Palembang (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palembang, Sumatera Selatan mengembangkan fitur aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) di rumah sakit untuk memudahkan pelayanan kepada peserta.

Melalui fitur aplikasi SIPP peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)  tidak perlu datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk pendaftaran bayi baru lahir peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan perhitungan denda layanan, kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, M. Ichwansyah Gani di Palembang, Senin.

Pengembangan fitur aplikasi SIPP dilakukan di seluruh rumah sakit mitra BPJS Kesehatan Cabang Palembang atau di lima wilayah kerja dalam Provinsi Sumatera Selatan.

KUPANG – Pemprov NTT berencana mengadakan Kapal Rumah Sakit Terapung (RST) di NTT.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, keberadaan rumah sakit apung itu sangat penting bagi masyarakat NTT.

“Haruslah rumah sakit apung itu ada, karena kita provinsi kepulauan dan banyak warga yang bermukim di sejumlah pulau, tidak memiliki fasilitas kesehatan yang baik,” ucap Viktor kepada Kompas.com, Senin (27/5/2019). 

Kalau kapal itu ada lanjut Viktor, maka seluruh masyarakat yang punya masalah kesehatan yang serius, tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit karena bisa ditangani secara langsung.

Rumah sakit kini menghadapi berbagai tantangan termasuk di dalamnya adalah peningkatan pengeluaran, penurunan pembiayaan dan perkembangan intervensi medis yang kompleks. Dua hal penting yang kini semakin sering ditekankan adalah terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Dalam memperbaiki pelayanan kesehatan yang berfokus pada kepuasan pasien selama penanganan, dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkemampuan tinggi yang dapat saling berkoordinasi, dukungan pegawai rumah sakit, serta dukungan infrastruktur. Manusia menjadi salah satu sumber daya yang penting di rumah sakit yang mampu mengaplikasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian terhadap berbagai tugas manajemen sumber daya manusia (SDM). Manajemen SDM inilah yang kini menjadi salah satu topik yang mulai digali oleh peneliti dan praktisi klinis. 

Menurut UU No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, ada dua jenis RS berdasarkan pengelolaannya, yaitu RS publik (bersifat nirlaba, bisa milik pemerintah maupun milik yayasan swasta) dan RS privat (RS yang bertujuan mencari keuntungan atau profit, milik swasta). RS publik tidak mengutamakan mencari keunggulan karena misi utamanya adalah misi sosial, yaitu untuk memberikan akses bagi kelompok masyarakat tidak mampu agar bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang laik dan bermutu. RS publik akan mengutamakan memberi pelayanan dibandingkan dengan memperhitungkan kemampuan pasien membayar, meskipun itu berisiko terhadap cash flow RS. Secara teoritis, RS publik dapat mengandalkan bantuan dari pihak lain, berupa donasi atau sumbangan, atau subsidi dari pemerintah. Namun di Indonesia, donasi untuk RS publik bukan sesuatu yang populer dan subsidi dari pemerintah juga semakin berkurang. Akibatnya, banyak RS publik yang kemudian mengembangkan berbagai cara agar bisa survive sambil terus menjalankan misi sosialnya, misalnya membuka lebih banyak layanan untuk kelompok masyarakat yang mampu membayar. 

SEMARANG – Direktur RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang, Susi Herawati menargetkan, gedung rawat jalan yang saat ini tengah dibangun dapat mulai digunakan akhir tahun 2019.

Saat ini pembangunan gedung tersebut mencapai 40 persen dari target 20 persen. Sehingga, terdapat deviasi proses pembangunan gedung rawat jalan RSUD Wongsonegoro.

Masa kontrak pembangunan tersebut hingga 16 Desember 2019. Pihak kontraktor menargetkan pembangunan akan rampung September dengab harapan akhir tahun 2019 masyarakat sudah dapat dilayani di gedung baru itu.

BANDUNG BARAT – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang sedang menjalani proses akreditasi untuk meningkatkan tipe dari D menjadi C. 

Proses akreditasi dilakukan oleh tim surveior Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Survei akreditasi berlangsung selama tiga hari dari Rabu (22/5/2019) hingga Jumat (24/5/2019).

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna yang memantau proses akreditasi mengaku optimistis jika RSUD Lembang bisa naik kelas dari tipe D ke C. 

Sebab dari pengamatan Bupati serta melihat sarana dan prasarana yang ada, termasuk ketersediaan tenaga medis maka rumah sakit ini sudah sangat refresentatif. 

PESSEL – RSUD. Dr. M. Zein Painan selenggarakan orientasi karyawan rumah sakit hasil penerimaan seleksi karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2019 bertempat di Aula Pertemuan Lantai II, Senin (20/05).

Direktur RSUD. Dr. M. Zein Painan dr. H. Sutarman, MM dalam sambutannya mengatakan kepada karyawan baru agar mengikuti kegiatan orientasi ini secara serius dan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini akan sangat berguna dan sebagai bekal pengetahuan nantinya saat masing-masing akan ditempatkan sesuai bidang pekerjaanya.

SOREANG – Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kontrak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Soreang resmi ditandatangani.

Penandatanganan kontrak itu dilakukan oleh Direktur RSUD Soreang dr. Iping Suripto dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung drg. Grace Mediana Purnami,  dengan Direktur PT Pembangunan Perumahan (PP) Anton Satyo Hendriatno.

Bupati Bandung H. Dadang M Naser, yang menyaksikan penandatanganan kontrak dengan sistem Multiyears (Kontrak Tahun Jamak) tersebut, mengungkapkan bahwa pembangunan RSUD Soreang akan menghabiskan anggaran sekira Rp 300 miliar.

“Ditargetkan selesai kurang lebih bulan Oktober 2020 dengan sistem Multiyears. Besar anggaran dengan berbagai subsistem, sebenarnya mencapai Rp. 324 miliar. Namun dalam prosesnya PT PP memenangkan tender senilai Rp. 296 miliar. Setelah disandingkan dengan pengawasan dan perencanaan, bahwa ada konsultan yang terlibat, maka tetap dianggarkan lebih dari Rp. 300 miliar,” ungkap Bupati Dadang Naser didampingi dr. Iping Suripto dan drg. Grace Mediana Purnami.

BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin resmi kembali raih akreditasi bintang lima berpredikat Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Senin (20/5/2019).

Pencapaian ini di buktikan dengan dipamerkannya Sertipikat Akreditasi Bintang Lima dari KARS pada apel pagi RSUD Ulin dipimpin oleh Direktur RSUD Ulin dr Hj Suciati, Selasa (21/5/2019).

Sontak pengumuman dari dr Hj Suciati tersebut mendapatkan respon gembira dari segenap keluarga besar RSUD Ulin Banjarmasin.

Dijelaskan dr Hj Suciati, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang solid seluruh keluarga besar RSUD Ulin Banjarmasin setelah lalui tahapan pembinaan dan penilaian oleh KARS.