Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan adalah faktor kepemimpinan dan manajemen pada setiap tatanan organisasi kesehatan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah bahkan sampai tingkat puskesmas. Fungsi manajemen pembangunan kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila pada setiap tatanan organisasi kesehatan dinahkodai oleh seorang pimpinan/manajer yang memahami dan mampu melaksanakan tupoksi sebagai pemimpin yang baik.
Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan manajemen yang professional, seorang pimpinan/manajer harus dapat menunjukan kinerja berbasis kompetensi serta memiliki komitmen yang kuat yang didukung oleh etika dan moral yang baik. Pemimpin/manajer kesehatan harus mempunyai kemampuan dalam menggerakan sumber daya kesehatan yang terbatas, baik dalam hal jumlah maupun mutu, agar dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan.
Sebelum Otonomi Daerah dilaksanakan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilatih melaui Pelatihan Pra Tugas yang membekali mereka dengan kompetensi teknis dan manajerial. Hal ini sangat membantu para dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam memahami tugas pokok dan fungsi organisasi. Sejak era otonomi tidak pernah ada pelatihan yang membekali petugas kesehatan mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi sebelum melaksanakan tugas. Disamping itu pelatihan yang berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan juga belum pernah dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja kepemimpinan dan manajemen dalam bidang kesehatan.
Dampak dari rendahnya kinerja pemimpin/manajer kesehatan di berbagai provinsi menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagai contoh AKI di Provinsi NTT sebesar 306/100.000 masih tinggi bila dibandingkan dengan AKI Nasional sebesar 228/100.000 dan AKB juga masih sangat tinggi yaitu sebesar 57/1000 kelahiran dibandingkan dengan AKB Nasional yaitu 34/1000 kelahiran (SDKI 2007). Beberapa daerah di Jawa bahkan mengalami kenaikan AKB/AKI. Dalam rangka akselerasi penurunan AKI dan AKB tersebut maka pemerintah sudah mengembangkan program PONEK dan PONED. Implementasi dari program tersebut akan mencapai hasil yang optimal apabila didukung dengan manajmen dan kepemimpinan yang baik, khususnya dizankes yang melaksanakan PONEK dan PONED tersebut.
Sehubungan dengan itu maka perlu adanya upaya yang dapat meningkatkan performa manajemen dan kepemimpinan dalam bidang kesehatan melalui “Pelatihan Performance Management and LeadershipBagi Pejabat Struktural Tingkat RSUD Kabupaten/Kota”.Diharapkan dengan terlaksananyakegiatan ini makaseorang pejabat struktural dapat memahami dan mampu melaksanakan tupoksi dalam melaksanakan kepemimpinan dan manajemen dengan baik. Dampak dari implementasi kegiatan ini adalah peningkatan kinerja RSUD Kabupaten/kota yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
