ASATUNEWS – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pangkalpinang mempertanyakan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah yang menolak kartu Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalasemia (Jampeltas) untuk memerikasa, merawat dan mengobati perderita penyakit tersebut.
“RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang telah menjalin Master of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kesehatan RI untuk menjamin biaya pengobatan thalasemia melalui kartu Jampeltas namun belum ada realisasai dari pihak rumah sakit,” kata Sekertaris PMI Pangkalpinang Wahyono, Rabu.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 50 kasus penderita anak thalasemia di daerah itu yang tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan kabupaten Bangka Barat yang memerlukan penanganan dan pengobatan.
“Selama ini pemeriksaan, pengobatan dan perawatan penderita thalasemia masih menggunakan biaya sendiri atau memanfaatkan kartu jamkesmas dan jemkesda sehingga memberatkan masyarakat karena biaya yang dibutuhkan cukup tinggi,” katanya.
Padahal, kata Wahyono, pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran pada Maret 2013 yang menunjuk RSUD agar menjalankan petunjuk teknis yang telah ditetapkan yakni memberikan pelayanan bagi penderita thalasemia.
“Hingga saat ini RSUD belum menjalankan jaminan pelayanan gratis bagi penderita thalasemia yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan melalui petunjuk teknis pada 2011,” tambahnya.
Menurut dia, kartu jampeltas seharusnya dapat digunakan dan difungsikan penderita untuk memperoleh pengobatan di RSUD yang telah ditunjuk sesuai dengan MoU dan petunjuk teknis yang diberikan Kementerian Kesehatan.
“Kami menilai kurangnya kepedulian dari pihak rumah sakit terhadap penggunaan kartu jampeltas sehingga masyarakat harus menggunakan biaya pribadi maupun jaminan kesehatan lainnya untuk memperoleh pengobatan,” katanya.
Ia berharap, kartu jampeltas dapat difungsikan sebagaimana mestinya untuk memudahkan dan meringankan beban biaya penderita thalasemia dalam memperoleh penanganan kesehatan.
“Mudah-mudahan pemerintah daerah lebih memperhatikan kebutuhan kesehatan masyarakat dan juga RSUD dapat menyediakan klinik khusus yang menangani penderita thalasemia sehingga perawatan berjalan dengan maksimal,” katanya. (ANT/ASN/MHd/015)
Sumber: asatunews.com