Tantangan Aging Population bagi Sistem dan Layanan Kesehatan
Kasus Hongkong dan Jepang
Dari Simposium Health System in Asia, Singapura, 13-16 Desember 2013
Pengantar
Hongkong dan Jepang adalah dua negara yang telah diakui dunia sebagai negara maju. Dengan umur harapan hidup yang tinggi, kedua negara ini menghadapi masalah kesehatan yang berkaitan dengan populasi lansia dan masalah sosial berupa angka ketergantungan yang meningkat. Hongkong misalnya, dari hampir 800 ribu penduduk berusia lebih dari 60 tahun, 70,4% diantaranya menderita penyakit kronis tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan artritis. Jepang bahkan memiliki 23% penduduk lansia dari total populasinya, sementara jumlah penduduk usia lebih muda mengalami penurunan. Dengan proporsi jumlah penduduk lansia yang terus meningkat, kedua negara ini menghadapi masalah berupa peningkatan angka ketergantungan penduduk dan sekaligus biaya kesehatan.
Strategi Hongkong Mengintegrasikan Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Sosial
Hal-hal yang terkait kesehatan publik dan pelayanan kesehatan publik ada di bawah Biro Makanan dan Kesehatan yang memiliki fungsi stewardship. Biro ini memiliki seperangkat regulasi dan kebijakan untuk mengatur pula pelayanan kesehatan swasta. Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan publik antara lain berasal dari pemerintah dan out of pocket, sedangkan swasta berasal dari pemberi kerja, individu dan asuransi swasta.
Sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial belum terintegrasi dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Hongkong di tengah peningkatan penduduk lansia. Layanan sosial terdiri dari community care and support services (elderly centers, day care, home care) dan residential care sevices (nursing home, care-and-attention). Umumnya layanan-layanan seperti ini disediakan oleh NGO atau sektor swasta.
Hongkong memiliki Jaring Pengaman Sosial yang meliputi skema Comprehensive Social Security Assisstance (CSSA) dan skema Social Security Allowance. CSSA adalah jaring pengaman untuk masalah kesehatan maupun sosial. Sebagai contoh, data tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 50% dana ini digunakan untuk jaminan hari tua. Sisanya dialokasikan untuk penduduk yang berstatus single parent (12,3%), tidak bekerja (10,9%), cacat tetap (6,4%), berpenghasilan rendah (5,1%). Untuk kesehatan, proporsinya hanya 8,9% dari total dana.
Kebijakan pemerintah Hongkong yang mulai diberlakukan sejak tahun 2000 menyangkut kehidupan penduduk lansia antara lain adalah:
- menyiapkan perlindungan pensiun dan bantuan keuangan lainnya
- meningkatkan supply perumahan dan mendorong dikembangkannya rumah berdesain khusus untuk lansia
- meningkatkan kemampuan para lansia untuk hidup dan tinggal di rumah biasa (bukan di panti jompo)
- meningkatkan supply lingkungan perumahan berkualitas dengan jenis pelayanan yang berbeda dan meningkatkan peran sektor swasta di dalamnya
- mendorong para lansia untuk hidup secara lebih aktif.
Kedepannya, pemerintah Hongkong akan mengintegrasikan antara layanan kesehatan dengan layanan sosial. Dari aspek kebijakan keuangan, pelayanan kesehatan dan sosial akan menggunakan struktur pembiayaan pemerintah. Dari aspek organisasi pelayanan, sebuah mekanisme koordinasi antara institusi penyedia layanan sosial dengan RS dan Departemen Kesehatan akan dikembangkan. Demikian juga dengan aspek proses pemberian pelayanan, harus ada mekanisme hubungan antara kesejahteraan sosial, dengan dinas dan departemen kesehatan. Dalam kebijakan pemberian layanan pada pasien, digunakan model case management dan outreach services.
Strategi Jepang Mengintegrasikan Kebijakan Sosial dan Kesehatan
Jepang memiliki populasi sebesar 127 juta jiwa (tahun 2011) dengan umur harapan hidup waktu lahir 79,4 tahun (laki-laki) dan 85,9 tahun (perempuan). Proporsi penduduk usia >65 tahun sebesar 23,7% (bandingkan dengan Singapura yang hanya sebesar 9,3%). Tahun 2055 proporsi ini diperkirakan akan mencapai 26%. Dengan komposisi penduduk lansia seperti itu, Jepang menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
- bagaimana mengupayakan agar penduduk lansia memiliki uang pensiun yang cukup (artinya tidak boleh menganggur pada usia produktifnya) dan memberdayakan penduduk lansia pada lapangan kerja tertentu
- bagaimana menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dengan biaya yang dapat dijangkau oleh mereka
- bagaimana memastikan agar penduduk lansia yang memiliki keterbatasan fisik atau kecacatan fisik dapat memiliki kualitas hidup yang baik
Saat ini, “Healthy Japan 21” bertanggung jawab sebagai lembaga yang melaksanakan program preventif. Primary care dilakukan oleh klinik spesialis dan instalasi rawat jalan rumah sakit. Kasus-kasus akut merupakan tanggung jawab rumah sakit publik dan privat, RS umum, RS pendukung, RS spesialistik dan RS pendidikan. Penanganan kasus intermediate dan long-term diserahkan pada asuransi long-term care.
Tabel Mekanisme Pelayanan Intermediate dan Long-term
Sub Sistem | Fungsi |
Organisasi/Service Delivery |
|
|
|
|
|
Pembiayaan | Asuransi long-term care:
|
Pembayaran |
|
|
|
|
|
Regulasi |
|
|
|
|
Dari pengalaman Jepang (dan Hongkong) terlihat jelas bahwa pelayanan kesehatan untuk penduduk lansia perlu diperkuat dari aspek kemampuan fasilitasnya dan juga pendanaannya. Saat ini asuransi kesehatan (pemerintah maupun swasta) cenderung meng-cover penyakit-penyakit yang umum yang telah diketahui risikonya. Jadi, merupakan tantangan tersendiri bagi pengelola asuransi kesehatan untuk menganalisis biaya pelayanan pada penduduk lansia yang memiliki kecenderungan menderita penyakit kronis menahun, apalagi jika memiliki umur harapan hidup yang panjang seperti di Jepang dan Hongkong. (pea)