Jakarta : Tak kuat menahan kerugian, sebanyak 16 rumah sakit swasta akhirnya memutuskan kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proyek Kartu Jakarta Sehat (KJS). Pemprov DKI pun maklum dengan keputusan 16 rumah sakit itu. Namun tak diam saja, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera melakukan evaluasi program ini.
“Mau dievaluasi oleh Pak Wagub,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda DKI Jakarta Yudhita kepada Liputan6.com di Jakarta, Minggu (19/5/2013). “Akan dikeluarkan kebijakan baru, tarif baru.”
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menuturkan, 16 RS itu terdiri dari 8 RS di Jakarta Utara, 3 RS di Jakarta Barat, 1 RS di Jakarta Timur, 3 RS di Jakarta Selatan dan 1 RS di Jakarta Pusat.
Dia menjelaskan, dari 16 rumah sakit itu baru 2 saja yang menyatakan resmi mengundurkan diri. Sementara 14 lainnya baru sekadar menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri.
“Ada 2 yang sudah resmi mengundurkan diri drari KJS, 1 di Jakarta Timur, 1 di Jakarta Pusat. Itu sudah resmi. Sisanya 14 secara lisan saja,” jelas Dien.
Sebelumnya, Ahok menyatakan, sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang ditawarkan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) akan kembali dievaluasi. Sistem ini dinilai tak bisa menutupi kebutuhan biaya perawatan pasien KJS. Selain itu, besar premi untuk tiap peserta KJS juga akan dikaji ulang. Rencananya, besar premi yang diberlakukan nanti sebesar Rp 30.000-Rp 50.000 per bulan.
“Kalau ngotot pemerintah tidak bisa, ya kami akan bikin Jakarta CBG, bukan INA CBG. Khusus Jakarta untuk membuktikan tarifnya seperti ini. Bisa sebesar Rp 50.000, bisa Rp 35.000, bisa Rp 30.000, nanti kelihatan,” ucap Ahok 17 Mei lalu.
“Saya minta teman-teman di RS sabar selama 2 bulan, supaya ada bukti semua. Kita hitung biaya berapa, baru ketemu, kita bicara, jadi ada data. Kita akan bicarakan tarif untuk KJS,” pungkas Ahok.
Sumber : news.liputan6.com
