4. Ramp

Yaitu jalur sirkulasi yang memiliki kelandaian tertentu dan difungsikan sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Ada beberapa persyaratan menyangkut ramp antara lain yang mengatur kemiringan, panjangnya, lebar minimal, ukuran pada awal atau akhiran yang harus memungkinkan berputarnya kursi roda, tekstur yang menyebabkan tidak licin saat lantai basah, pengamanan dan pencahayaan yang cukup, serta adanya handrail atau pegangan tangan dengan ketinggian yang sesuai dan yang kekuatannya dapat dijamin.

Ramp pada selasar sebuah RS

Gambar di atas menunjukkan ramp yang menggunakan ubin yang tidak licin namun tidak disertai pegangan tangan. Umumnya ramp seperti ini lebih difungsikan untuk sirkulasi brancard yang didorong oleh petugas kesehatan, bukan untuk sirkulasi orang dengan kursi roda.

Menurut peraturan ini, RS harus sudah memiliki ramp sejak dari ruang parkir yang menghubungkannya dengan pedestrian atau pintu masuk gedung. Namun ramp tidak boleh ada di daerah sekitar pintu. Artinya, ramp ini harus berhenti pada satu titik dan kemudian pada area antara ramp dengan pintu harus ada area datar tanpa kemiringan.

Ramp yang menghubungkan ruang-ruang yang terletak pada lantai yang berbeda umunya sangat panjang. Aturan ini menetapkan bahwa kemiringan ramp dalam gedung seperti ini tidak boleh lebih dari 7° dengan panjang tidak boleh lebih dari 9 m. Artinya jika sirkulasi yang dibutuhkan memiliki panjang lebih dari 9 m, maka harus ada muka datar dengan panjang minimal 1,2 m pada setiap 9 m ramp. Jika ramp ini berbelok, maka harus ada muka datar diantara belokan dengan ukuran 1,2 m x 1,2 m sehingga memungkinkan kursi roda untuk berputar.

Bentuk-bentuk Ramp dan TIngkat Kemiringannya

Pegangan (Handrail) pada ramp

Ramp berdampingan dengan tangga di selasar sebuah RS

1. Pengantar
2. Permen PU 468/1998
3. Jalur Pemandu
4. Fasilitas Parkir
5. Pintu
6. Ramp
7. Tangga dan Lift
8. Toilet
9. Fasilitas Penunjang Lain

3. Pintu

Pintu merupakan adalah tempat masuk keluar halaman atau bangunan yang mengakomodasi kebutuhan bagi penyandang cacat dan umumnya dilengkapi dengan daun. Jenis-jenis pintu yang tidak direkomendasikan adalah pintu geser, pintu yang berat dan sulit untuk dibuka/ditutup, pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil, pintu yang terbuka ke kedua arah (“dorong” dan “tarik”), pintu dengan bentuk pegangan yang sulit untuk dioperasikan khususnya bagi tuna netra. Jika RS menggunakan pintu otomatis, maka dianjurkan yang peka terhadap kebakaran. Di depan pintu otomatis harus diberi pegangan rambatan dan ubin pengarah yang sesuai.

Pintu-pintu yang digunakan juga sebaiknya yang dapat membuka dan menurut secara sempurna karena jika tidak maka dapat membahayakan orang dengan disabilitas. Juga tidak boleh ada perbedaan ketinggian atau lantai yang licin di depan pintu.

Pintu Satu Daun

Model pegangan pintu yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan

Contoh pintu yang dapat terbuka ke kedua arah, tidak dianjurkan untuk ruang-ruang yang diakses langsung oleh pasien dengan disabilitas.

1. 

   Handle pintu salah satu kamar mandi ruang rawat inap kelas III di sebuah RS

   1. Pengantar

2. Peraturan Menteri PU No. 468 Tahun 1998
3. Jalur Pemandu
4. Fasilitas Parkir
5. Pintu
6. Ramp
7. Tangg a dan Lift
8. Toilet
9. Fasilitas Penunjang Lain

2. Fasilitas Parkir

Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas, untuk naik atau turun dari kendaraan.

Peraturan Menteri PU ini mengharuskan bahwa fasilitas parkir untuk orang dengan penyandang disabilitas tidak boleh berjarak lebih dari 60 dari pintu masuk, khususnya jika area parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan. Namun fasilitas parkir di banyak RS tidak menyediakan tempat khusus untuk penyandang disabilitas. Padahal berdasarkan Kempen PU ini, minimal ada 1 ruang parkir aksesible untuk orang dengan disabilitas pada setiap 25 ruang parkir untuk umum. Masih banyak juga RS yang belum menerapkan standarisasi penggunaan tempat parkir, misalnya pengunjung bisa seenaknya parkir di area pintu masuk UGD sehingga kerap justru menghalangi ambulans yang hendak menurunkan atau menaikkan pasien.

Fasilitas parkir dan jaraknya ke pintu masuk

Mobil umum parkir tepat di depan pintu UGD sebuah RS

Menurut standar Kepmen PU ini, area parkir untuk orang dengan kursi roda harus mudah diakses dari jalur pedestrian, kemiringan tidak boleh lebih dari 2° diberi symbol pada bagian perkerasan, dan memiliki kelebaran tertentu agar mudah menurunkan atau menaikkan kursi roda ke mobil.

Simbol untuk area parkir khusus disabilitas

1. Jalur Pemandu
2. Fasilitas Parkir
3. Pintu
4. Ramp
5. Tangga dan Lift
6. Toilet
7. Fasilitas Penunjang Lain

Pengantar

Permen 468/1998

1. Jalur Pemandu

Yaitu jalur yang digunakan bagi pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas yang memberikan panduan arah dan tempat tertentu. Jalur ini dibuat misalnya dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

Tekstur garis ubin pengarah dan tekstur bulat (dot) ubin peringatan

Contoh aplikasi ubin pengarah pada trotoar

Di Melbourne misalnya, ubin ini dipasang pada setiap tempat berikut:

1. di depan jalur lalu-lintas kendaraan, pada pedestrian yang menghubungkan antara trotoar dengan tempat penyeberangan jalan yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu lalu lintas,
2. di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, di luar maupun di dalam gedung,
3. di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang,
4. pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.
5. pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.

Penempatan ubin pengarah pada anak tangga

Di Indonesia, trotoar maupun gedung yang dilengkapi dengan ubin seperti ini masih sangat jarang. Pedestrian dan ketinggian lantai yang berbeda banyak yang ada dalam kondisi berbahaya bahkan untuk orang tanpa disabilitas. Contohnya pada ruas jalan yang sedang atau sudah selesai diperbaiki dibiarkan terbuka dan memperlihatkan saluran drainase di bawahnya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan pada pejalan kaki.

Kondisi trotoar di salah satu ruas jalan di Indonesia

1. Pengantar
2. Permen PU 468/1998
3. Jalur Pemandu
4. Fasilitas Parkir
5. Pintu
6. Ramp
7. Tangga dan Lift
8. Toilet
9. Fasilitas Penunjang Lain

Peraturan Menteri PU No. 468 Tahun 1998

Peraturan ini dibuat atas dasar pertimbangan bahwa orang dengan disabilitas merupakan warga negara yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan orang tanpa disabilitas. Peraturan ini juga dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 4/1997 mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat disegala aspek kehidupan dan penghidupan diantaranya melalui penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungannya.

Definisi mengenai “bangunan umum dan lingkungannya” pada peraturan ini disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: “Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta, maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang cacat“. Rumah sakit juga termasuk bangunan yang masuk dalam definisi ini.

Pasal 8 peraturan ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) harus menggunakan persyaratan teknis aksesibilitas yang meliputi persyaratan mengenai:

• Ukuran dasar ruang
• Jalur pedestrian
• Jalur pemandu
• Area parkir
• Pintu
• Ramp
• Tangga
• Lift
• Kamar kecil
• Pancuran
• Wastafel
• Telepon
• Perlengkapan
• Perabot
• Rambu

sebagai landasan mengeluarkan persetujuan atau perijinan yang diperlukan. Peraturan ini dibuat dengan mengadopsi ukuran, kondisi serta rambu-rambu khusus untuk disability yang telah disepakati secara internasional.

Contoh rambu-rambu internasional untuk disability

Simbol-simbol yang diatur penggunaannya dalam Kepmen PU untuk bangunan publik, termasuk rumah sakit:

Simbol untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Simbol untuk tuna rungu, tuna daksa dan tuna netra

Simbol ramp, ramp dua arah dan rambu penunjuk arah untuk penyandang disabilitas

Namun kenyataannya, banyak sekali bangunan termasuk rumah sakit yang tidak memiliki aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Permen ini, namun tetap mendapatkan ijin operasional, bahkan terakreditasi secara nasional.

Apa saja yang diatur dalam Permen PU tersebut? Uraian mengenai beberapa jenis standar yang sangat relevan dengan pelayanan di rumah sakit dapat diikuti dengan mengklik link yang sesuai di bawah ini.

1. Jalur Pemandu
2. Fasilitas Parkir
3. Pintu
4. Ramp
5. Tangga dan Lift
6. Toilet
7. Fasilitas Penunjang Lain

Pengantar

Permen PU 468/1998

PENGANTAR

Orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik seringkali mendapatkan perlakuan kurang adil dari berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai warga masyarakat, orang-orang dengan disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk memanfaatkan sarana kesehatan. Namun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki, orang-orang penyandang disabilitas tentunya memerlukan peralatan atau fasilitas yang didesain khusus agar mereka dapat menggunakan fasilitas tersebut tanpa merepotkan atau selalu tergantung atas bantuan orang lain.

Beberapa kota di negara maju sudah memiliki standar fasilitas umum yang harus didesain juga untuk orang dengan disabilitas. Standar ini diterapkan pada seluruh fasilitas umum, mulai dari sarana transportasi hingga eksterior dan interior gedung. Di Kota Sydney dan Melbourne Australia misalnya, setiap lampu lalu lintas dilengkapi dengan bunyi “beep..beep” yang kecepatannya disesuaikan dengan warna lampu yang sedang menyala. Ini untuk memudahkan penyandang tuna netra menemukan perempatan tempat menyeberang jalan dan mengetahui kapan lampu hijau menyala sehingga dapat menyeberang dengan aman tanpa bantuan orang lain.

Tanda parkir khusus untuk orang dengan disabilitas

Ruang publik di kota-kota di Eropa juga banyak yang dilengkapi dengan fasilitas untuk para penyandang tuna rungu, tuna daksa dan tuna netra. Berbagai fasum ini dilengkapi pula dengan symbol-simbol khusus yang menginformasikan bahwa fasum yang bersangkutan ramah terhadap orang dengan disabilitas. Ini menunjukkan bahwa negara dan masyarakatnya menghargai hak orang dengan disabilitas sama dengan orang tanpa disabilitas.

Sign dimana fasilitas yang bersangkutan dapat diakses oleh orang dengan disabilitas

Di Indonesia, pemerintah telah memiliki aturan baku mengenai fasilitas umum yang harus didesain untuk menjamin orang dengan disabilitas memiliki akses terhadap fasum yang serupa dengan orang tanpa disabilitas. Contohnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 468 tahun 1998 mengenai Aksesibilitas Bangunan Gedung. Namun khususnya di banyak sekali RS, peraturan ini tidak sepenuhnya ditaati. Padahal pasal 9 peratuan ini jelas-jelas menyebutkan sanksi bagi setiap pelanggaran, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemanfaatan bangunan umum dan lingkungan.

1. Peraturan Menteri PU No. 468 Tahun 1998
2. Jalur Pemandu
3. Fasilitas Parkir
4. Pintu
5. Ramp
6. Tangga dan Lift
7. Toilet
8. Fasilitas Penunjang Lain

BOYOLALI – Minimnya fasilitas kesehatan di wilayah Boyolali Utara membuat warga di kawasan itu selama ini harus ke Solo atau Kartasura, Sukoharjo untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Karena itu sejumlah anggota DPRD Kabupaten Boyolali menggagas pembentukan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ngemplak.

Menurut mereka, saat ini kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah itu belum terlayani secara optimal. Hal itu ditambah dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah setempat. Anggota DPRD Boyolali, Agung Supardi mengemukakan selama ini, warga Kecamatan Ngemplak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dari satu puskesmas induk di Desa Pandean, yaitu Puskesmas Ngemplak I dan satu puskesmas pembantu di Dukuh Mangu, Desa Ngesrep.

”Lokasi puskesmas induk tersebut di Ngemplak bagian timur, sementara secara geografis, Kecamatan Ngemplak memanjang ke barat. Sehingga warga yang berada di bagian barat menilai lokasi puskesmas tersebut terlalu jauh,” ungkap Agung, Rabu (31/10/2012). Warga Ngemplak yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, menurutnya, lebih banyak memilih ke rumah sakit (RS) di Solo atau Sukoharjo (wilayah Kartasura) karena jarak yang dinilai lebih dekat. Kondisi itu, menurut dia, jika tidak dimanfaatkan oleh Pemkab Boyolali bisa berimbas pada perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kesehatan yang tidak meningkat. ”Karena warga Ngemplak tentunya lebih memilih ke RS Yarsis atau ke RS lainnya di Solo,” imbuh dia.

Tahun 2005, jumlah penduduk di Ngemplak sekitar 80.000 jiwa. Sementara tahun ini, pertumbuhan penduduk di wilayah itu mencapai 121.000 jiwa. Sehingga Agung memastikan kebutuhan akan pelayanan kesehatan juga bertambah. Sayangnya, hal itu tidak diiringi penambahan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti jumlah puskesmas juga harus ditambah.

Untuk itu, pihaknya mewacanakan agar di Kecamatan Ngemplak dibangun sebuah RSUD. Pembentukan ini berupa peningkatan status Puskesmas Ngemplak I menjadi RSUD. Sedangkan, puskesmas pembantu di Dukuh Mangu ditingkatkan menjadi pukesmas induk. ”Apalagi dengan adanya jalan tol Solo-Semarang nanti, wilayah kecamatan Ngemplak akan terbelah dua bagian. Kalau RSUD itu bisa terealisasi, RSUD itu berada di sebelah utara tol, sedangkan Puskesmas yang ada di Mangu berada di sebelah selatan tol. Jadi lebih dekat,” tandasnya.

Senada juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Eka Wardaya. Namun diakuinya, peningkatan status Puskesmas Ngemplak I menjadi RSUD belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Yang dimungkinkan dapat dilakukan adalah peningkatan status puskesmas pembantu di Mangu menjadi puskesmas induk. ”Sedangkan Puskesmas Ngemplak I ditambah fasilitas rawat inap,” kata pria yang akrab disapa Yoyok itu.

Eka juga mengakui keberadaan RSUD di Ngemplak ini diperlukan. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan menyusul makin pesatnya jumlah penduduk, wilayah tersebut juga terdapat embarkasi haji, sejumlah industri, serta berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Solo. ”Paling tidak, ini bisa menambah PAD,” tandasnya.

Sumber: solopos.com

The Fortis Memorial has been envisioned as a one stop, multi-super specialty quaternary care hospital providing medical excellence in Asia. To be developed as a first-of-its-kind in Asia, the hospital will adopt a patient centric approach. The facility has been designed with sensitivity, keeping in mind the anxiety and stress of patients and their families. The overall ambience and facilities support total healing with an emphasis on complete cure.

Set on a spacious 12 acre campus with an eventual capacity of 1000 beds, this ultra-modern facility utilises and showcases some of the latest technologies in use in world-class health care. Some of the milestone technologies at the hospital include the first and only pilot project for precision Radio-surgery in the world, integrated operating and procedure rooms, digitised critical care cubicles, advanced Cath-labs, transplant rooms, endoscopy suites, private birthing centres, a state-of-the-art radiation wing and a stem cell lab.

The hospital will also feature a range of wellness services for patient’s relatives and friends such as a swimming pool for hydrotherapy, a fully equipped gymnasium and spa for health and wellness, several Art ‘n’ Health programmes, a mini theatre, retail therapy outlets for immediate needs and a food court providing a choice of dining options.

Fortis Healthcare Limited operates in Australia, Canada, Dubai, Hong Kong, India, Mauritius, New Zealand, Singapore, Sri Lanka and Vietnam with 76 hospitals, over 12,000 beds, over 600 primary care centres, 194 day care speciality centres, and over 230 diagnostic centres.

Sumber: worldinteriordesignnetwork.com

Bogor – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meraih akreditasi pelayanan rumah sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan.

Juru Bicara Bupati Bogor David Rizar Nugroho di Cibinong, Senin menjelaskan RSUD Kecamatan Leuwiliang itu mendapatkan sertifikasi akreditasi atas lima pelayanan, yaitu administrasi dan manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, serta rekam medis.

Predikat lulus tingkat dasar dan akreditasi ini berlaku dari 29 Juni 2012 hingga 29 Juni 2015.

“Kendala seperti minimnya tenaga medis seperti dokter spesialis dan perawat tidak membuat kami patah semangat dalam proses akreditasi dari Kementerian Kesehatan,” kata Direktur RSUD Leuwiliang drg Mike Kaltarina.

RSUD Leuwiliang, kata Mike,  mempersiapkan diri selama enam bulan menjelang proses akreditasi itu. “Dengan akreditasi ini kami membuktikan bahwa kurangnya tenaga medis tidak mempengaruhi pelayanan kami kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.

David menambahkan, sertifikat akreditasi tersebut diserahkan  Ketua Tim KARS Kemenkes drg Bambang kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin yang  kemudian menyampaikannya ke Direktur RSUD Leuwiliang.

Ketua Tim KARS drg Bambang mengatakan akreditasi itu merupakan pengakuan  Kemenkes atas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

“RSUD Leuwiliang ini sangat luar biasa dalam melayani masyarakat, hal tersebut saya rasa karena adanya dorongan dari Pemkab Bogor untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka sudah sepantasnya jika RSUD ini mendapatkan akreditasi atas lima pelayanannya kepada masyarakat,” kata Bambang.

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA, Titik api muncul di atap bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Persahabatan, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (1/11/2012) malam. Para pasien dan keluarganya berhamburan keluar ruangan.

Dewi, salah seorang perawat mengungkapkan, api berasal dari atap bagian sisi kanan gedung IGD sekitar pukul 19.00 WIB. Melihat api yang masih kecil, petugas sekuriti dan perawat pun menyampaikan kepada pihak manajemen rumah sakit.

“Saya melihat apinya sih dari luar gedung, sudah ada pemberitahuan melalui pengeras suara ya sudah, pasien langsung dievakuasi sama sekuriti dan perawat,” ujarnya kepada Kompas.com di lokasi kejadian, Kamis malam.

Titik api terlihat di atap gedung bagian kanan. Gedung IGD tersebut memiliki tiga lantai, lantai pertama adalah ruangan IGD biasa, lantai kedua adalah ruangan IGD operasi dan lantai ketiga adalah ruangan IGD kebidanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, peristiwa itu membuat puluhan pasien didampingi keluarga panik. Dengan dibantu sekuriti dan perawat, para pasien yang hampir seluruhnya memakai tempat tidur dorong dan kursi roda berpindah dari IGD ke gedung yang berada di sebelahnya.

Hingga pukul 19.40 WIB, proses evakuasi pasien masih terus berlangsung. Tampak kondisi lemas dan masih tertanam jarum suntik opname, para pasien tampak tak berdaya saat dipindah ruang rawatnya.

Meski sedikit ricuh, proses evakuasi pasien tampak berjalan dengan lancar. Belum diketahui titik api tersebut berasal dari mana. Namun, 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan di lokasi, tampak sudah mampu menguasai api tersebut.

Sumber: kompas.com