Diskusi Policy Brief Peningkatan Kualitas dan Kepemimpinan dan Manajemen Direktur RS dalam Program KIA

Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Manajemen Direktur RS dalam Program KIA

Ditujukan ke Pengambil Kebijakan di:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Direksi Rumah Sakit

Pengantar

Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak dilakukan dengan menyediakan layanan kesehatan, mulai dari perekrutan dokter spesialis (PTT, flying doctors dan sebagainya), pembangunan fasilitas, pembelian peralatan, hingga perbaikan manual rujukan untuk menjamin ibu dan bayi dikirim ke RS pada waktu yang tepat dan dengan prosedur yang juga tepat. Namun hal yang tak kalah pentingnya adalah faktor kepemimpinan di rumah sakit dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen yang berkinerja baik. Policy Brief ini berusaha membahas upaya peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen direktur RS untuk menunjang terlaksananya program KIA dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Mengapa Kepemimpin dan Manajemen Direktur belum Optimal?

Permenkes No 971 Tahun 2009 telah mengatur tentang kompetensi direktur dan wakil direktr RS.Pada peraturan tersebut telah diatur bahwa direktur dan wakil direktur harus memiliki kompetensi yang terkait dengan aspek teknis maupun aspek manajerial. Namun pada kenyataannya tidak semua direktur dan wakil direktur RS telah menempuh pendidikan maupun pelatihan untuk mendapatkan kompetensi tersebut sebelum menjabat.Banyak dari keterampilan kepemimpinan dan manajerial tersebut yang baru dipelajari saat sedang menjabat sebagai direktur atau wakil direktur RS. Oleh karenanya dapat dikatakan belum ada sistem pengembangan kepemimpinan direktur RS secara sistematis.

Disisi lain, jabatan direktur merupakan jabatan politis. Direktur diangkat oleh kepala daerah tidak berdasarkan kompetensi sebagaimana diatur oleh Permenkes di atas. Dibeberapa daerah bahkan direktur sangat cepat silih berganti, sehingga tidak sempat menjalankan program untuk mencapai kemajuan RS. Oleh karena itu direktur RS perlu menguasai keterampilan teknis kepemimpinan dan manajerial, termasuk didalamnya kemampuan berkomunikasi dan advokasi dengan pihak‐pihak terkait.

Ada banyak model kepemimpinan yang dapat dipelajari dan diterapkan, antara lain Result Based Leadership yang dikembangkan oleh Ulrich. Menurut model ini, pemimpin memiliki empat karakteristik, yaitu 1) memberi arah (visi masa depan dan menjawab tantangan), 2) merupakan pribadi yang berkarakter (kebiasaan, integritas, dapat dipercaya, mempunyai kemampuan analitis), 3) menggerakkan komitmen orang lain (mendukung orang lain, membagi kekuasaan) dan 4) memicu kemampuan organisasi (membangun kelompok dan mengelola perubahan). Pemimpin yang baik mampu memberikan dampak yang baik bagi RS berupa meningkatnya kinerja RS diukur dari indikator klinik dan indikator manajemen. Untuk meningkatkan kinerja RS dalam upaya mengatasi masalah KIA, keempat karakteristik tersebut di atas sangat diperlukan,namun tidak semua pimpinan RS secara otomatis memilikinya.

Saat pemimpin RS (direktur) dipilih bukan berdasarkan kompetensi, biasanya pemilihan seperti ini diwarnai oleh unsur politis yang tinggi.Dalam mengelola sumber daya di RS‐nya, pimpinan kemudian cenderung mengikuti pola‐pola birokrasi yang terdapat di instansi pemerintah pada umumnya namun tidak cocok diterapkan di lembaga pelayanan publik seperti RS.Contoh paling umum terjadi adalah pada perencanaan yang tidak memiliki kaitan dengan visi dan misi lembaga maupun dengan alokasi anggaran. Padahal seharusnya anggaran yang dialokasikan bertujuan untuk mendukung program klinik – menurunkan angka kematian bayi – dan mencapai tujuan (visi) RS.

Rekomendasi Kebijakan

PKMK merekomendasikan kebijakan dengan prinsip:

1. Peningkatan kinerja RS dalam menurunkan angkakematian bayi perlu dilihat dari dua sisi yaitu aspek klinis dan aspek manajemen.
2. Upaya perbaikan manajemen d ilakukan untuk mendukung pencapaian klinis dengan prinsip pelayanan klinis merupakan aktivitas utama (core business RS).
3. Pelatihan kepemimpinan dan manajerial perlu dirancang secara sistematis, termasuk untuk mampu mengelola aspek politis.
4. Dampak negatif dari politisasi kesehatan dikurangi dengan mengembangkan kebijakan dan aturan yang menjangkau stakeholder secara lebih luas.
5. Menyusun perencanaan berbasis bukti yang didukung oleh sistem penganggaran yang fleksibel.
6. Pemimpin RS bertanggung jawab dalam mengarahkan pengembangan sistem operasional RS‐nya untuk mendukung upaya menurunkan angka kematian bayi.
7. Mengoptimalkan penggunaan sarana komunikasi jarak jauh (internet) sebagai alat transfer of knowledge yang lebih efektif.

Rekomendasi kebijakan ini dapat dikomunikasikan lebih lanjut ke:

1. Laksono Trisnantoro: [email protected]
2. Putu Eka Andayani: [email protected]

Referensi:

• Peraturan Menteri Kesehatan RI No 971/Permenkes/PerIX/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan Republik Indonesia
• Laksono Trisnantoro, “Prinsip‐prinsip PML untuk Direktur RSD”, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan, Power Point Presentation, 2011
• Dave Ulrich, Jack Zenger, Norman Smallwood, “Result Based Leadership”, Harvard Business School Publishing, 1999

Usulan Perubahan Strategi untuk Penurunan Jumlah Kematian Bayi