WAINGAPU : Rumah Sakit Kristen (RSK) Lindimara di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Senin (12/11), genap berusia 100 tahun. Rumah sakit swasta milik Gereja Kristen Sumba (GKS) itu dalam pelayanan selalu berpegang teguh pada moto “tugas pelayanan dan keselamatan”.

Study: New nursing home patients at heightened risk of falling

Usually, when someone ends up in a nursing home it is because their health is so fragile that living at home is no longer a safe option. When a loved one is admitted to a nursing home, most of us expect that they will be well-cared for. Unfortunately, nursing home neglect and abuse are real problems. Too often, nursing home patients do not get the care and attention they deserve.

This problem is highlighted by a recent study showing that 21 percent of all newly-admitted nursing home residents suffer a fall within their first 30 days at the facility. The study, which was published in the Journal of the American Geriatrics Society, reviewed Medicare/Medicaid data from 2006. The study included data from more than 230,000 patients at approximately 10,000 nursing homes throughout the United States.

The researchers found that there was a significant link between proper staffing ratios and patient safety. Patients in nursing homes with higher levels of certified nursing assistants were less likely to fall. Certified nursing assistants are trained to provide hands-on care. Their personalized attention is especially beneficial during high-risk activities like moving from place to place, getting dressed or using the restroom.

Preventing nursing home falls

Nursing home falls are a serious problem. While a young or healthy person might be able to walk away from a fall with few injuries, the consequences can be disastrous for an older or frail person.

According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, every year approximately 1,800 nursing home patients die from fall-related injuries. Between 10 and 20 percent of all nursing home falls result in serious injury. In addition to catastrophic injury and disability, falls can contribute to functional decline, social isolation and decreased quality of life.

The CDC reports that nursing home patients are twice as likely to fall as older people who live on their own. Because of this increased risk, nursing homes need to be especially vigilant to potential falls. Every new patient should be thoroughly evaluated for fall risks, and staff should develop individualized care plans to help keep patients safe.

Patients who have mobility problems, memory loss or dementia are at heightened risk of falling. In addition, some medications — especially sedatives, anti-anxiety medications and other drugs that affect the central nervous system — can increase the chance of a fall. Conditions in the home also play a role; wet floors, incorrect bed height and improper walking aids are all significant contributing factors to nursing home falls.

The rights of Ohio nursing home patients

Every nursing home patient deserves to be well cared for. When an accident happens because of caregiver negligence, abuse or neglect, Ohio law gives nursing home patients the right to seek financial compensation for their injuries.

After a nursing home fall, it is important talk to an experienced Ohio personal injury attorney. The attorney will be able to investigate the circumstances of the fall to determine why it occurred and whether the accident was preventable. The attorney will then be able to use this information to advise the patient and his or her family on the best course of action.

Sumber: melodika.net

1. Retribusi layanan RS ditetapkan dengan Perda, sesuai dengan hasil konsultasi Bagian Hukum ke Kementerian Keuangan. Padahal selama ini diketahui bahwa cukup dengan Peraturan Kepala Daerah, kecuali layanan kelas 3 bisa dengan Perda. Bagaimana menyikapi hal ini?

Jawab:

RS dan BLUD lain tidak mengenal istilah retribusi. Yang ada adalah jasa layanan.

2. Tarif masih menggunakan Perda tahun 2006. Apakah perlu dilakukan pencabutan Perda sebelum menetapkan pola tarif baru?

Jawab:

Jika telah ditetapkan menjadi BLUD, semua aturan yang tidak sesuai dengan BLUD secara otomatis menjadi gugur atau tidak berlaku, jadi tidak pelru pencabutan peraturan. Dalam memandang aturan mengenai BLUD, kita harus melihat mulai dari UU sampai Permendagri sebagai satu kesatuan, jadi bukan hanya melihat pada Permendagri 61 saja.

Salah satu strategi Kemenkes untuk mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan dalam menghadapi berlakunya kebijakan BPJS adalah dengan menambah kapasitas TT di RS di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menkes, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH saat membuka Kongres PERSI di Jakarta beberapa waktu lalu. Bagaimana implikasinya terhadap RS yang telah ada saat ini? Disatu sisi ada kekurangan disana sini terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan: kurang TT, kurang dokter, kurang perawat, kurang obat, dan sebagainya. Namun disisi lain secara alamiah akan terjadi persaingan antar-RS untuk berlomba-lomba meraih pangsa pasar yang dituju, termasuk berlomba-lomba menarik tenaga spesialis agar mau bekerja di RS-nya. Apalagi jika ada investor asing yang tertarik untuk membangun RS berstandar internasional untuk meraih pangsa pasar BPJS yang sangat besar ini. Akan terjadi segmentasi RS. Sehingga tentunya bukan hanya penambahan TT saja yang perlu dilakukan, melainkan juga jumlah dan penyebaran tenaga spesialis yang perlu diperbaiki, kompetensi SDM, hingga sistem pendukung di RS agar mampu menghadapi berbagai tekanan tersebut. Mungkin tugas para manajer dan pemilik RS selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan rencana skenario untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.

JENEWA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kondisi rumah sakit Gaza sangat kritis.

Tim medis kewalahan menangani para korban serangan bom Israel. Mereka pun kehabisan persediaan obat-obatan dan kekurangan perlengkapan medis.

WHO menyatakan pihaknya mendapat data dari Kementerian Kesehatan di Gaza bahwa sebanyak 382 orang mengalami luka, 245 di antaranya dewasa dan 137 anak-anak.

Sebagian besar mereka mengalami luka parah. “Banyak korban luka dirawat di rumah sakit dengan luka bakar parah, luka dari reruntuhan bangunan dan cedera kepala,” kata WHO dalam pernyataan resminya, Ahad (18/11).

WHO pun menyatakan situasi darurat di semua rumah sakit agar menangani semua pasien. Bahkan menurut WHO, rumah sakit di Gaza telah lama mengalami kekurangan fasilitas kesehatan sebelum perang Hamas-Israel dimulai.

“Sebelum permusuhan dimulai, fasilitas kesehatan mengalami kritis, terutama akibat penggempuran Gaza,” lanjut pernyataan tersebut.

Saat ini, pasokan obat dan peralatan medis yang dimiliki Kementerian Kesehatan Gaza benar-benar habis. Pihak rumah sakit juga menunda semua operasi akibat kondisi darurat dan kekurangan anestesi atau obat bius. Tenaga kesehatan pun diminta WHO melaporkan fasilitas kesehatan dan memperpanjang kerja mereka.

Badan kesehatan di bawah naungan PBB tersebut pun mendesak dunia dapat memberikan bantuan dana. WHO membutuhkan USD 10 juta atau sekitar Rp 100 miliar untuk memenuhi pasokan kesehatan di Gaza selama tiga bulan ke depan.

Sumber: msn.com

LABUAN BAJO, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini menjadi magnet yang kuat dalam menyedot wisatawan, terutama dari mancanegara. Kota itu menjadi pintu gerbang menuju habitat asli reptilia purba komodo (Varanus komodoensis), yang juga menjadi ikon dan kebanggaan Manggarai Barat.

Kalau kasus gigitan komodo kecil, bisa ditangani di Puskesmas Labuan Bajo. Namun, kalau gigitannya sangat besar, harus dilarikan ke Denpasar.

— Heru Rudiharto

Berdasarkan catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, tren kunjungan turis asing ke Labuan Bajo dari tahun 2009–2011 terus meningkat. Tahun 2009 sekitar 30.415 orang, tahun 2010 mencapai 41.707 orang, dan tahun 2011 bertambah menjadi 50.000 orang.

Kondisi demikian tentu saja menuntut konsekuensi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mampu memberikan pelayanan dan fasilitas pariwisata dengan standar internasional. Itu amat penting, selain menjaga citra positif, juga memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi wisatawan.

Ironisnya, hingga kini, Manggarai Barat belum mempunyai rumah sakit. Jangankan rumah sakit (RS) internasional, rumah sakit umum daerah pun belum ada. Pelayanan kesehatan di Labuan Bajo selama ini hanya dilayani di tingkat puskesmas.

”Ibu saya yang menderita tumor tahun 2008 harus dilarikan ke Denpasar. Saya waswas sekali waktu itu, syukur bisa ditangani dengan baik,” kata Serin (30), warga Labuan Bajo.

Dewi Anggraeni, warga Labuan Bajo yang lain, menambahkan, hanya penderita dari keluarga mampu yang bisa selamat. ”Paling tidak, pasien kalau mau dirujuk ke rumah sakit terdekat adalah ke Ruteng, Kabupaten Manggarai. Namun, itu membutuhkan waktu sekitar empat jam perjalanan darat, belum lagi biaya transportasinya mahal. Apalagi kalau dirujuk ke rumah sakit di Ende, biaya transportasinya sekitar Rp 1,5 juta. Waktu tempuhnya sekitar 12 jam. Ibu yang mau melahirkan bisa keburu mati di jalan,” ujar Dewi.

Bahkan, bagi penderita jantung, misalnya, harus dirujuk ke Bali atau Jawa. Itu pun jika si penderita sulit mendapatkan tiket penerbangan dari Labuan Bajo. Pasalnya, meski ada tiga maskapai yang melayani rute Labuan-Bajo-Denpasar atau Labuan Bajo-Kupang-Surabaya-Jakarta, kursi yang tersedia selalu terisi penuh. Apalagi, frekuensi penerbangan hanya satu kali untuk setiap maskapai. Kapasitas kursi setiap pesawat pun hanya sekitar 52 orang.

Wisatawan mengeluh

Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Komodo, Heru Rudiharto mengemukakan, dari pengalaman empat kasus gigitan komodo tahun 2009-2011, dua korban di antaranya harus diterbangkan ke Denpasar.

”Kalau kasus gigitan komodo kecil, masih bisa ditangani di Puskesmas Labuan Bajo. Namun, kalau kasus gigitannya sangat besar, harus dilarikan ke Denpasar. Sekitar tahun 2010, ada dua korban yang diterbangkan ke Denpasar karena luka yang diderita parah,” ujar Heru.

Chief Executive Officer Destination Management Organization (DMO) Flores Adi Soenarno berharap Pemkab Manggarai Barat menjelaskan, banyak wisatawan asing mengeluh dan mereka sebenarnya waswas kalau berkunjung ke Labuan Bajo karena tidak ada rumah sakit.

Dari karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Manggarai Barat, yang didominasi wisatawan asal Australia, kebanyakan yang datang dari kalangan usia muda yang suka petualangan, dan disusul kalangan lanjut usia.

”Kelompok wisatawan ini banyak yang pikir-pikir dulu ke Labuan Bajo. Mereka takut kalau anaknya diare saja, tidak ada rumah sakit yang bisa dijadikan rujukan,” tutur Adi.

Pembangunan rumah sakit pemerintah di Labuan Bajo sudah dimulai tahun 2007 dengan pembiayaan dari APBD setempat. Akan tetapi, pembangunan itu mandek, selain kucuran dana APBD tersendat, juga adanya sejumlah kasus dugaan korupsi.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula mengaku sudah melobi pemerintah pusat sejak tahun 2010 untuk dibantu mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD Komodo dengan biaya sekitar Rp 104 miliar. Namun, pinjaman dana dari pusat belum bisa diberikan saat itu karena terganjal masalah dalam laporan pertanggungjawaban pemkab. Penilaian dari BPK saat itu disclaimer. Baru tahun 2011, laporan pertanggungjawaban Pemkab Manggarai Barat terkategori wajar dengan pengecualian.

”PIP (Pusat Investasi Pemerintah) juga telah bersedia mengucurkan dana pinjaman untuk tahun 2013. Pembangunan sebuah rumah sakit memerlukan biaya besar, dan kami sangat membutuhkan bantuan pusat. Berat sekali kalau kami hanya mengandalkan APBD yang terbatas,” tutur Agustinus. Kita tunggu implementasinya.

Sumber: kompas.com

Sejak diluncurkan pada Sabtu (10/11/2012), Kartu Jakarta Sehat atau KJS menjadi salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Warga Ibu Kota, khususnya kelas ekonomi bawah, menggadang-gadang program ini sebagai salah satu jalan keluar untuk menikmati layanan kesehatan secara murah.

Pembuktian akan mudahnya menikmati layanan kesehatan murah ini tentu saja perlu waktu. Lagi pula, masih ada sejumlah kendala dalam implementasi KJS. Warga yang hendak memiliki KJS maupun rumah sakit yang melayaninya belum mendapatkan penggambaran jelas mengenai kartu ini.

Dalam realisasinya, masih banyak warga yang belum mengerti bagaimana cara mendapatkan kartu tersebut. Masih banyak warga yang langsung berobat ke rumah sakit dengan harapan mendapatkan layanan gratis melalui KJS.

Itu pula yang dialami oleh Muniroh (45). Warga Cililitan, Jakarta Timur, ini langsung datang ke RSUD Pasar Rebo untuk meminta pelayanan KJS. Ia sengaja datang ke rumah sakit tersebut untuk menikmati pelayanan kesehatan dan mendapatkan KJS.

“Saya ke sini mau mencoba pelayanan kesehatan gratis dari Pak Jokowi. Mau buat kartu sehat,” kata Muniroh kepada wartawan di RSUD Pasar Rebo, Jumat (16/11/2012).

Muniroh tak sendirian, ia datang bersama suaminya dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan KJS. Sebagai syarat, ia pun menyerahkan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan KTP DKI Jakarta.

Dalam benak Muniroh, kartu itu bisa segera ia dapatkan di rumah sakit tersebut. Namun apa daya, kurangnya informasi yang mereka dapatkan justru membuatnya harus kembali dengan tangan hampa. Muniroh belum tahu bahwa untuk mendapatkan KJS, ia harus mendaftar di puskesmas terdekat. Lewat puskesmas itulah KJS akan diterbitkan dan dibagikan kepada warga. Jika dirasa perlu dan harus dibawa ke rumah sakit, warga akan mendapat surat rujukan ke rumah sakit yang telah berpartisipasi dengan pelayanan KJS.

“Saya juga belum tahu kalau seharusnya ke puskesmas dulu,” kata Muniroh.

Sementara itu, Penanggung Jawab Humas RSUD Pasar Rebo Prabowo mengatakan, sejak KJS diluncurkan pekan lalu, setiap hari jumlah pasien di RSUD Pasar Rebo bertambah banyak. Sebagian besar di antaraya ingin membuat Kartu Jakarta Sehat.

“Banyak pasien baru yang langsung datang ke rumah sakit untuk mendaftarkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kebanyakan pasien itu membawa kartu JPK-Gakin sama menunjukkan KTP DKI saja, tanpa membawa surat rujukan dari puskesmas. Seharusnya ada rujukan dari puskesmasnya,” kata Prabowo.

Selain pasien yang pernah datang ke rumah sakit tersebut, pasien baru yang baru pertama kali ke tempat tersebut juga semakin banyak dan umumnya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Jumlahnya bisa mencapai 300 orang per hari.

“Padahal, kapasitas tempat tidur ruang rawat inap di rumah sakit kami juga hanya mencapai 1.000 pasien. Nanti kami akan keluarkan data pastinya,” kata Prabowo.

Ia mengatakan, membeludaknya jumlah pasien baru dan banyaknya warga yang mendaftar untuk mendapatkan KJS ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setidaknya, warga perlu mendapatkan sosialisasi yang sejelas-jelasnya mengenai mekanisme berobat gratis dengan menggunakan KJS.

Menurut Prabowo, masih banyak warga yang tidak tahu bahwa cara mendapat KJS harus dengan mendaftar di puskesmas terdekat. Jika puskesmas tidak bisa mengatasi, maka puskesmas akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit tertentu.

“Harus ada peran aktif juga dari Suku Dinas Kesehatan dan puskesmas untuk menerangkan aturan ini kepada warganya,” ujarnya.

Prabowo mengatakan, pihaknya tetap akan konsisten melayani warga, terutama yang meminta pelayanan KJS. RSUD Pasar Rebo pun memberikan surat persyaratan pembuatan KJS dan surat salinan sesuai syarat selama belum memiliki KJS.

Perlunya sosialisasi KJS kepada warga ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin. Ia mengatakan, Pemprov DKI harus melaksanakan sosialisasi agar warga bisa mengetahui, mengenal, dan akhirnya menggunakan KJS. Jika perlu, Pemprov DKI membuat iklan di media massa mengenai hal tersebut agar masyarakat yang menginginkan manfaat KJS tidak kecewa.

Sumber: kompas.com

Kuta — Lippo Grup mengembangkan bisnisnya di Bali dengan membangun rumah sakit internasional dan membangun tiga mall untuk menjaring masyarakat menengah dan wisatawan asing yang berada di Pulau Dewata.

Salah satu yang baru saja selesai dibangun adalah rumah sakit internasional Siloam yang dipadukan dengan pusat perbelanjaan Lippo Plasa di Jalan Sunset, Kuta. CEO Lippo Malls Michael Riady, yang langsung meresmikan mengungkapkan, Bali sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan telah dikenal mancanegara merupakan pasar potensial untuk bisnis mall.

Michael mengaku, pihaknya kali ini mengusung dua konsep bisnis yakni komplentary atau pelengkap rumah sakit dan penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat. “Mereka yang berkunjung ke rumah sakit bisa sembari menunggu untuk berbelanja memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, jadi kehadiram mall di sini untuk menunjang kegiatan masyarakat, ” ungkap CEO Lippo Malls, Michael Riady, di Kuta, Bali, Jumat (16/11/2012.

Michael juga menyampaikan akan menyasar segmen pasar kelas menengah baik masyarakat yang tinggal di sekitar maupun warga asing baik ekspatriat maupun wisatawan yang tengah berlibur ke Bali. “Kami optimis, kehadiran mall di sini bisa turut mendorong kegiatan perekonimian Bali khususnya bidang pariwisata,” imbuhnya.

Sumber: inilah.com

Sudah ada dua rumah sakit (RS) yang memiliki fasilitas khusus untuk penanganan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome atau HIV/AIDS di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampai saat ini sudah ada belasan pasien yang dirawat di kedua fasilitas itu, baik rawat jalan maupun inap, mereka tidak hanya dari dalam Kota Sukabumi saja, tetapi juga dari luar.

“Yakni RS Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin SH dan RS Assyifa Kota Sukabumi,” kata Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Wahyu Handriana.

Kedua RS ini memiliki fasiltas canggih yang didukung peralatan serta obat yang mampu memperlambat perkembangan HIV agar tidak cepat mencapai AIDS. Fasilitas itu juga dilengkapi layanan konseling. “Walauapun penyakit ini belum ada obatnya, tetapi dengan adanya fasilitas tersebut minimalnya perkembangan virus bisa ditahan agar daya tahan tubuhnya tetap stabil,” tambahnya.

Untuk langkah deteksi, layanan Voluntary Counseling Testing (VCT) atau konseling tes HIV, seluruh puskesmas Kota Sukabumi sudah bisa melakukannya. “Sampai November ini jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 605 orang, 493 dari Kota Sukabumi dan sisanya dari luar. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah ini bertambah 77 orang. Mayoritas penderita, mantan dan pecandu narkoba suntik,” kata Wahyu.

Selain layanan itu, RSUD R Syamsudin SH pun memiliki fasilitas terapi metadon untuk para pecandu narkoba yang hingga kini telah menangani 17 pasien pecandu.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menargetkan pemulihan 20 pasien  ketergantungan narkoba dalam Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) perdananya.

“PTRM resmi dilaksanakan mulai pekan ini,” ujar Ketua Tim PTRM RSUD Cibitung dr Jaka Satria di Cikarang, Rabu.

Berdasarkan laporan Komisi Penanggulangan Aids (KPA), kata Jaka, pasien ketergantungan narkoba di wilayah setempat hampir mencapai 200 orang.

“Kami memprioritaskan pasien pengguna narkoba jarum suntik,” kata Jaka.

Metadon dipilih sebagai terapi utama substitusi karena memiliki efek menyerupai morfin dan kokain dengan masa kerja lebih panjang. Metadon diberikan satu kali sehari dan penggunaannya dengan cara diminum.

“Efek yang ditimbulkan metadon mirip dengan yang ditimbulkan heroin, namun efek fly-nya tidak senikmat biasanya pada metadon, sifat ketergantungannya tidak seburuk heroin dan gejala putus obatnya tidak seberat heroin,” ujarnya.

Jaka mengatakan, poliklinik yag disediakan RSUD akan menjadi tempat konseling bagi pasien ketergantungan narkoba jenis putau, heroin dan sabu-sabu. Pasien, dapat disembuhkan dalam kisaran waktu dua bulan.

“Mereka datang berkonsultasi dengan berbagai tingkatan ketergantungan narkoba. Selanjutnya, dilakukan tes urin dan jika hasilnya positif, maka akan diberikan obat metadon,” katanya.

Untuk menanggulangi pasien ketergantungan narkoba, RSUD juga memanfaatkan jejaring Puskesmas, Dinas Kesehatan, kepolisian dan lembaga penanggulangan AIDS setempat.

Sumber: pdpersi.co.id