Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Magister Manajemen Rumah Sakit

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM menyelenggarakan

Diskusi dan webinar: Sertifikasi Arsitek Rumah Sakit di Indonesia: Apakah diperlukan?

 Pengantar

Pengembangan struktur fisik rumah sakit sangat ditentukan oleh kemampuan arsitek yang secara khusus merencanakan rumah sakit atau disebut sebagai “spesialis arsitek rumah sakit”. Di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 2000 rumah sakit yang membutuhkan pengembangan fasilitas fisik berkelanjutan berdasarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan berbagai peraturan lingkungan. Saat ini di Indonesia tidak ada sertifikasi untuk arsitek yang bekerja secara khusus di bidang rumah sakit. Sementara itu di standar internasional ada sertifikasi arsitek bidang RS. Situasi ini tentu tidak mendukung untuk pengembangan rumah sakit di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pengembangan mendasar yang dimulai dengan masalah penting: sertifikasi untuk arsitek yang berspesialisasi dalam bidang rumah sakit.

Tujuan Kegiatan:

1. Mendiskusikan pengembangan arsitektur rumah sakit berstandar internasional dan sertifikasinya
2. Mendiskusikan situasi sertifikasi arsitek RS di Indonesia
3. Membentuk masyarakat praktisi mengenai arsitektur dan perencanaan RS

 Waktu Kegiatan:

Hari/tanggal   : Senin, 11 November 2019

Pukul                : 10. 00-12.00 wib

Tempat            : Ruang Theater Perpustakaan, Lt.2  FK-KMK UGM

Narasumber:

1. Angela Lee, AIA, ACHA, EDAC, LEED AP (HKS Regional Director, Asia Pacific, Arsitek RS Internasional) Materi 1  Materi 2
2. Ir. Ahmad Saifudin Mutaqi IAI AA (Departemen Teknik Arsitek dan Teknik Sipil UII – Pimpinan Ikatan Arsitek Indonesia DIY)  Materi
3. Dyah Permata Kurnia Dewi ST M.Kes (Konsultan Arsitektur RS/Dosen Magister Manajemen RS UGM)
     Materi

 Fasilitator: 

Prof. dr. Laksono Trisnantoro,MSc.,PhD (Magister Manajemen RS UGM)

 Link webinar: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8552800088929878530

Webinar ID: 966-907-195

 Pendaftaran:

Sdri. Asri (082242209892)

WEBINAR

Current Challenges Addressing Equity in Indonesia, Thailand and South Africa

Community of Practice for Health Equity

October 24, 2019

 Preface

Health Equity, according to WHO, refers to fair opportunity for everyone to attain their full health potential regardless of demographic, social, economic or geographic strata. The progressive realization of the right to health involves a concerted and sustained effort to improve health across all populations and reduce inequities in the enjoyment health.  Equity must be reached both between and within countries.  

Indonesia has already made significant advances in key population health indicators, but still face growing health risks.  Even though Universal Health Coverage was launched in Indonesia in 2014, there are still a number of health equity challenges. Supply side health facilities and human resources distribution indicates that there is still imbalance in health care utilization. It is concentrated in Java island, where geographical accesss is easier with lower cost of living,.  In terms of health financing,  not all of the population, especially those who live in remote areas can access health service for major illnesses such as cancer and cardiac diseases. UHC participants still need to pay out of pocket for transportation and accomodation to big cities which have those kinds of health services.  

Although equity is important everywhere, potential responses to the challenges of achieving greater equity in access to sustainable, high-quality health care vary greatly from country to country. Addressing health equity challenges are not an easy task and it can be useful to learn from the progress and challenges of other countries. South Africa and Thailand are two middle income countries with extremely interesting experiences in this issue. In South africa, there has been a long struggle to address wide inequalities across social, economic, ethnic and geographic groups, given its historical context of colonialism and apartheid. Its constitution paves a way towards equal access to basic health rights for all, but significant challenges remain to be addressed. Thailand is widely known by its national “30-baht” health insurance program that provides universal health care coverage to its citizens since 2002. However, the country still faces significant challenges beyond health care access and financial protection.  

This webinar will provide a great opportunity for us to discuss with two experts from South Africa and Thailand about their health equity challenges, both in the concepts and practices. We will then come back to deliberate on the situation and concerns related to health equity in Indonesia, which inludes and go beyond health care service access, particularly among at risk or vulnerable populations.

Purpose

1. Improve understanding about equity in health sector.
2. Learn about health equity and challanges in Indonesia, Thailand, and South Africa.
3. Promote virtual discussion forum for equity practitioners (Community of Practice in Health Equity).

 Place and Date

Day and date    : Thursday, 24^th October 2019

Time                   : 12.00 – 1.30 pm (GMT +7)

Place                  : Center for Health and Policy Management (CHPM), Research and Development Building Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, jalan Medika 1 Jogjakarta, 55281

Phone                : 62 274 549425

Link Webinar   :  https://attendee.gotowebinar.com/register/8844420258877299459

Webinar ID      : 657-222-139

 Targeted Audience 

1. Ministry of Health.
2. Provincial and District Health Offices.
3. Lecturers.
4. Students.
5. Researchers.
6. Health equity practitioners.

Resource Persons

 *to be confirmed

 Detailed Rundown

Magister Manajemen Rumahsakit

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM 

Menyelenggarakan 

Diskusi:

Perbandingan situasi Pendidikan Residen di Australia, Thailand, dan Indonesia

Perbandingan Pendidikan Residen di 3 Negara

 Rabu, 30 Oktober 2019

Pukul 13.00 – 15.00

Di  Gedung Pascasarjana Tahir FK-KMK UGM

Pada awal Oktober 2019, MMR FK-KMK UGM menyelenggarakan studi banding tentang manajemen RS pendidikan dan pendidikan residen di: RSUP Dr. Sardjito, RS Alfred, Monash Australia, dan RS Siriraj, Fakultas Kedokteran Mahidol Thailand. Pada tanggal 30 Oktober 2019 akan dilakukan diskusi untuk membahas refleksi hasil perbandingan untuk pendidikan/pelatihan residen di Indonesia.

 Pembicara:

Prof. Laksono Trisnantoro MSc PhD

Materi

 Pembahas:

• Direktur RSUP Dr. Sardjito
• Dekan FK-KMK UGM
• Ketua Umum Asosiasi RS Pendidikan (ARSPI)
• Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Selanjutnya hasil Refleksi akan dituangkan dalam Policy Brief untuk para pengambil kebijakan yang mencakup Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi/Riset.

 WEBINAR

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/2754401274580188417

Webinar ID: 134-872-683

Silahkan mengikuti.

Pendaftaran pada Didik, Magister Manajemen Rumahsakit UGM.

Memilih Konsultan Manajemen RS

Melalui klinik konsultasi

 Pendahuluan

Saat ini RS di Indonesia memiliki kondisi yang sangat bervariasi. Namun demikian,  hampir semua RS mengalami berbagai masalah manajerial. 

Pada sisi lain, RS dituntut untuk meningkatkan efisiensi.

Sedangkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemasalahan yang ada, pihak RS mengalami keterbatasan waktu dan komptensi.  

Menyikapi situasi tersebut, diperlukan pihak eksternal atau konsultan manajemen RS yang membantu melihat secara lebih obyektif berbagai masalah yang ada.

Disinilah peran konsultan manajemen RS diperlukan.

Sayangnya, RS menghadapi kesulitan untuk menemukan konsultan manajemen RS yang sesuai kebutuhan. 

Menyikapi keadaan tersebut, Pusat kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) dan MMR FK-KMK UGM bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) akan menyelenggarakan kegiatan webinar tentang konsultasi manajemen pelayanan RS. 

Konsultasi dalam klinik manajemen RS ini diperlukan dalam usaha mencari konsultan yang tepat.

Tujuan Webinar:

1. Membahas berbagai Klinik Konsultasi Manajemen RS melalui tatap muka dan online
2. Membahas fungsi klinik konsultasi manajemen sebelum RS dapat memilih konsultan
3. Mensosialisasikan klinik konsultasi manajemen RS di Hospital Expo JCC (23-26 Oktober 2019)

 Narasumber

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Ph.D

Dr. dr. Supriantoro, SpP, MARS

Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes.

Webinar ini GRATIS

 Peserta yang diharapkan:

• pemilik RS
• pengelola RS
• konsultan RS
• mahasiswa peminatan manajemen RS/administrasi RS

 Jadwal

Selasa 15 Okt 2019,

Pk 13.00 – 15.00 WIB

 Link Webinar

Pranala http://bit.ly/webinar-memilih-konsultan

Webinar ID: 248-395-443

Kerangka Acuan Kerja

KLINIK KONSULTASI MANAJEMEN

Hospital Expo – Jakarta Convention Center, 23 – 26 Oktober 2019 

Kerjasama antara

Kompartemen Penelitian dan Pengembangan PERSI

dengan:

Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO)

 Pengantar

Kebutuhan tenaga ahli manajemen rumah sakit semakin tinggi, seiring dengan kebutuhan peningkatkan kapasitas RS untuk mengjasilkan layanan yang bermutu sambil tetap survive dalam kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Tenaga ahli manajemen rumah sakit adalah orang yang memiliki kompetensi, pengalaman dan kebijaksanaan yang cukup untuk membantu rumah sakit dalam mengidentisikasi masalah, menganalisis penyebab dan mencari solusi yang tepat. Namun bagi RS seringkali tidak mudah menemukan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan, karena informasi mengenai tenaga ahli yang minim, atau karena tidak cukup waktu untuk melakukan audisi tenaga ahli. Pembukaan klinik konsultasi manajemen pada Hospital Expo yang akan berlangsung pada tanggal 23 – 26 Oktober 2019 mendatang dimaksudkan untuk mempertemukan kelompok tenaga ahli manajemen RS dengan calon pengguna khususnya manajer  dan pemilik RS. Diharapkan dari kegiatan ini akan tercipta sebuah komunitas baru, sehingga antara penyedia jasa keahlian manajemen RS dengan pengguna akan lebih mudah untuk saling menemukan.

Tujuan

Pembukaan Klinik Konsultasi ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada para peserta Seminar Nasional PERSI dan pengunjung Hospital Expo untuk bertemu dan berkonsultasi mengenai masalah-masalah yang terkait dengan manajemen RS, meliputi perencanaan strategis, perencanaan/desain fisik dan interior RS, manajemen mutu, manajemen alat kesehatan, akuntansi RS, lean hospital, dan topik-topik lain yang tersedia.

 Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Komparetemen Litbang PERSI dengan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO).

 Susunan panitia:

1. Penanggung Jawab: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSC, PhD (Ketua Kompartemen Litbang PERSI)
2. Ketua Pelaksana: Putu Eka Andayani, SKM, MKes
3. Sekretaris: Dyah Permata Kurnia Dewi, ST., M.Kes
   dan Ardini Mayangkusuma, ST., MPH

 Tata Cara Mengikuti Konsultasi

1. Peminat konsultasi dapat mendaftarkan diri melalui link http://bit.ly/FormPendaftaran-Klinik-Konsultasi.
2. Fisi form dan pilih sesi yang tersedia.
3. Pendaftar akan mendapatkan email konfirmasil yang berisi petunjuk singkat mengenai persiapan yang perlu dilakukan (misalnya perlu membawa data yang relevan dengan tujuan konsultasi).
4. Pada hari dan jam yang telah dipilih, pendaftar datang ke booth PERSI nomor 54 yang berlokasi di Hall A JCC untuk bertemu dan berdiskusi dengan tenaga ahli sesuai appointment.

 Jadwal Konsultasi

 Laporan

Setiap Tenaga Ahli yang berpartisipasi dalam kegiatan ini harus menyusun laporan yang disampaikan selambatnya 1 (satu) minggu setelah jadwal konsultasi. Laporan setidaknya memuat:

• identitas klien: nama, nama perusahaan/institusi (jika mewakili institusi)
• ringkasan masalah dan solusi yang disepakati
• rencana tindak lanjut

Laporan disampaikan pada penanggung jawab kegiatan dan ketua pelaksana melalui alamat email sebagai berikut:

• Ketua Pelaksana: Putu Eka Andayani, SKM, MKes, alamat email [email protected]
• Cc kepada Penanggung Jawab kegiatan: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, alamat email [email protected]

 Rencana Anggaran dan Biaya

Dana bersumber dari iuran para tenaga ahli yang terlibat.

 Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ketua Pelaksana: 

Putu Eka Andayani, SKM, MKes

Telp/WA: 081234576582

Email: [email protected]

 Penutup

Kegiatan ini merupakan awal dari serangkaian agenda yang direncanakan untuk memberikan alternatif bagi para pemilik dan pengelola rumah sakit dalam menemukan tenaga ahli yang tepat bagi kebutuhan mereka. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan awal dari terbentuknya komunitas tenaga ahli bidang manajemen rumah sakit. Okeh karenanya, aka nada agenda-agenda lain sebagai follow up dari kegiatan ini dimasa mendatang.

PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)

bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM

menyelenggarakan

Seminar dan Webinar Equilibrium Layanan PET Scan di Indonesia

(PET for everyone)

Kamis, 5 September 2019 pkl 09.00-12.00 Wib

Common Room, Lt.1 Gedung Litbang FK-KMK UGM

 Latar Belakang

Kanker merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak di dunia. Angka kematian kanker di seluruh dunia diproyeksikan akan terus meningkat menjadi lebih dari 13,1 juta pada tahun 2030. Di Indonesia, pada tahun 2018, kanker merupakan peyakit penyebab kematian nomor dua setelah jantung.

Deteksi dini merupakan salah satu cara mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh kanker #sadarisedaridini. Untuk melakukan deteksi dini tersebut diperlukan modalitas PET CT. Saat ini dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 265 juta jiwa hanya dicover oleh 4 layanan PET CT yaitu di RS. Kanker Dharmais Jakarta, RS. Gading Pluit Jakarta, RS. MRCC Siloam Jakarta dan RS. Hasan Sadikin Bandung. Karena keterbatasan jumlah RS yang memiliki layanan PET CT, banyak pasien dengan kelas ekonomi menengah ke atas rata-rata melakukan layanan tersebut ke luar negeri, misalkan Singapura dan Malaysia. Sedangkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus rela mengantre sampai berbulan-bulan dan akhirnya menyebabkan kanker yang diderita pasien tersebut mengalami metastase ke stadium lebih lanjut dan akhirnya menyebabkan kematian. Layanan PET CT yang ada saat ini dicover program BPJS Kesehatan tapi hanya untuk satu kali layanan. Sedangkan untuk layanan follow up sudah tidak lagi dicover oleh BPJS Kesehatan.

Layanan PET CT saat ini sangat mahal karena layanan PET-CT memerlukan senyawa bertanda atau radiofarmaka (radiotracer) pemancar positron (β+) dengan waktu paro pendek seperti Fluor-18, Carbon-11, Nitrogen-13, Oksigen-15 yang dihasilkan oleh siklotron. Dan regulasi saat ini untuk melakukan layanan PET CT di RS harus investasi siklotron dan PET CT itu sendiri, maka menyebabkan biaya yang sangat mahal.

Berangkat dari hal tersebut di atas, INUKI yang salah satu unit bisnisnya fokus memproduksi radioisotop dan radiofarmaka baik untuk kebutuhan industri maupun kedokteran nuklir akan bertransformasi memberikan total solution untuk kedokteran nuklir, yaitu akan menyediakan layanan PET CT dan siklotron di RS. Diharapkan INUKI bisa mendapatkan izin edar untuk radiotracer untuk PET CT tersebut. Sehingga RS yang memiliki instalasi kedokteran nuklir tidak harus investasi siklotron tapi tetap bisa melakukan pelayanan PET CT. Dan dengan konsep tersebut, diharapkan bisa menekan biaya layanan PET CT sehingga #petforeveryone bisa terealisasi dan membantu mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu Indonesia Sehat

Tujuan Kegiatan

1. Knowledge sharing antara akademisi dan regulator mengenai fakta pelayanan kedokteran nuklir di Indonesia saat ini.
2. Membantu program pemerintah dalam hal ini mewujudkan Indonesia Sehat.
3. Menemukan isu nasional pelayanan kedokteran nuklir.
4. Membantu menyelesaikan masalah pelayanan kedokteran nuklir.
5. Menyuarakan kepada regulator berkenaan hambatan pelayanan PET CT di Indonesia saat ini.
6. Merumuskan usulan kepada pemerintah terkait proses perizinan pelayanan PET CT dan siklotron.

 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

Hari                 : Kamis, 5 September 2019

Jam                  : 09.00 – 12.00

Tempat            : Common Room Gedung Litbang FK-KMK UGM

Jl. Medika No. 1, Sekip, Yogyakarta 55281

Link Webinar: http://bit.ly/webinarPET

Webinar ID: 521-225-899

 Narasumber

1. Bunjamin Noor (PT INUKI)
2. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua Umum PERSI)
3. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Guru Besar UGM)
4. Hans Wijaya, MM (CEO National Hospital Surabaya)
5. M. Luthfie Hakim, SH, MH (Pakar Hukum Kesehatan)

Moderator

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, MKes (PKMK FK-KMK UGM)

Peserta yang diharapkan hadir

1. Ketua ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta indonesia)
2. Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia)
3. Ketua ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia)
4. Asosiasi RS Vertikal
5. Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia
6. Dokter, Peneliti, Konsultan dan Pemerhati masalah Kesehatan dan Kedokteran Nuklir
7. Seluruh RS di seluruh Indonesia di akses melalui webinar

 Agenda Kegiatan

TOR

Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun Akademik 2019/2020

Kamis, 15 Agustus 2019

Auditorium Gedung Tahir Lantai 8 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

TEMA:

Solusi Kebijakan Limbah Medis di RS dan Pelayanan Kesehatan:

Apakah pemerintah daerah dapat berperan?

 Pengantar 

Limbah Medis yang berasal dari RS dan berbagai lembaga pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas sudah menjadi masalah laten.  Kebijakan saat ini yang cenderung sentralistik menjadi sulit diterapkan di daerah. Seminar ini berusaha membahas mengenai inovasi daerah, khususnya DIY dalam menangani masalah limbah medik ini. Dengan  kata lain, mungkinkan ada solusi berbasis kebijakan daerah (Propinsi dan Kabupaten/kota) untuk masalah limbah medik ini? Disamping peran penentu kebijakan, juga ada pertanyaan menarik apakah limbah medik ini dapat dikelola bersama dengan pihak swasta. Hal ini berarti ada kemungkinan pihak swasta ikut menangani masalah limbah medik ini dengan basis komersial yang  dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini penting karena pihak swasta cenderung inovatif, mempunyai teknologi baru, serta mempunyai akses lebih baik untuk pendanaan modal.

Tujuan Seminar:

1. Membahas Situasi Terbaru Problem Limbah Medis di Indonesia
2. Membahas Inovasi di Pemerintah Propinsi DIY Dalam Limbah Medis
3. Membahas Teknologi Terbaru untuk Pengelolaan Limbah Medik
4. Membahas Peran Penelitian Lintas Fakultas dalam Mencari Solusi Masalah Limbah Medis

 Bentuk kuliah:

Seminar setengah hari yang terbagi dalam 3 sesi

 Peserta:

1. Mahasiswa baru Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FK-KMK UGM Tahun Akademik 2019/2020
2. Mahasiswa Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FK-KMK UGM TA 2018
3. Mahasiswa Prodi S2 IKK
4. Mahasiswa Prodi S2 Lingkungan /K3 IKM
5. Mahasiswa Prodi S2 Hukum
6. Mahasiswa Prodi S2 Teknik Lingkungan
7. Dekanat FK-KMK UGM
8. Dosen-dosen IKM FK-KM UGM
9. Dosen-dosen UGM
10. Dinas Kesehatan dan RS di DIY Jawa Tengah
11. Konsultan Manajemen dan Lingkungan
12. Direksi RS
13. Ahli Kesehatan Lingkungan
14. Alumnus Prodi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FK-KMK UGM

 Agenda : 

 Link Webinar

Link Webinar : https://attendee.gotowebinar.com/register/2791759379468569345

Webinar ID: 411-919-451

Webinar

The Equity Initiative Program

http://www.equityinitiative.org

VIDEO

 Who We Are

The Equity Initiative is an exciting program to nurture and facilitate the development of a new generation of health equity leaders (500+) over a twenty-year period. The Initiative has two objectives: to cultivate and nurture the next generation of leadership through its fellowship program, and to build a collaborative community for promoting health equity in the region. This unique initiative is linked to global and regional institutions and partners, world-class expertise and knowledge, with long-term vision and committed sustained support, backed by a pooled fund from The Atlantic Philanthropies and the China Medical Board.

 Why Health Equity

Health equity is beyond health; it’s not just an issue for medical professionals or the health sector alone. Equity in health is a major challenge all over the world, but especially so in economically dynamic Southeast Asia, which contains more than a quarter of the world’s people. We care about inequities in health as a moral or ethical, not technical, challenge. Like other world regions, Southeast Asian societies are confronting many health equity challenges — ensuring universal access to primary health care, developing pro-equity health financing policies, training workers who will serve the poor and disadvantaged, tackling the pressing health issues of women and children, migrants and refugees, ethnic minorities, the poor and disadvantaged, and those ravaged by humanitarian crises. Social determinants like equitable jobs and education, housing, and food and diet and transnational forces are also important drivers of equity in health.

 Why Leadership

Leadership and a community of practitioners are critically important to not only bring regional attention to health equity but also to motivate, innovate, and craft solutions. The Equity Initiative’s goal is that the Fellows will become transformational leaders who can guide, direct, and influence others to bring about fundamental changes for health equity.

Purpose

1. Introduction to The Equity Initiative
2. Call for fellowship applicants.
3. Promote Indonesian online health equity community.

 Place and Date

Day and date    : Thursday, August 1, 2019

Time                   : 10.00 – 11.00 WIB

Place                  : Center for Health and Policy Management (CHPM), Research and Development Building Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, jalan Medika 1 Jogjakarta, 55281

Phone                : 62 274 549425

Link Webinar   :  https://attendee.gotowebinar.com/register/3856279049542620419

Webinar ID      : 872-524-955

 Targeted Audience

1. Researchers.
2. Students.
3. Alumni.
4. Young leaders who concern about health equity
   

Resource Person

TERM OF REFERENCE SEMINAR

ERA DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN DAN STRATEGI RS DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI YANG SIAP MENGHADAPI DISRUPSI

RS Ortopedi Prof. dr. Soeharso, Surakarta, 24 Juli 2019

 LATAR BELAKANG

Datangnya era digital ke dunia kesehatan sudah tidak dapat dihindari lagi. Sebagaimana mahluk hidup, hanya yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang bisa bertahan dan berkembang, termasuk kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi. Diluar sektor kesehatan telah banyak contoh bagaimana teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dan respon lembaga-lembaga bisnis terhadap perubahan tersebut. Hanya dengan ketukan jari di layar ponsel masyarakat bisa mengakses berbagai layanan dengan semakin mudah, mulai dari jasa mengantarkan barang hingga membersihkan rumah dan membelikan tiket perjalanan. Dunia perbankan telah lama beradaptasi terhadap teknologi, misalnya dengan memperbanyak fitur-fitur e-banking dan mengurangi jumlah teller di kantor-kantor cabang. Selain bisa makin mendekatkan dengan nasabah, adaptasi ini juga mampu menghemat biaya operasional perusahaan. Syaratnya: perusahaan harus mau berinvestasi di teknologi. 

Bagaimana dengan rumah sakit? Saat ini sudah banyak RS yang mengimplementasikan SIM-RS secara terintegrasi, khususnya RS-RS jaringan di kota-kota besar. Namun Jauh lebih banyak RS yang baru menerapkan SIM-RS secara parsial, bahkan hanya menerapkan di unit tertentu saja. Dalam aspek teknologi industri RS memang ketinggalan dibandingkan dengan sektor perbankan, transportasi dan berbagai sektor lainnya. Padahal, di dunia internasional, penerapan teknologi hingga pada taraf smart hospital sudah mulai jamak dilakukan. Jika RS di Indonesia tidak segera mengadopsi perkembangan teknologi informasi, tidak lama lagi akan kalah dengan RS-RS lain di negara tetangga yang pasarnya semakin mengglobal. 

Namun adopsi teknologi informasi di RS tidak mudah, bahkan perlu didesain dan direncanakan dengan matang. Hal ini karena perkembangan teknologi informasi sangat cepat sedangkan biaya investasinya tidak sedikit. Seminar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana perkembangan digitalisasi RS di Indonesia dan bagaimana strategi adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing RS.

TUJUAN

Seminar ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan peran regulator dan operator pelayanan kesehatan di era industri 4.0
2. Mendiskusikan pengaruh digitalisasi dan disrupsi terhadap RS dan bagaimana strategi RS untuk menghadapi hal tersebut.

 JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada Hari Rabu, 24 Juli 2019. Pk. 08.00 – 12.00 WIB.

Rundown yang direncanakan adalah sebagai berikut: 

*Disajikan melalui penayangan rekaman video

 WEBINAR

Acara ini dapat diikuti melalui webinar secara GRATIS pada link berikut:

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/513717521499371265

Webinar ID: 608-128-011

 Informasi 

Maria Lelyana (Kepesertaan)

Telp: 0274-549425 / 08111019077

Focus Group Discussion

JKN, Ketimpangan Kesehatan, dan Potensi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha  (KPBU) untuk Penyeimbangan Infrastruktur Kesehatan Melalui Pemetaan Rumah Sakit Rujukan

 Pengantar

Berbicara mengenai pemerataan tidak akan terlepas dari JKN yang dimulai sejak 2014.  Berbagai tujuan sistem kesehatan di Indonesia termasuk di dalamnya peningkatan status kesehatan masyarakat, jangkauan perlindungan penyakit katastropik, hingga kepuasan pengguna sistem pelayanan kesehatan.  

Bagaimana Situasi Perkembangan RS dalam 5 Tahun Terakhir ini?

Pelaksanaan JKN salah satunya berdampak terhadap fasilitas kesehatan.  Selama 5 tahun pelaksanaan JKN menunjukkan bahwa pembangunan rumah sakit baru lebih banyak di Jawa dan lebih banyak berbentuk Perseroan Terbatas (PT).  Dengan demikian, JKN mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan rumah sakit swasta dan peningkatan akses pelayanan kesehatan, namun lebih terpusat di  Jawa dibandingkan di luar Jawa. 

Rumah sakit publik dan rumah sakit privat di Indonesia berjumlah 2,813 pada akhir tahun 2018.  Pertumbuhan rumah sakit publik sejak tahun 2012 tidak sepesat pertumbuhan rumah sakit privat.  Rata-rata pertumbuhan rumah sakit publik cenderung menurun sebesar -0.1% sedangkan rumah sakit privat sebesar 17%.  Apabila menggunakan penggolongan regionalisasi BPJS (5 regional), terlihat bahwa penambahan rumah sakit banyak terdapat di regional 1 yaitu Pulau Jawa.  Selain itu, terkait dengan peran pemerintah dalam hal kapasitas fiskal pemerintah provinsi atau kabupaten menunjukkan bahwa daerah di regional 1, 2, dan 3 lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pemerintah daerah di regional lain, seperti terlihat pada gambar 1. 

Sumber : Kemenkes RI.

Kasus Pelayanan Kesehatan Jantung

Paket manfaat BPJS Kesehatan yang luas membuat ketimpangan semakin nyata.  Masyarakat di regional 1 dapat dengan mudah mengakses layanan rumah sakit kelas A,  termasuk di dalamnya ketimpangan pelayanan penyakit jantung.   Di Indonesia layanan kesehatan CVD yang tersedia di seluruh provinsi menunjukkan keberagaman dalam hal distribusi dokter spesialis, ketersediaan rumah sakit, dan layanan kateterisasi jantung seperti terlihat pada gambar 2. 

Hasil riset PKMK tahun 2018 tentang evaluasi kebijakan jaminan kesehatan menunjukkan bahwa provinsi dengan konteks yang sudah tersedia layanan  komprehensif, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan komitmen kuat dari pemerintah daerah (seperti di DIY, DKI Jakarta, dan Jawa Timur) memperlihatkan pemerataan pemanfaatan layanan kardiovaskuler untuk peserta JKN. Sedangkan daerah yang belum memiliki infrastruktur layanan jantung berkualitas tinggi, memaksa peserta JKN harus mengeluarkan dana lebih untuk akomodasi perjalanan agar mendapatkan layanan (seperti di Bengkulu dan Riau). 

Bagaimana ke depannya?

Meskipun peningkatan layanan telah dikembangkan dengan JKN, isu pemerataan layanan di daerah terbatas belum dapat tercapai.  Apabila situasi ini tidak diatasi, dana pelayanan kesehatan yang menggunakan klaim INA – CBG akan tersedot ke Jawa. Oleh karena itu, diperlukan penyeimbangan infrastruktur pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tujuan

1. Membahas dampak JKN terhadap ketimpangan pelayanan kesehatan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi alternatif – alternatif kebijakan terkait pemerataan layanan kesehatan.
3. Membahas penyeimbangan infrastruktur pelayanan kesehatan di Indonesia.
4. Memahami berbagai jenis modalitas pembiayaan untuk fasilitas kesehatan yang tersedia.
5. Me – review dan mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, target  pemerintah dalam  upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang dapat dipenuhi dengan  berbagai alternatif pembiayaan.
6. Membahas kemungkinan kerja sama pemerintah (pusat dan daerah) dan Badan Usaha dalam menyeimbangkan infrastruktur fasilitas kesehatan.
7. Memahami prinsip kerangka dasar, konsep, dan kebijakan pedoman penerapan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018.

 Tempat, Waktu, dan Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal: Kamis, 11 Juli 2019

Waktu             : 08.30 – 12.00 WIB

Tempat           : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)  Sahid Sudirman Center, 47 – 48th Floor  Jl. Jenderal Sudirman No. 86  Jakarta 10220, Indonesia

 Acara ini dapat diikuti melalui webinar pada link berikut:

Link Webinar     : https://attendee.gotowebinar.com/register/7526975528259534082

Webinar ID         : 233-406-211

 Target Peserta

1. Rumah sakit mitra PT SMI.
2. Pemerhati kesehatan.
3. Kementerian Keuangan.
4. Kementerain Kesehatan.
5. Asosiasi rumah sakit di Indonesia.
6. Asosiasi Pemerintah Provinsi , Kota, Kabupaten Seluruh Indonesia.
7. Investor di sektor kesehatan.

 Narasumber

• Edwin Syaruzad (Plt. Direktur Utama PT. SMI Persero)
• dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp. M (Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan)
• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc., PhD (PKMK FKKMK UGM)
• Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK), Kementerian Kesehatan
• dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes (Ketua PERSI)
• KfW Indonesia

 Agenda Acara

 Informasi 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sahid Sudirman Center, 47-48th Floor

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telp : (62-21) 8082 5288 (hunting)