A. Artikel:

1. File laporan malaysia

2. Desain fisik untuk menciptakan patient centered care

B. Peraturan

1. Peraturan Teknis Sarana dan Prasaranaa Rumah Sakit Kelas B

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi

Elektrikal Rumah Sakit

3.

C. Pedoman

1. Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara pada BangunanRumah Sakit

2. Pedoman Teknis Ruang Operasi Rumah Sakit

3. Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C

Tangerang: RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan, Banten, meluncurkan pelayanan khusus bayi atau “Neonatal Intensive Care Unit/NICU”.

Direktur RSUD Kota Tangerang Selatan, Neng Ulfa, di Tangerang, Rabu (28/11), mengatakan bahwa pelayanan NICU tersebut meliputi “resusitasi neonatus”, pelayanan bayi yang lahir dengan usia kehamilan 32 minggu atau lebih.

Berat lahir bayi tersebut juga berukuran 1500 gram atau lebih yang memiliki kelainan seperti, sesak atau apneu, prematur, tidak bisa minum, menderita sakit yang sulit diantisipasi sebelumnya, katanya.

Bayi dengan ibu diabetes, bayi yang lahir dari kehamilan beresiko tinggi atau persalinan dengan komplikasi. Gawat nafas yang memerlukan bantuan ventilasi, hiperbilirubinemia yang memerlukan terapi sinar, sepsis neonatorum atau hipotermia serta BBLR dengan metode kanguru.

“Dengan adanya pelayanan NICU di RSU Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat mengurangi tingkat kematian pada bayi yang diakibatkan karena terlambatnya penanganan medis dengan sarana yang memadai,” Kata Neng Ulfa.

Selain itu, di dalam ruang NICU seluas 100 meter persegi, terdapat delapan inkubator, satu radiant warmer, lima ventilator, lima tempat tidur bayi, dua alat fototerapi, 11 mesin pompa infuse, tiga alat pemantau saturasi oksigen dan empat alat pemantau tanda vital.

Kepala Bidang Pelayanan Medis, Erna Sabarina menuturkan, gawat napas pada monatus atau bayi baru lahir merupakan salah satu penyebab paling sering untuk perawatan di NICU.

Keadaan ini dapat disebabkan oleh aspirasi mekonium atau masuknya cairan ketuban yang bercampur mekonium kedalam paru-paru bayi, penyakit membran hialin atau gangguan pengembangan paru-paru terutama pada bayi prematur, pneumonia neonatal atau radang paru-paru dan penyakit jantung bawaan yang berat.

Kondisi-kondisi lain yang membutuhkan perawatan di NICU antara lain, sepsis (infeksi berat), perdarahan intrakranial, kejang dan bayi berat lahir sangat rendah atau kurang dari 1.000 gram.

“Intinya, perawatan di NICU RSU Kota Tangerang Selatan mampu mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital yang dialami oleh bayi-bayi baru lahir, disebabkan kelahiran prematur kurang dari 37 minggu atau pun lahir dengan penyakit bawaan,” katanya

Sumber: indonesiarayanews.com

Pangkalpinang: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel), meminta masyarakat tidak mengucilkan para penderita penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).

“Para pengidap HIV/AIDS itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal, hanya saja dia memiliki penyakit yang sulit disembuhkan sehingga memerlukan kepedulian kita bersama,” ujar Kepala Dinas Sosial Babel, Sahirman di Pangkalpinang, Rabu,(28/11).

Hingga Oktober 2012, jumlah penderita HIV/AIDS di Babel diduga sebanyak 1.321 orang. Sebanyak 126 dari jumlah tersebut telah dinyatakan HIV positif, sedangkan 45 orang di antaranya telah masuk dalam fase AIDS.

Menurut dia, ketika di lingkungan masyarakat ditemukan orang-orang positif HIV/AIDS, sebaiknya diarahkan aktif melakukan pemeriksaan agar kondisinya semakin membaik dalam memerangi penyakit yang ada di dalam tubuhnya.

Menurut dia, jika para pengidap HIV itu diperlakukan beda atau dikucilkan dari masyarakat lainnya, maka akan mempengaruhi perkembangan jiwanya dan akan sangat mengancam kondisi penderita bahkan lingkungan tersebut.

“Mereka bisa berbuat nekat melakukan tindakan tindakan tidak masuk akal untuk menyebarkan penyakit berbahaya tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut akan menimbulkan banyak pro dan kontra dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan tempat tinggal itu.

Menurut dia, para penderita masih dalam pengawasan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan seperti penyebaran virus HIV kepada masyarakat di lingkungannya.

“Dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang dinyatakan positif HIV, pemerintah bekerja sama dengan keluarga dan seluruh masyarakat di lingkungannya agar melaporkan perkembangannya di lapangan, karena pemerintah tidak bisa melakukan pemantauan satu persatu secara rutin,” katanya.

Selain itu, kata dia, para pengidap HIV juga harus menumbuhkan kesadarannya dengan melakukan pemeriksaan secara teratur dan mematuhi saran yang dianjurkan dokter.

Menurut dia, masyarakat yang dinyatakan positif HIV sebaiknya tidak terlalu membebani pikirannya dengan kondisi penyakit yang sudah menggerogoti tubuhnya, akan tetapi lebih baik dialihkan dengan kesibukan atau melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masa depannya.

Sumber: indonesiarayanews.com

Kebijakan PTPN X (Persero) untuk menjadikan rumah sakit sebagai anak perusahaan (semula berbentuk  unit usaha- red) yang telah sesuai  dengan Undang-undang Nomor  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 06/MBU/2011 tentang Pendayagunaan Aktiva Tetap BUMN, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara rupanya mendapat perhatian khusus dari PTPN lainnya yang ada di Indonesia.

PTPN V (Persero) misalnya, dengan mengutus enam orang perwakilannya ke PTPN X (Persero), mereka ingin mempelajari dan melihat kondisi manajemen kesehatan PTPN X (Persero) yang bisa memberikan informasi sekaligus motivasi bagi PTPN V (Persero)  maupun PTPN lainnya yang ada di Indonesia seperti yang diungkapkan Tuhu Bangun, SP, Kepala Urusan Pembelian TBS PTPN V (Persero) sebagai Koordinator Tim Kunjungan.

“Tujuan kita melakukan studi banding ke PTPN X (Persero) ini adalah untuk melihat kondisi sekaligus sharing pengalaman bagaimana penerapan manajemen kesehatan PTPN X dengan kebijakan barunya yakni mengubah status rumah sakit yang dulunya unit usaha menjadi anak perusahaan,” terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Perkebunan PTPN I sampai dengan PTPN XIV ini.

Ditambahkan Tuhu,  gebrakan yang diterapkan PTPN X (Persero) adalah suatu gebrakan yang patut dijadikan contoh bagi PTPN lainnya di Indonesia karena pengaruh pembentukan anak perusahaan sangat besar bagi korporat induk, antara lain peningkatan kinerja, pengembangan usaha dan profit margin perusahaanpun akan juga melonjak.

Namun yang terpenting dari setiap kebijakan yang ditetapkan, lanjut Tuhu, para karyawan harus tetap mengetahui secara detail mengenai implikasi kebijakan yang diambil, baik dari sisi kesejahteraan, status, dan kebutuhan para karyawan ke depan sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat sesuai dengan motto perusahaan yakni Perusahaan Sehat Karyawan Sejahtera.

Perlu diketahui dalam kunjungannya kali ini pihak PTPN V pun juga meninjau beberapa rumah sakit milik PTPN X salah satunya adalah RS Gatoel di Mojokerto.

Sumber: ptpn10.com

MODEL Operasional Desa Siaga (MODS) terbukti efektif menekan kematian ibu melahirkan. MODS juga meningkatkan pastisipasi warga dalam bidang kesehatan.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Gufron dalam pembukaan Seminar Lessons Learnt DHS-2, di Balai Kartini, Jakarta.

”Itu terbukti di daerah proyek MODS yang ada di 9 Propinsi dan 90 Kabupaten/Kota,” urainya, Selasa (27/11).

Dia melanjutkan, kesembilan propinsi itu antara lain, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT)dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Konsep MODS, lanjut Wamenkes, juga berhasil mensinergiskan antara tenaga medis profesional dan warga. ”Mereka menjadi satu kesatuan dalam desa siaga dan diharapkan bisa sangat membantu saat terjadinya bencana,” tuturnya.

Ketika bencana datang, desa siaga menjadi sangat penting untuk pertolongan pertama. Karena warga di MODS juga diberikan pelatihan kesehatan.

MODS adalah bagian dari proyek Kementerian Kesehatan yang didanai Asian Development Bank (ADB) bernama Decentralized Health Services.

Sumber: indonesiarayanews.com

Penipuan yang mengatasnamakan petugas rumah sakit, dengan meminta kiriman sejumlah uang untuk biaya operasi karena keluarganya kritis, marak terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali.

“Sejak hari Sabtu hingga Senin ini, kami sudah menerima pengaduan atau konfirmasi dari sembilan orang yang mengaku mendapatkan telepon dari petugas kami, mengabarkan kalau keluarganya menjalani perawatan di sini,” kata Direktur RSU Negara, dr Made Dwipayana, Senin.

Dwipayana mengungkapkan, sembilan orang itu mengaku, petugas yang menghubungi mereka minta segera ditransfer sejumlah uang agar keluarganya cepat mendapatkan penanganan.

Terkait hal ini, Dwipayana menegaskan, pihaknya tidak pernah minta uang untuk biaya perawatan kepada keluarga pasien lewat telepon.

“Karena itu saya himbau masyarakat, jika ada orang yang menghubungi dan mengaku dari rumah sakit apalagi minta sejumlah uang, sebaiknya cek langsung ke rumah sakit agar tidak tertipu,” ujarnya.

Dari sembilan orang yang ke RSU Negara, menurut Dwipayana, ada salah seorang yang mengaku sudah mentransfer uang kepada pelaku sekitar Rp9 juta.

“Kalaupun ada keluarga pasien yang kami hubungi, paling untuk mengabarkan kalau keluarganya menjalani perawatan di sini. Bukan langsung minta uang,” kata Dwipayana.

Bagi masyarakat yang dihubungi pelaku penipuan ini, Dwipayana minta segera mengecek ke 0365 41006 yang merupakan nomer telepon instalasi gawat darurat RSU Negara.

Sumber: ciputranews.com

1.500 Warga Riau Berobat ke MMCM di Malaysia Setiap Bulan

Tak kurang 1.500 masyarakat berobat ke Mahkota Medical Centre Melaka (MMCM) di Melaka Kota, Malaysia, setiap bulannya.

“Orang Riau yang berobat ke Rumah sakit (RS) MMCM Malaysia melalui pendaftaran kantor cabang di Pekanbaru mencapai 200 orang setiap bulan, sedangkan data pasien asal Riau yang masuk ke RS MMCM sekitar 1.500 orang setiap bulan,” kata Yusnan, staf hubungan masyarakat Kantor Perwakilan dan Informasi MMCM Cabang Pekanbaru.

Tingginya minat orang Indonesia berobat ke RS MMCM itu dipacu keinginan mereka berobat sembari berekreasi. Melaka Kota adalah salah satu kota wisata di negeri jiran itu. Jarak tempuh penerbangan dari Pekanbaru ke Melaka sendiri hanya 45 menit.

“Bandingkan dengan penerbangan dari Pekanbaru ke Jakarta selama 1,45 jam, terlebih RS MMCM juga menyediakan angkutan antarjemput pasien di Airport Melaka,” katanya.

Para pasien Indonesia mengakui, biaya berobat di RS itu, relatif lebih murah dibandingkan biaya berobat di Indonesia plus pelayanan yang ramah.

Dokter on call

Jam kerja dokter mulai 8.00 -17 namun di luar jam itu, dokter on call, dokter dapat diminta  datang ke penginapan pasien di Melaka. “Artinya, di sana dokter yang menunggu pasien,” kata Yusnan.

Selain itu hasil medical chek up dapat diambil setelah dua jam.

“RS MMCM telah menetapkan dirinya sebagai RS dengan fasilitas terlengkap dan terpercaya di Malaysia dan di wilayah sekitarnya, layanan medisnya berkualitas dengan harga terjangkau. Rumah sakit milik Health Management International Ltd (HMI) ini jugatercatat di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 1999,” kata Yusnan.

RS ini juga memiliki 65 konsultan dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja penuh. Manajemennya memadukan personil yang telah bekerja sejak perusahaan didirikan serta yang bergabung ketika RS ini sudah terbentuk.

“Ada 288 tempat tidur  yang juga tersebar di fasilitas bersalin, unit perawatan intensif dan unit perawatan jantung ada juga sembilan ruang operasi utama dan satu ruang operasi kecil, dan tentunya radiologi, laboratorium dan apotik,” kata Yusnan.

Selain itu terdapat pula unit perawatan satu hari, layanan pemeriksaan kesehatan, terapi radiasi dan kemoterapi, program bayi tabung, layanan haemodialisis, fisioterapi dan perawatan gigi.

Sebagian besar pasien asal Riau yang berobat ke RS itu melakukan Medical Chek Up, stroke, jantung, kandungan, internis dan syaraf.

“Kantor perwakilan di Pekanbaru memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang perkembangan Mahkota Melaka dan jadwal dokter kepada calon pasien atau pasien yang sudah pernah berobat ke Mahkota Melaka secara gratis,” kata Yusnan.

Sumber: pdpersi.co.id

Jaminan kesehatan semesta akan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Pemerintah sedang menyiapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, menuju terwujudnya jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengungkapkan hal itu saat membuka Pertemuan Konsultasi Nasional bagi Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Jaminan Sosial yang HIV Sensitif di Indonesia.

Pertemuan itu diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), di Jakarta, belum lama ini.

Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang manfaat pemberian jaminan sosial kepada orang dengan HIV dan populasi yang terdampak lainnya seperti pekerja seks, homoseks, waria dan pengguna napza suntik.

Menkes mengatakan, program-program dan layanan kesehatan pemerintah, termasuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), secara hukum dan layanan sebetulnya tidak diskriminatif.

“Namun disana-sini masih dijumpai permasalahan dalam pelaksanaannya di rumah sakit (RS) atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Contohnya seperti pemberian stigma dan diskriminasi yang berakibat penolakan pemberian pelayanan pada kelompok rentan tersebut. Hal ini tentu menghambat saudara-saudari kita yang rentan, maupun yang sudah terinfeksi HIV, untuk mendapatkan hak mereka memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Menkes .

Hak ODHA untuk mendapatkan jaminan kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyebutkan, perlindungan ini menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Sumber: pdpersi.co.id

Memasuki musim hujan, jumlah pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja meningkat hingga 20 persen. Jika sehari biasanya tercatat 800 pasien yang berobat, kini jumlahnya naik menjadi 900 pasien per harinya. Pasien tersebut rata-rata menderita penyakit dalam seperti sakit perut, diare, liver, demam berdarah dengue (DBD), jantung, syaraf, dan lain-lain.

Direktur Umum RSUD Koja, Togi Asman Sinaga mengatakan, semenjak diluncurkannya Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pergantian musim kemarau ke musim hujan, jumlah pasien di RSUD Koja meningkat 20 persen, yaitu dari 800 pasien menjadi 900 pasien. “Dari 900 pasien itu, sebanyak 84 persen orang miskin yang memakai kartu KJS, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” ujar Togi, Kamis (22/11).

Menurutnya, dari 900 pasien yang berobat di RSUD Koja, 60 pasien di antaranya pasien rawat inap, 150 pasien di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sedangkan, sisanya 690 pasien rawat jalan. “Jenis penyakit yang diderita para pasien rata-rata sakit perut, diare, liver, demam berdarah dengue (DBD), jantung, syaraf dan lain-lain,” katanya.

Untuk menampung para pasien tersebut, RSUD Koja memiliki ruang VIP dan kelas 1. Sedangkan untuk kelas 2 terdapat 501 tempat tidur, dan kelas 3 sebanyak 441 tempat tidur. Para pasien itu dilayani 256 perawat, 64 dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan 403 sumber daya manusia (SDM). “Sekitar 80 persen pasien rawat inap di kelas 3, dan 20 persennya di rawat inap di ruang VIP, kelas 1 dan 2,” tuturnya.

Antisipasi membludaknya pasien juga dilakukan pihaknya. Jika saat ini pasien di kelas 3 penuh, akan dipindahkan ke kelas 2. Sedangkan, jika di kelas 2 maupun kelas 3 penuh, akan dipindahkan ke kelas kelas 1 atau VIP. Seluruh pasien yang dipindahkan tersebut tetap memakai jaminan di kelas 3. Namun, bila kapasitasnya tidak memadai akan dirujuk ke rumah sakit lain. “Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien,” tandasnya.

Sumber: beritajakarta.com

Surabaya – Dalam waktu dekat, RSUD dr Soetomo Surabaya akan menjadi satu-satunya rumah sakit (RS) transplantasi (cangkok) untuk hati dan jantung di Indonesia. Pasalnya, pihak RSUD dr Soetomo telah melakukan penandantanganan LoI (Letter of Inten) dengan Tianjin First Center Hospital atau RS First di Tianjin. Dimana RS ini merupakan RS khusus transplantasi terbesar di Asia yang pernah melakukan transplantasi hati kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dalam rilis yang diterima Centroone.com, Dirut RSUD dr Soetomo, Dodo Anando mengatakan, ide dasar LoI tersebut juga muncul dari Dahlan Iskan dan Gubernur Jatim Soekarwo. Dodo menyebut, baik Dahlan maupun Soekarwo sangat menginginkan para pasien di Indonesia, khususnya Jatim, yang perlu transplantasi bisa dilakukan di Surabaya. Tidak perlu ke luar negeri, sehingga biaya bisa lebih murah.

“Dokter kita bisa kok, mereka kan hanya perlu melihat dari dekat apa yang dilakukan para dokter RS First Tianjin,” kata Dodo.

Penandatanganan LoI dilakukan oleh Direktur Utama RSUD dr Soetomo Dodo Anando dengan Vice President of First Center Hospital (Wakil Direktur RS First Tianjin) Zhijin Zhu. Disaksikan Asisten II Setdaprov Jatim Hadi Prasetyo, Ketua DPRD Jatim Imam Sunardi, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Jatim Budi Setiawan, Kepala BPM Jatim Warno Harisasono, Kepala Bappeprov Jatim Zaenal Abidin, Kepala Biro Kerjasana Lili Soleh, dan beberapa pengusaha Jatim.

“LoI ini untuk memperkuat SDM (sumber daya manusia) dokter dan para medis di RSUD dr Soetomo. Para dokter di RS First ini sudah bertahun-tahun dan berkali-kali melakukan transplantasi organ manusia, utamanya ganti hati,” ujar Dodo usai penandantanganan LoI di RS First, Tianjin Selasa kemarin (25/09).

Guna mendukung terwujudnya RSUD dr Soetomo menjadi RS transplantasi pertama di Indonesia, RSUD sudah menyiapkan gedung dengan anggaran Rp70 miliar untuk pembangunannya, sementara ini telah menghabiskan dana Rp 33,5 miliar dari APBD Jatim. Terkait peralatan, akan diajukan penganggarannya lewat APBN.

“Dari segi peralatan maupun tenaga dokter, RSUD sudah siap kok. Nantinya setelah dilakukan LoI tersebut, jika ada kasus pasien yang sulit maka pihaknya akan berdiskusi dengan RS First Center Tianjin melalui komputer,” terangnya

Selain mengirim dokter dan tenaga medis ke Tianjin, pihaknya juga akan meminta dokter Tianjin juga datang ke Surabaya ketika ada pasien sulit sebagai supervise.

“Di Tianjin juga ada dua RS lagi untuk jantung dan herbal medicine (obat transplantasi). Nanti kita akan kerjasama juga. Kemungkinan tahun depan,” tandasnya.

Sumber: centroone.com