JAKARTA, Mulai hari ini, warga Jakarta sudah dapat memanfaatkan Kartu Jakarta Sehat di puskesmas maupun rumah sakit tertentu. Seluruh warga DKI akan mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya, baik ketika berobat di puskesmas maupun dirujuk ke RS.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dien Ernawati mengatakan, secara keseluruhan ada 340 puskemas di Jakarta yang dapat melayani warga dengan kartu tersebut. Kartu yang sama juga dapat digunakan di 88 rumah sakit rujukan yang telah menjalin kerja sama dengan Dinkes DKI Jakarta. Dengan kartu tersebut, warga yang menjalani rawat inap di kelas III RS tersebut tidak akan dipungut biaya.

Berikut adalah daftar rumah sakit di seluruh Jakarta maupun di sekitar Jakarta yang menerima rujukan Kartu Jakarta Sehat:

Jakarta Selatan: RS Fatmawati, RS Marinir Cilandak, RS Pusat Pertamina, RS Jakarta, RS Agung, RS Setia Mitra, RS Zahirah, RS dr Suyoto, RS Bhayangkara Selapa Polri, RSIA Budi Jaya, Jakarta Medical Center II, Klinik Hermodialisa Cipta Husada, Jakarta Kidney Center.

Jakarta Timur: RS Persahabatan, RS Kesdam Jaya Cijantung, RS Polri Sukanto, RS Pusdikkes, RSPAU Antariksa, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih, RS Haji, RS Harapan Bunda, RS UKI Cawang, RS Harum, RS Islam Jakarta Timur, RS Harapan Jayakarta, RS Kartika Pulomas, RS Mediros, RS Rawamangun, RS Bunga Rampai, RSKO Cibubur, RS Duren Sawit, Yayasan Ginjal Diatrans, RSIA Hermina Jatinegara, RSIA Bunda Aliyah, RSIA Resti Mulia.

Jakarta Pusat: RS Cipto Mangunkusumo, RSAL Mintoharjo, RSPAD Gatot Subroto, RS Moh. Ridwan Meureksa, RSUD Tarakan, RS Pertamina Jaya, RS Kramat 128, RS MH Thamrin, RS Saint Carolus, RS PGI Cikini, RS Islam Jakarta, RS Husada, RS Menteng Mitra Afia, RSB Budi Kemuliaan, Klinik Hemodialisa Tidore.

Jakarta Utara: RSUD Koja, RS Pelabuhan Jakarta, RS Atmajaya, RS Satya Negara, RS Sukmul Sisma Medika, RS Islam Jakarta Utara, RS Port Medical Center, RSPI Prof. Sulianti Saroso, RSIA Hermina Podomoro, RS Mulia Sari, Klinik Hemodialisa Lions.

Jakarta Barat: RS Pelni, RS Puri Mandiri Kedoya, RS Sumber Waras, RS Bakti Mulia, RS Patria IKKT, RS Medika Permata Hijau, RSUD Cengkareng, RSKB Cinta Kasih Tzu Chi, RSJ Jakarta, RS Kanker Dharmais, RSAB Harapan Kita, RS Jantung Harapan Kita.

Luar Jakarta: RSU Tangerang, RSJ Bogor, RS Kusta Sitanala Tangerang.

Sumber: kompas.com

MEKKAH — Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) atau rumah sakit sementara untuk para jemaah haji Indonesia, di Mekkah, akan resmi ditutup pada 20 November 2012, tepat pada hari terakhir keberangkatan jemaah haji Indonesia meninggalkan Mekkah, baik yang ke Medinah maupun yang ke Tanah Air lewat Jeddah.

“Kalau masih ada pasien yang secara medis memerlukan perawatan, akan dikirim ke BPHI Jeddah dan kalau pada hari terakhir kepulangan haji Indonesia 29 November 2012 masih perlu dirawat maka akan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi,” kata Kepala Seksi Kesehatan Daker Mekkah dr. M. Ilyas Ambo Tuwo, di Mekkah, Sabtu.

Selanjutnya, katanya, pihak Konsulat Jenderal RI di Jeddah yang akan mengurus jemaah yang sakit, baik di rumah sakit maupun kepulangannya. Kapasitasnya, lanjut dia, pasien itu sebagai warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri.

Saat ini BPHI masih merawat sekitar 60 pasien dan sekitar 70 pasien telah di-‘tanajul’-kan (dikembalikan lebih cepat ke Tanah Air) karena alasan sakit. Kini 54 pasien masih dirawat di sejumlah rumah sakit Arab Saudi atas rujukan BPHI.

Selama masa haji tahun ini 294 jemaah haji Indonesia meninggal di Mekkah. Sedangkan secara keseluruhan jumlah jemaah yang meninggal di Arab Saudi telah mencapai 357 orang. Usia para jemaah haji yang meninggal itu umumnya di atas 60-an tahun.

Penyakit umum penyebab meninggalnya para jemaah haji, kata Ilyas, diabetes, jantung dan infeksi pernafasan. Ada juga yang menderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan kemudian mengalami stroke, tambahnya.

Indonesia sampai musim haji tahun lalu hanya memiliki dua BPHI, masing-masing di Medinah dan Mekkah. Sedangkan tahun ini dibentuk pula BPHI Jeddah sebagai peningkatan status yang selama ini ada hanya berupa klinik pengobatan di bandara King Abdul Aziz.

Sumber: republika.co.id

AMBON — Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh pada Senin, 12 November 2012 di Provinsi Maluku, diwarnai dengan kontes bidan dan perawat idol.

“Karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan, maka kami hanya menyelenggarakannya di Kota Ambon dengan melibatkan sepuluh rumah sakit negeri dan swasta serta dua puskesmas,” kata ketua panitia HKN ke-48 Maluku Letkol Rahmad S di Ambon, Jumat (9/11).

Untuk mendapatkan bidan dan tenaga perawat idola ini, panitia akan melaksanakan seleksi yang berlangsung secara ketat hingga terjaring 15 orang. Kemudian akan dipilih sepuluh bidang dan perawat terbaik untuk ikut testing di babak final.

Letkol Rahmad yang merupakan dokter ahli kandungan dan menjabat Direktur Rumah Sakit Tentara (RST) Tingkat II dr Latumeten Ambon ini mengatakan ada sejumlah kriteria umum yang dipakai tim seleksi sebagai acuan untuk pemilihan.

“Tenaga kesehatan harus menguasai pengetahuan akademik, cekatan serta terampil dan beretika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan masyarakat,” sebutnya.

Mengingat pemilihan bidan dan perawat idola ini baru pertama kali digelar di Provinsi Maluku, maka kegiatannya hanya berlangsung di Kota Ambon sehingga untuk perayaan HKN tahun-tahun mendatang bisa menyebar di seluruh kabupaten/kota.

“Lomba seperti ini sangat strategis untuk mengetahui tingkat kemampuan seorang petugas medis dalam menguasai disiplin ilmu serta memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sekaligus merangsang para tenaga bidan dan perawat untuk lebih memacu diri,” oaoar Rahmad.

Selain pemilihan bidan dan perawat idola, HKN di Provinsi Maluku juga akan diwarnai sejumlah kegiatan olahraga, seperti pertandingan bola voli, jalan santai serta bersepeda santai yang dimulai dari Lapangan Merdeka Ambon menuju Pangkalan TNI-AL Halong dan kembali ke dalam kota.

Sumber: republika.co.id

Tgl 7-10 November lalu PERSI telah sukses melaksanakan konggres dan DR. Dr. Sutoto, MKes terpilih kembali sebagai Ketua untuk periode 2012-2015. Dalam konggres ini terdapat beragam seminar dengan topik-topik menarik  yang sangat relevan untuk pembelajaran RS. Malam PERSI Award dimeriahkan dengan musik dan pemberian penghargaan pada RS berprestasi.

Pada 8 November lalu, subdit BLUD Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi untuk membahas berbagai masalah dalam implementasi BLUD. Rapat ini dimanfaatkan sebagai media untuk memberi solusi atas masalah atau pertanyaan yang sering muncul seputar implementasi BLUD.

Tanggal 12 November merupakan hari yang ISTIMEWA karena Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-48. dr Nafsia Mboi, Sp.A., MPH dalam pidatonya mengatakan bahwa tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini adalah Indonesia Cinta Sehat dengan sub-tema Ibu Selamat Anak Sehat. Tema ini dipilih karena merupakan  sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

Selamat Hari Kesehatan Nasional

Jakarta. Rapat koordinasi untuk ketigakalinya dilaksanakan oleh Subdit BLUD Ditjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri pada 8 November lalu, untuk mengevaluasi pelaksanaan BLUD di berbagai daerah dan berbagai SKPD serta mengumpulkan berbagai masalah yang terjadi selama proses implementasi tersebut. Subdit BLUD telah bekerjasama dengan PMPK FK UGM untuk melakukan survey mengenai masalah-masalah yang ada pada level implementasi. Hasil dari kuesioner inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Subdit BLUD untuk menggelar rakor. Melalui rakor ini, juga akan terjadi sharing antar SKPD dan antar daerah, sehingga jika suatu masalah di sebuah daerah kemudian terjadi di daerah lain, sudah diketahui bagaimana solusinya.

Bisa dikatakan rakor kali ini sekaligus memperingati ulang tahun kelima BLUD, karena Permendagri No. 61 Tahun 2007 mengenai Pedoman BLUD dikeluarkan tanggal 7 November. Setelah berjalan selama lima tahun, seharusnya BLUD ini sudah berjalan dengan baik dan diikuti dengan berbagai peraturan teknis yang diperlukan. Namun kenyataannya masih banyak masalah mendasar yang terjadi. Banyak PPKD dan bagian Hukum yang belum benar-benar paham, apalagi DPRD. RKA dan RBA juga masih menjadi dilema.

Pada rakor ini ada 40 SKPD yang diundang, namun yang bisa hadir ada 15 SKPD. Dasar pemilihannya adalah selain dari hasil kuesioner, prioritas diberikan pada SKPD yang belum pernah diundang, yang masih banyak masalah, atau yang masih dalam masa transisi karena baru ditetapkantahun 2012. Rakor ini dibuka oleh Bp. Indro Baskoro, Direktur Jendral Keuangan Daerah Kemendagri. Dalam sambutannya, Indro menyampaikan bahwa historis BLUD perlu dipahami. Kebijakan ini muncul untuk mengefisienkan unit-unit pelayanan di daerah, pengembangan unit-unit tersebut. RS menjadi salah satu unit yang menjadi pioneer karena kompleksitasnya dimana pelayanan di RS terkait dengan pelayanan public dan memiliki banyak korelasi dengan unit-unit lain. Diharapkan proses implementasi di RS akan menghasilkan banyak pembelajaran dan dapat ditularkan ke unit lain. BLUD dapat memberikan benefit pada masyarakat karena berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kasubdit BLUD, Ir. Bejo Mulyono, MML berharap bahwa para peserta rakor ini dapat mengemukakan maslaah yang dihadapinya, mulai dari pelaksanaan sampau dengan pertanggungjawaban. Sehingga setelah mengikuti pertemuan ini, semua sudah punya solusi jika masalah yang sama terjadi di unit kerjanya atau di daerahnya.

Lebih lanjut Bejo menyatakan bahwa Subdit BLUD Ditjen Keuda Kemendagri hanya terdiri dari 1 orang Kasubdit, 2 orang Kasie dan 5 staf yang harus melayani seluruh SKPD dan daerah di 33 Provinsi. Sebenarnya BLUD merupakan masalah yang sederhana, tidak membutuhkan teknologi canggih seperti jika akan membangun satelit. Namun kenyataannya implementasinya menajdi sulit jika persepsinya masih berbeda-beda.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh undangan dari UPTD Pasar Kota Banda Aceh, RSUD Pirngadi Medan, RSUD Indrasari Rengat, RSUD Talang Ubi, RSUD Kudus, RSUD Batang, RSUD Pemalang, RSUD Sleman, RSUD Ngawi, RSUD Karangasem Bali, RSUD Sinjai Sulsel, RSUD Pare-pare Sulsel, RSUD Kolaka Sultra, RSUD Purbalingga, RSUD Magetan, RSUD Banyuwangi dan RSUD dr. Moch. Ansari Provinsi Kalsel. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan seluruh masalah yang dihadapinya, dan kemudian ditanggapi oleh Kasubdit BLUD hingga tuntas. Berbagai masalah tersebut dapat dirangkum sebagai FAQ (Frequently Asked Questions atau pertanyaan yang paling sering muncul) yang dikelompokkan berdasarkan topiknya sebagai berikut.

1. Standar Pelayanan Minimal

2. Kewenangan BLUB Penuh dan Bertahap

3. Pendapatan BLUD

4. Sistem dan Pengelolaan Keuangan BLUD

5. RKA, RBA dan Ambang Batas

6. Dewan Pengawas

7. Sistem Remunerasi

8. Pengadaan barang dan Jasa

9. Masalah Lainnya

10. Laporan Keuangan

11. Pola Tata Kelola BLUD

12. Tarif Layanan BLUD

13. Belanja BLUD

14. Pengelolaan Investasi

1. Direktur berniat untuk memanfaatkan surplus untuk investasi jangka pendek. Hasil konsultasi ke Bank diketahui bahwa dengan dana sebesar Rp 2 M akan ada bunga sebesar 2,1%. Investasi akan dilakukan untuk tahun anggaran baru. Apakah ada saran dari Subdit BLUD?

Jawab:

Apakah RSUD ini masih membutuhkan subsidi dari pemerintah (pusat dan daerah)? Jika masih, maka tidak ada alasan untuk melakukan investasi seperti itu. Jika akan investasi jangka pendek, gunakan dana yang benar-benar sedang tidak terpakai. Misalnya pada bulan November, surplus yang sudah terkumpul bisa didepositokan selama sebulan karena tidak akan dipakai belanja pada bulan Desember.

1. RS memperkirakan akan ada surplus sebesar Rp 3 M di akhir tahun ini. Sebagai BLUD Bertahap, apakah boleh digunakan untuk membeli makanan dan minuman pasien untuk bulan Desember tahun ini?

Jawab:

Selama untuk kepentingan pelayanan dan tidak bisa ditunda, maka dana tersebut bisa digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk BLUD Bertahap.

1. SKPD A telah ditetapkan menjadi BLUD dan diwajibkan memberikan laporan keuangan secara triwulan ke PPKAD. SKPD B yang lebih dulu ditetapkan sebagai BLUD memberikan laporan setiap bulan ke PPKAD setiap bulan, sehingga SKPD A juga diminta untuk menyerahkan laporan bulanan. Mana yang benar?

Jawab:

Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk triwulanan dan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sesuai dengan Lampiran 5 Permendagri 61/2007.

2. Mekanisme pertanggunggjawaban di PPKAD belum seragam. Ada yang minta SPJ, ada yang cukup dengan surat pertanggungjawaban sedangkan SPJ disimpan di RS. Bagaimana sebenarnya?

Jawab:

Semua bukti pengeluaran diganti dengan selembar kertas SPTJ, sedangkan bukti berupa kuitansi, invoice dan sebagainya disimpan di BLUD yang bersangkutan.

3. Karena tidak semua fungsi di KP3M menjadi BLUD, maka ada masalah dalam kelembagaan, yaitu kesulitan dalam mengkompilasi laporan keuangan. Jadi, bentuk organisasi apa yang tepat? Di tempat lain bentuknya UPTD yang juga menangani koperasi dan UMKM, sedangkan KP3M membawahi pertanian, pasar, dan sebagainya. Saat ini KP3M lebih berfungsi sebagai kasir atau pusat administrasi untuk dana-dana yang ada.

Jawab:

Secara kelembagaan, implementasi BLUD untuk KP3M kurang tepat.

4. Laporan keuangan belum sesuai ketentuan. Kebijakan Kepala Daerah mengenai akuntansi di RS belum dijabarkan oleh Direktur.

Jawab:

Aturan teknis harus dibuat sebagai dasar hukum melakukan tindakan/implementasi BLUD.

5. Apakah pembayaran utang BLUD yang berupa belanja modal dan jasa pelayanan bisa diakomodir? BLUD ditetapkan pada tahun 2011, namun baru terlaksana tahun 2012. Ada kekurangan pembayaran jasa sehingga BLUD utang pada karyawan. Bisakah hal ini direncanakan dalam RBA untuk dibayarkan tahun depan, sehingga tidak perlu menunggu perubahan?

Jawab:

Tidak ada RBA Perubahan dalam BLUD. Jika ada SILPA tahun sebelumnya yang sudah dimasukkan pada RBA tahun berjalan, seharusnya prediksi surplus ini direncanakan dan digunakan untuk apa di awal tahun berjalan.

6. Terkait hasil audt oleh Pemda, tahun 2011ada utang yang baru dapat dibayar pada bulan Meil 2012. Namun pembayaran ini tidak disahkan karena seharusnya dibayar pada bulan Januari-Februari. Akibatnya, laporan keuangan Pemda dan RS tidak balance. Bagaimana seharusnya?

Jawab:

Utang tetap harus dibayar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mensahkan pembayaran utang tersebut.

1. Sebelum ditetapkan sebagai BLUD, ada sejumlah obat yang dibeli dengan dana APBD. Setelah menjadi BLUD, masih ada cukup banyak sisa obat dari pembelian dengan dana APBD tersebut, apakah bisa dijual? Bagaimana payung hukumnya?

Jawab:

Gunakan prinsip efisiensi. Obat yang disimpan terus menerus lama kelamaan akan expired sehingga tidak efisien lagi bagi RSUD. Selain itu ada biaya penyimpanan logistik. Oleh karenanya, tentu saja obat tersebut dijual kepada masyarakat, dalam arti masyarakat mengganti biaya pembeliannya dimana kemudian pendapatan dari penjualan obat ini digunakan untuk pengadaan selanjutnya.

2. RS sudah pernah diperiksa oleh BPK, namun RS lebih paham mengenai BLUD daripada BPK. Lalu RS bisa bertanya kepada siapa?

Jawab:

Bisa bertanya ke RS lain yang lebih dulu BLUD dan menjalankannya secara benar, ke Subdit BLUD melalui email atau telepon, atau sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Jumlah masyarakat miskin di daerah ini lebih besar dari kuota, sehingga hanya 60% dari total masyarakat miskin yang ditanggung oleh asuransi. Sisanya yang 40% kebanyakan juga tidak memiliki kartu sehingga ini menjadi piutang di RSUD (dengan nilai total saat ini mencapai Rp 300 juta).

Jawab:

RSUD harus punya kebijakan penghapusan piutang untuk piutang-piutang yang jelas tidak bisa tertagih. Disisi lain, RSUD harus memperkuat upaya advokasi agar masyarakat miskin ditanggung pemerintah/negara, karena itu adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban RSUD.

4. Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) ditetapkan sebagai BLUD Bertahap, dimana yang di-BLUD-kan hanya fungsi Penguatan Modal. Padahal ada dua kegiatan lain yang secara substansi saling berbeda. Bagaimana tanggapan Subdit BLUD?

Jawab:

Bentuk organisasinya tidak pas

5. Tadinya ada keraguan Pemda terkait perubahan regulasi tarif dari Perda menjadi Peraturan Kepala Daerah. Namun dengan adanya surat dari Subdit BLUD kepada Gubernur, maka masalah tersebut saat ini sudah selesai, tarif sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Masalah baru yang muncul adalah BLUD tidak diperbolehkan membagi jasa pelayanan kalau belum mendapatkan untung.

Jawab:

BLUD tidak akan pernah untung, dan secara prinsip, BLUD bukan untuk mencari keuntungan. Jadi larangan tersebut tidak ada dasarnya.

6. RS belum memiliki SPI, minta penjelasan lebih lanjut dari Subdit BLUD, bagaimana sebaiknya.

Jawab:

Sama dengan Dewan Pengawas, SPI tidak wajib. Jadi kalau tidak ada, secara peraturan sebenarnya tidak masalah.

7. Di daerah kami ada RS yang mensubsidi Pemda karena sudah surplus. Apakah memang harus seperti itu?

Jawab:

BLUD mengemban fungsi sosial (quasi public goods) dimana sebagian (atau sebagian besar) layanannya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Jika BLUD mensubsidi Pemda, sama artinya Pemda memperoleh pendapatan dari orang miskin. Padahal sebalikya, BLUD adalah alat Pemda untuk melayani orang miskin, bukan untuk memperoleh pendapatan dari menjual barang atau jasa kepada orang miskin.

8. Masalah yang masih terjadi di daerah adalah pemahaman DPRD mengenai BLUD yang masih sangat minim.

Jawab:

Perlu sosialisasi secara terus menerus.

9. Siapakah auditor independen BLUD selain inspektorat?

Jawab:

BPK. BLUD tidak perlu mengalokasikan anggaran khusus utuk diaudit, sebab Permendagri 61 menyebutkan bahwa BLUD “bersedia diaudit oleh auditor independen”. Jadi pernyataan “bersedia” ini berarti pasif, jika pemerintah menghendaki maka BLUD bersedia membuka diri (bukan menyediakan anggaran) untuk diaudit. Jika BPK tidak mampu mengaudit BLUD, atau merasa perlu mendatangkan auditor eksternal, maka BPK dapat meminta KAP untuk mengaudit BLUD menggunakan anggaran dari BPK sendiri.

10. Persepsi kejaksaan dan Tipikor berbeda dimana KSO ini dilihat dari nilai barangnya. Misalnya jika RS akan melakukan KSO untuk layanan CT Scan, harga alat mencapai Rp 4 M sedangkan kewenangan RS hanya sampai dengan maksimal Rp 1 M. Bagaimana ketentuan KSO sebenarnya?

Jawab:

Yang diatur dalam kewenangan tersebut adalah pengadaan barang dan jasa. Contoh dalam kasus KSO CT Scan, RSUD tidak mengadakan (membeli) alat  CT Scan. RSUD juga tidak membayar jasa pihak ketiga untuk memberikan layanan CT Scan, sehingga tidak ada pengeluaran berupa pengadaan barang maupun membayar jasa pihak ketiga. Yang ada justru RSUD mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut.

1. Sebelum BLUD, ada peraturan daerah bahwa pengadaan barang dan jasa boleh dilakukan secara langsung jika nilainya kurang dari Rp 10 juta. Saat itu, ada pembelian senilai Rp 25 juta. Kemudian ada Keppres No 70 yang membolehkan pembelian senilai di atas Rp 200 juta. Bagaimana cara membayar utang dari pembelian sebelumnya yang dilakukan sebelum adanya Kepres No 70 tersebut?

Jawab:

Ditunda sampai kapanpun utang tersebut tetap harus dibayar. Mekanismenya menggunakan mekanisme BLUD, karena aturan keuangan tidak berlaku mundur.

2. Dengan adanya Kepres No 70, pembelian sudah boleh dilakukan secara langsung dengan nilai pengadaan maksimal Rp 200 juta. Bagaimana dengan pengadaan yang sifatnya operasional, misalnya baju dinas? Jumlah perawat lebih dari 750 orang x Rp 250 ribu per baju maka nilainya sudah melebihi pagu sehingga harus tender. Apakah pengadaan ini boleh dikelompokkan per profesi untuk menghindari lelang?

Jawab:

Bisa, dengan cara diadakan sesuai kebutuhan dan bisa dibuktikan bahwa dengan cara tersebut RS menjadi lebih efisien.