe II, yaitu RS pemerintah melakukan kontrak dengan RS swasta dalam hal layanan penunjang klinis dan layanan non medis. Di Thailand, layanan medis juga dikontrakkan ke RS swasta untuk mengatasi beban kerja yang sangat tinggi, yang merupakan dampak dari implementasi UHC. Kecuali Singapura, dis emua negara melakukan Kontrak Tipe I, dimana public purchaser-nya mengontrak RS swasta untuk menyediakan layanan medis. Thailand dan Korea Selatan menerapkan insentif untuk menarik minat RS swasta terlibat dalam model ini. Seiring berjalannya waktu, implementasi dari model ini semakin kompleks dan melibatkan fitur-fitur layanan yang semakin bervariasi. Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan kontrak ini perlu dievaluasi dan hasilnya diseminasi untuk pengambilan berikutnya.
Link Terkait:
