JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mencanangkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan pada November. Namun, tidak semua warga miskin mendapat pelayanan yang seharusnya bersifat universal coverage (kepesertaan semesta) ini.
Salah satunya dialami Masanih (44), seorang ibu rumah tangga warga RT 03 RW 10 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur yang menderita infeksi lambung dan memerlukan perawatan intensif mengaku ditolak oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo.
Dirinya ditolak pihak rumah sakit dengan alasan ruang rawat pasien semua penuh, baik ruang kelas II maupun kelas III.
Menurut Kepala Humas RSUD Pasar Rebo, Dedi Suryadi sesuai dengan prosedur yang ada, jika ruangan kelas III di rumah sakit itu sudah penuh, pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Namun, hal itu dengan surat rujukan dari rumah sakit.
“Iya memang prosedurnya begitu, biasanya kami rujuk ke rumah sakit lain yang terdekat. Kalau dipaksakan justru kasihan, nanti tidak terlayani maksimal,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (14/1/2013) malam.
Dedi menuturkan, di RSUD Pasar Rebo saat ini terdapat 147 tempat tidur dalam kelas III, dari total 287 tempat tidur di seluruh kelas. Jumlah tempat tidur di kelas III ini tidak hanya untuk pasien pemegang KJS atau kartu Jamkesda saja, melainkan pasien umum.
“Kami tidak boleh membeda-bedakan pelayanan. Kalau ada pasien umum yang mau dirawat di kelas III, ya kami persilakan,” tegasnya.
Dengan jumlah tersebut, Dedi mengakui tidak semua pasien pemegang KJS yang terlayani. Pasien KJS yang tidak terlayani di kelas III ini kemudian dirujuk ke salah satu dari sekitar 88 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk melayani pasien KJS.
Sebelumnya diberitakan, Yunus Nuswari suami, Masanih salah satu pasien yang merasa tak dilayani RSUD Pasar Rebo akhirnya pergi ke RS Pusdikes, Jalan Raya Bogor Kramat Jati yang merupakan milik TNI Angkatan Darat.
Namun upayanya untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah secara gartis tetap sia-sia.
“Sampai disana juga penuh. Saya sudah bikin Kartu Jakarta Sehat (KJS) tapi belum jadi, makanya cuma bawa KTP dan katanya KTP bisa untuk berobat gratis. Nyatanya nggak. Ya terpaksa saya bayar kelas III di RS Pusdikes,” katanya.
Yunus yang sehari-hari bekerja sebagai tukang las bengkel, masih merasa berat dengan beban biaya yang harus ditanggung.
Berdasarkan pengetahuannya, jika menunjukkan identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga sebagai warga DKI Jakarta. Seharusnya ia dilayani dan mendapatkan ruang rawat di kelas III di setiap rumah sakit pemerintah.
Jika ruang kelas III rumah sakit penuh, maka pasien dapat dipindahkan ke ruang rawat kelas II. Namun upaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai janji Gubernur DKI Jokowi, masih belum didapat sebagai warga DKI Jakarta.
“Katanya pakai KTP bisa gratis, tapi ini saya malah harus bayar untuk ruang perawatan juga obat-obatnya. Karenanya saya berharap pemerintah bisa benar-benar memberikan pelayanan gratis untuk warga miskin,” tuturnya.
Sumber: jakarta.tribunnews.com
