Medan-andalas Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014, dokter merasa khawatir dengan insentifnya, karena tidak mengetahui berapa yang diterima untuk setiap tindakan medis. Karena itu dokter-dokter di Kota Medan menuntut standardisasi dan

CIBITUNG

Sebanyak 19 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) memberikan pelayanan buruk pada masyarakat miskin. Bahkan, rumah sakit tersebut, pihak rumah sakit meminta uang lebih pada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan dengan kualitas buruk.

Demikian survei Citizen Report Cards

akarta: BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembentukan BPJS Kesehatan didasari oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan kepada peserta, BPJS Kesehatan terus memperluas jalinan kerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PP Muhammadiyah di Samarinda pada 23 Mei 2014 lalu. Kerjasama tersebut kemudian dipertegas dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan 5 rumah sakit milik Muhammadiyah di RS Muhammadiyah Lamongan, Jawa Timur, Minggu (8/6).

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, terdapat 27 rumah sakit dan 50 Klinik milik Muhammadiyah yang tersebar di Jawa Timur, 14 di antaranya sudah lebih dulu bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Rencananya 9 klinik akan bekerjasama dengan bPJS Kesehatan dan untuk tambahan kelima rumah sakit yang siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah RS Muhammadiyah Lamongan, RS Muhammadiyah Sumberejo, RS Muhammadiyah Ponorogo, dan RS Muhammadiyah Mojokerto, RS Muhammadiyah Surya Melati di Kediri.

PENYIMPANGAN tindakan pengendalian di rumah sakit kian memerburuk wabah MERS yang sudah menginfeksi 60 orang lebih dan menewaskan sedikitnya 10 orang di Uni Emirat Arab (UEA).

Hasil itu sesuai hasil temuan yang diungkap para ahli dari WHO (World Health Organization) saat berkunjung selama lima hari ke negara UEA. Para peneliti WHO mengatakan, sampai saat ini tidak ditemukan bukti penularan virus MERS dari manusia ke manusia di UEA.

?”Meningkatnya kasus MERS baru-baru ini di Abu Dhabi tampaknya sudah disebabkan oleh berbagai faktor, yakni pelanggaran dalam tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi di klinik pelayanan kesehatan serta kurangnya pemeriksaan aktif dan edukasi kepada masyarakat,” kata salah satu peneliti, seperti dilansir Foxnews, Minggu (8/6/2014).

WHO pun menganjurkan Kementerian Kesehatan UEA untuk mengeluarkan langkah-langkah penanganan yang terukur, efektif, dan baru untuk bisa menyembuhkan orang terinfeksi MERS. Harapannya tak lain menimalisir angka kematian akibat infeksi virus MERS maupun mencegah orang terinfeksi.

Virus MERS pertama kali menginfeksi manusia pada 2012, yang menyebabkan pernapasan terganggu dan berakibat fatal. Reaksi virus ini sendiri mirip wabah sindrom pernapasan akut parah (SARS) pada 2003.

Dengan presentase kematian sekira 40 persen, kini virus MERS sudah menjadi keprihatinan banyak negara. Sejauh ini, virus MERS sudah menginfeksi lebih dari 800 orang di seluruh dunia, menewaskan sedikitnya 310 orang yang terinfeksi. Sebagian besar kasus terjadi di Arab Saudi, tetapi kasus infeksi ini sudah menyebar secara sporadis ke negara-negara Timur Tengah, Eropa, Asia, dan Amerika Serikat.

Sumber: dukunsuwuk.blogspot.com

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun rencana terkait dengan pembangunan rumah sakit khusus menangani penyakit kanker.

“Saat ini, kami baru akan membahas rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker itu bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda),” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit tersebut, yakni mencapai Rp1,5 triliun. Selain itu, standarnya pun akan dibuat setara dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Dana untuk membangun rumah sakit kanker tersebur akan kami anggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2014,” ujar Dien.

Selanjutnya, dia menuturkan anggaran sejumlah Rp1,5 triliun itu akan dimanfaatkan untuk membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang memiliki total luas 6,9 hektare.

Terkait dengan penyediaan dokter ahli atau spesialis serta fasilitas, sambung dia, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

“Dengan adanya rumah sakit khusus kanker di Jakarta, pasien yang mengidap penyakit tersebut tidak lagi harus menunggu lama, bahkan sampai masuk waiting list untuk mendapat penanganan berupa operasi,” tutur Dien.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan selain rumah sakit kanker, Pemprov juga berencana membangun rumah sakit yang khusus menangani penyakit jantung.

“Jadi, kami mau memanfaatkan bangunan rumah sakit yang sudah bangkrut atau terbengkalai untuk kemudian dibeli dan diubah menjadi rumah sakit khusus kanker dan jantung. Begitu rencananya,” tambah Basuki.
(R027/D007)

Sumber: antaranews.com

Jakarta | kabar3

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap mengambil alih Rumah Sakit Sumber Waras dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emawati. Dikatakannya rencana membangun rumah sakit khusus jantung dan kanker di Rumah Sakit Sumber Waras akan setara dengan standar yang dipunya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Ini lagi mau dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Jadi sekitar Rp1,5 triliun biayanya,” ujar Dien ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (5/6).

Untuk pembangunan RS dengan nilai triliunan ini, dijelaskan Dien, Pemprov DKi Jakarta akan bekerjasama dengan tenaga ahli dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSCM. Guna menyamakan standarisasi visitasi dengan rumah sakit tipe A.

“Dengan demikian penyakit jantung dan kanker,

Merdeka.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan kerja sama untuk penitipan pasien apabila Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) penuh dapat dipindahkan ke rumah sakit swasta dengan standar yang sama.

Pasalnya, penolakan pasien banyak disebabkan lantaran penuhnya ruangan rawat inap pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, rumah sakit swasta yang merasa biaya yang diatur dalam sistem Indonesia Case-Base Groups (INA CBGs) terlalu rendah. INA-CBGs sendiri merupakan sistem pengelompokan penyakit pasien.

“Ini kan seolah-olah pasien RSCM nitip ke RS lain. Nah, itu solusi,” ujar

JAKARTA – Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta kepada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk memberikan penanganan yang sama kepada setiap pasien. Sebab, ke depan pasien dari RSUD bisa dirujuk ke rumah sakit swasta.

“Transfer knowledge antara FKUI-RSCM dengan tenaga-tenaga spesialis yang ada di RSUD. Jadi nanti standarnya akan sama juga dengan dirawat di RSCM atau RSUD,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emawati di Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/6/2014).

Hal ini, kata Dien, didorong lantaran banyaknya keluhan mengenai sulitnya mendapatkan perawatan ICU, NICU dan PICU di RSUD.

“Selama ini ICU dan NICU PICU susah. Hari ini disepakati RSCM akan mendidik rumah sakit swasta DKI. Kalau RSCM penuh, dipindah ke swasta,” jelasnya.

Dien memastikan, pasien rujukan RSUD di rumah sakit swasta tetap akan mendapatkan perawatan yang sama seperti di RSCM.

“Standardnya sama. Bayarnya sama dengan RSCM, kualitasnya sama. Dengan demikian enggak ada stuck NICU PICU. Yang jamin RSCM,” tukasnya.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya, belasan puskesmas di Jakarta dinaikkan statusnya menjadi Rumah Sakit (RS) Tipe D yang dilengkapi dengan dokter spesialis.

Peningkatan status belasan puskesmas menjadi RS tipe D ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FK UI) dan RSCM guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga ibu kota.

Rencana tersebut juga untuk mendukung penerapan Indonesia Case Base Groups (INA-CBG’s).

“Jadi kita mau mengubah puskesmas di Jakarta ke tipe D. Rencananya akan ada sekitar 17 hingga 18 yang akan kita ubah statusnya tahun ini,” ujar Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Kamis (5/6) .

Dikatakan Basuki, peningkatan status puskesmas menjadi RS tipe D di ibu kota secara tidak langsung membantu RSCM dalam pelayanan kesehatan. “Jadi, kalau nanti ruang rawat RSCM penuh, mereka boleh titipkan pasiennya ke rumah sakit yang kemampuan dokter dan alatnya cukup. Tapi, nanti INA CBG’s-nya tetap bayar ke RSCM. Jadi RSCM menitipkan pasiennya ke tempat lain,” ujarnya.

Namun, diakui Basuki, kerja sama peningkatan status puskesmas menjadi RS tipe D sedikit menemui kendala karena DPRD DKI menghambat turunnya dana hibah. “Kita sudah lihat