Bone Bolango – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango menandatangani nota kesepahaman maupun Momerandum of Understanding (MoU) untuk kerjasama penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur RSUD Toto Kabila dr. Tonie Doda, Sp.OG dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone Bolango Bambang Dwi Handoko, SH, dan disaksikan langsung Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Sekda Ishak Ntoma dan Kadis Kesehatan dr. Meyrin Kadir, di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Senin (13/2).

Direktur RSUD Toto Kabila dr. Tonie Doda, Sp.OG mengatakan bahwa ruang lingkup dalam nota kesepahaman ini meliputi kegiatan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum yang lain yang sifatnya membantu dalam menghadapi permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

“Semoga dengan adanya nota kesepahaman ini akan terjalin kerjasama yang mempererat tali silaturahim antara pemerintah Kabupaten Bone Bolango, khususnya pihak RSUD Toto Kabila dengan Kejari Bone Bolango,”ujarnya.

Kajari Bone Bolango Bambang Dwi Handoko mengungkapkan dengan ditandatanganinya MoU tersebut, diharapkan RSUD Toto Kabila dan Kejari Bone Bolango bisa bekerjasama dengan baik.

”MoU ini menjadi tonggak bagi kita bahwa kerjasama ini diharapkan akan berjalan dengan baik. Karena itu, Kejaksaan berharap MoU ini jangan hanya di kertas saja, setelah itu tidak ada interaksi, koordinasi, tidak ada kegiatan,”ungkapnya.

Kajari juga berharap setelah adanya MoU tersebut, ini kiranya bisa ditindaklanjuti dengan tahap-tahap selanjutnya. ”Jangan setelah MoU ini kesannya yang penting kita sudah menandatangani MoU dengan Kejari. Harus ada tindaklanjut dari MoU ini nantinya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bone Bolango Hamim Pou menilai bahwa penandatanganan MoU antara RSUD Toto Kabila dan Kejari Bone Bolango ini sangat penting sebagai langkah yang bagus dan positif dalam rangka menciptakan good governance maupun tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya RSUD Toto Kabila.

Bupati mengatakan RSUD Toto Kabila ini merupakan institusi yang kompleks menghadapi berbagai macam problem, baik itu dari segi ketersediaan alat-alat rumah sakit, menghadapi pasiennya dalam segala macam problem penyakitnya, keluh-kesahnya, dan lain sebagainya.

Belum lagi menghadapi masyarakat diluar sana yang ekspektasinya terhadap pelayanan rumah sakit dari waktu ke waktu harus lebih bagus. Rumah sakit ini merupakan institusi yang vital dan strategis yang menunjukan bahwa makin bagus pelayanannya, maka itu akan berkolerasi dengan kinerja pemerintahan.

”Jadi kalau rumah sakit bagus pelayanannya berarti layananan pemerintahan setempat juga bagus. Sebab rumah sakit merupakan institusi pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat,”ujar Bupati.

Bupati menegaskan MoU tersebut penting agar supaya ada pendampingan secara hukum, ada pertimbangan hukum, pandangan hukum. Bahkan Kejaksaan adalah jaksa pengacara negara, maka kita bisa minta pembelaan terkait dengan kepentingan-kepentingan negara di pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.

Bupati berharap hal-hal yang urgen ini setelah MoU harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah riil, terutama untuk mencegah hal-hal menyangkut masalah TUN dan Perdata bisa berpindah menjadi masalah pidana.

”Ini harus kita cegah, karena itu perlu adanya transparansi di kalangan manajemen rumah sakit supaya pihak kejaksaan juga mendapatkan pandangan yang utuh tentang keberadaan rumah sakit ini,” tegas Bupati.

Bupati pun meminta setelah penandatanganan MoU itu, RSUD Toto Kabila agar selalu melakukan koordinasi terus dengan pihak Kejari Bone Bolango dalam rangka menghasilkan layanan yang lebih baik, transparan, dan layanannya memuaskan masyarakat. (MC. Bone Bolango/Hms/Kadir/toeb)

Sumber: infopublik.id

METROPOLITAN – Putus hubungan kontrak antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan rumah sakit (RS) swasta membuat rumah sakit pemerintah kebanjiran pasien.

Kondisi itu terjadi di RSUD Kota Mataram dan RSUP NTB.

Sejak beberapa minggu terakhir, terjadi peningkatan jumlah pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan.

Misalnya, di RSUP NTB, pasien kesulitan mendapat kamar rawat inap. Akhirnya sebagian pasien diinapkan di ruang UGD untuk sementara waktu.

“Ini saya mendapat kamar setelah hampir dua malam nginap di UGD,” kata Mardiansyah, salah seorang keluarga pasien. Sang ibu yang mengalami stroke ringan dirawat di UGD bersama pasien lainnya.

Hal serupa terjadi di RUSD Kota Mataram. Sejak dua bulan terakhir, jumlah pasien terus meningkat dua kali lipat dari biasanya.

Kepala Bagian Humas RSUP NTB Solihin mengakui, terjadi peningkatan jumlah pasien, baik yang rawat jalan maupun yang rawat inap, sejak Januari.

Namun, pihak RSUP masih bisa menampung. Artinya, tidak sampai ada pasien yang telantar.

“Sudah kami antisipasi dengan hal ini,” katanya.

Dia menambahkan, di Kota Mataram, RSUP tidak menangani sendiri pasien pengguna BPJS. Ada RSUD Kota Mataram dan rumah sakit pemerintah lainnya.

Mekanisme rujukan juga berlaku. Artinya, yang bisa ditangani di pelayanan kesehatan setempat tetap dirawat.

Sebagian pasien juga dirujuk ke RSUD Kota Mataram.

Namun, mengenai angka kunjungan, pihaknya belum bisa menyebutkan data pastinya.

Dengan jumlah lebih dari 300 kamar, sejauh ini pasien masih bisa tertampung.

Selain itu, saat ini sedang ada perbaikan di beberapa ruang perawatan. “Sejauh ini masih terkendalilah,” ujarnya.

Apalagi, baru kemarin ada pelantikan kepengurusan perhimpunan rumah sakit se-Indonesia.

Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah NTB juga baru dilantik. Badan pengawas rumah sakit sudah dilantik pada Sabtu (11/2).
Dengan asosiasi tersebut, ke depan masalah seperti itu bisa ditangani secara bersama-sama.

Sumber: jpnn.com

Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah Aiman Dinata menyarankan semua pegawai rumah sakit, tidak terkecuali tenaga medis dan nonmedis, wajib menguasai code blue system.

Code blue system merupakan perangkat yang cara kerjanya seperti pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) bagi korban yang mengalami shock, gagal jantung, atau berhenti napas. Code blue system juga merupakan aktivasi emergency, dan resusitasi kegawatdaruratan.

Dia melanjutkan, dengan penguasaan code blue system diharapkan pegawai tanggap dan mengerti saat menghadapi kondisi darurat. Code blue system meliputi seluruh komponen SDM baik medis maupun nonmedis, sarana peralatan, dan obat-obatan, sistem serat mekanisme kontrol dan evaluasi.

“Tidak hanya tenaga medis, namun juga nonmedis, seperti tukang parkir, cleaning service dan pegawai dapur serta unsur-unsur lainnya yang ada di rumah sakit,” kata Aiman yang dikutip dari borneonews.co.id pada Senin, 13 Februari 2017.

Menurut dia, kebijakan rumah sakit dalam penanganan korban henti jantung tidak hanya pada respons terhadap korban dengan henti jantung. Tetapi juga meliputi strategi pencegahan yang meliputi seluruh komponen rumah sakit.

Selain itu, penerapan code blue system di rumah sakit menjadi suatu keharusan, karena terkait dengan syarat akreditasi rumah sakit. (poy)

Sumber: otonomi.co.id

MATARAM – Setelah terbentuk, pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan Badan Pengawas Rumas Sakit (BPRS) Provinsi NTB resmi dilantik. Pengurus Periode 2017-2020 ini baru dikukuhkan dan dilantik di salah satu hotel di Mataram, Sabtu (11/2).

Terpilih sebagai Ketua BPRS NTB dr H Moch Ismail, Ketua Arsada NTB dr HL Hamzi Fikri, dan Ketua Persi NTB dr HL Herman Mahaputra.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin saat menghadiri pelantikan meminta tim kesehatan NTB bisa meningkatkan profesionalitas tenaga medis. Khususnya bisa profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, dengan terbentuknya pengurus ini, diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi rumah sakit di seluruh Indonesia, khususnya di NTB. Apalagi kesehatan salah satu ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). ”Pelayanan kesehatan sebagai layanan mendasar, maka harus meningkatkannya dalam memberikan layanan ke masyarakat,” katanya.

Ketua Arsada NTB dr HL HamziFikri mengatakan Arsada sangat penting guna meningkatkan pelayanan rumah sakit daerah di Provinsi NTB. Saat ini kualitas dan pelayanan rumah sakit daerah mulai bersaing dengan rumah sakit swasta.

Namun sama dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat NTB pada umumnya. ”Terima kasih kepada Arsada yang sudah hadir untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Semoga Arsada Provinsi NTB dapat memberikan pelayanan memuaskan,” ujarnya.

Ketua Umum Arsada Pusat dr Heru Aryadi, MPH dan Ketua Umum PERSI Pusat dr Kuncoro Adi Purwanto sependapat. Mereka mengatakan Arsada maupun Persi sangat diperlukan di setiap daerah. Sehingga setiap permasalahan di rumah sakit bisa mendapatkan jalan keluar terbaik.

Selain itu bisa memberikan masukan yang berkaitan dengan pelayanan.”Ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit seluruh Indonesia karena pelayanan ini utama diberikan ke masyarakat,” kata keduanya.

Sementara itu Ketua PERSI NTB dr HermanMahaputra mengatakan, ini langkah positif agar seluruh rumah sakit di NTB berlomba memberikan pelayanan terbaiknya. Sehingga masyarakat bisa merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan manajemen rumah sakit. ”Persoalan saat ini yang masih ada yaitu dokter spesialis tidak merata di NTB,” ujarnya.

Menurutnya ini merupakan suatu persoalan yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya. Sejauh ini masih ada rumah sakit daerah di beberapa kabupaten kekurangan dokter spesialis. Sehingga saat ini pelayanan terfokus di Mataram saja.

Bila nantinya dokter spesialis merata di semua daerah, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Mataram atau ke provinsi. ”Ini bisa menghemat pengeluaran keluarga pasien,” tandasnya.(nur/r7/*)

Sumber: lombokpost.net

Di usianya yang ke 62 tahun,Rumah Sakit Umum (RSU),dr. R. Soetrasno Rembang meresmikan gedung perawatan baru kelas III dengan tiga lantai dan sistem antrian via SMS. Peresmian dilakukan oleh Bupati Rembang,H.Abdul Hafidz,S.Pdi didampingi Wakil Bupati Bayu Andriyanto,SE, jajaran SKPD terkait serta para camat dan masyarakat di halaman rumah sakit,Sabtu (11/2/2017).

Direktur Utama RSU,dr.R. Soetrasno Agus Setyo Hadi, menjelaskan dengan sistem antrian bertujuan untuk memudahkan pasien tentang pengambilan nomor antrian. Karena sejak pukul 05.00 WIB atau bahkan pukul 04.00 WIB pengguna layanan rumah sakit setiap hari sudah datang ke RSU untuk mengambil nomor antrian.

“Sehingga menindaklanjuti itu kami meluncurkan program antrian dengan cara sms. Dengan sms diharapkan pasien tidak perlu lama-lama di rumah sakit untuk ambil kupon antrian,”ujarnya.

Dalam sehari sistem tersebut dibatasi 50 pendaftar,dengan pelayanan mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB.Caranya calon pasien cukup mengetik “ANTRI” kemudian dikirim ke 08112905222.

Setelah peluncuran sistem antrian sms,Pihaknya dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan mendatang juga akan meluncurkan program antrian dengan sistem web atau aplikasi. Bentuknya semacam pemesanan layanan GOJEK.

Sedangkan gedung perawatan baru tiga lantai untuk pelayanan kelas III yang baru itu berkapasitas 70 tempat tidur. Pengembangan paviliun Kartini di lantai IV dengan kapasitas kelas VIP sepuluh tempat tidur dan dua tempat tidur kelas VVIP.

Sementara itu Bupati disela-sela tinjauan di gedung baru kepada awak media mengatakan upaya penambahan gedung dan inovasi sistem antrian melalui sms merupakan upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dari tahun ke tahun pelayanan memang harus meningkat, baik dari sisi pelayanan maupun dari segi fisik.

“Keduanya harus berjalan beriringan. Karena kalau pelayanannya baik tapi fisiknya kurang, ini juga akan mengurangi penilaian. Jika Pelayanan dan fisik sudah baik baru bisa dinamakan baik,”tuturnya.

Bupati tidak memungkiri perihal peralatan medis masih dinilai kurang memadai. Untuk itu ke depan akan dicukupi.

Tahun 2017 ini rumah sakit dr.R. Soetrasno terus mengembangkan diri. Setidaknya ada tiga kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya gedung berlantai tiga khusus operasi dan pelayanan administrasi dengan biaya Rp.21 milyar, gedung tiga lantai untuk kamar rawat inap dan gedung khusus parkir berlantai tiga.

Selama kegiatan berlangsung Bupati,Wakil Bupati,Sekda dan jajaran rumah sakit mencoba sistem antrian sms. Kemudian dilanjutkan peninjauan ke gedung baru perawatan kelas III dan lantai IV paviliun Kartini,keduanya juga menyempatkan waktu berbincang dengan beberapa pasien yang di opname.(Bagian Humas Setda Rembang)

Sumber: rembangkab.go.id

JAKARTA – Memberi layanan kesehatan lengkap dan nyaman menjadi salah satu komitmen RS Meilia, Cibubur, antara lain diwujudkan dengan cara menghadirkan metode-metode pengobatan terbaru yang sudah terbukti lebih efektif.

Direktur RS Meilia dr Maridi K SpB, menjelaskan, prioritas fasilitas kesehatan dan kenyamanan memang jadi perhatian manajemen. Ini tidak terlepas dari pengalaman pemiliknya Liza Meilia yang pernah merasakan sendiri sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman dan lengkap. 

“Tiap rumah sakit selalu menjaga kuliatas baik dalam pelayanan maupun fasilitas yang dimiliki. Demikian juga dengan rumah sakit Meilia. Kami memberikan pelayanan terbaik buat para pasien dengan menyediakan fasilitas, pelayanan dan dokter-dokter terbaik,,” kata Dr Maridi,  pada Netralnews.com, Minggu (12/02/2017.

Fasilitas yang ada, kata Yudhi antara lain Hemodialisis Center.  Dari sekian banyak failitas kesehatan yang ditawarkan, RS Meilia memiliki beberapa fasilitas yang menjadi andalan. Di antaranya Meilia Hemodialisis Center. Klinik Hemodialisa ini bertujuan membantu para penderita gagal ginjal untuk mendapatkan layanan cuci darah, sekaligus mendapatkan terapi terpadu. 

Meilia Hemodialisme Center telah memiliki 9 mesin pencuci darah, beberapa di antaranya bersifat mobile alias bisa dibawa kemana saja sesuai dengan kebutuhan. Mengapa Meilia merasa perlu mengembangkan layanan hemodialisis? Di Indonesia, setidaknya baru 10% pasien gagal ginjal yang mampu membiayai cuci darah. Itu sebabnya, Meilia memutuskan untuk membuka Meilia Hemodialisis Center untuk memperbesar saluran serta aksesibilitas masyarakat yang memerlukan layanan cuci darah. 

“Apalagi, saat ini jumlah penderita gagal ginjal terus meningkat. Di Indonesia, sebagian besar diakibatkan oleh penyakit hipertensi dan kecing manis atau diabetes,” jelas Maridi.

Fasilitas lain yang menonjol, ialah layanan untuk pasien yang menderita hemorrhoid/wasir. Mengapa wasir? Dokter Maridi, menyebutkan berdasarkan hasil studi literatur di Amerika, 4,4% populasi di Negeri Paman Sam itu menderita wasir. Di Indonesia jumlah penderita wasir juga terus bertambah. “ini yang menjadi alasan kami untuk membuka klink layanan wasir,” papar dr Maridi.

Metode baru penanganan wasir yang kini digunakan, ialah Teknik Beim Safute, yang bisa meminimalkan rasa nyeri dan sakit pada pasien. Lewat metode ini, rasa nyeri pascaoperasi bisa jauh berkurang, waktu pelaksanaan singkat, hanya butuh 15 menit, dan harganya pun terjangkau.

Klinik lainnya yang ada yakni Klinik Nyeri. Di zaman modern, nyeri dan sakit di bagian punggung semakin banyak diderita. Rasa nyeri seperti itu jelas menganggu dan menurunkan kualitas hidup. Itu sebabnya, banyak orang rela melakukan terapi hingga luar negeri. Kini, RS Meilia telah memiliki Klinik Nyeri. Klinik ini mengusung metode layanan terbaru  untuk mengatasi sumber rasa sakit di bagian belakang tubuh.

Metode Shockwave Therapy BTL-K5000 yang digunakan terbukti efektif menghilangkan rasa nyeri lebih dari 80%. “Ini adalah teknologi terbaru dalam merehabilitasi rasa nyeri di bagian belakang tubuh, termasuk gangguan nyeri di pinggang, pundak, persendian karena kasus cedera ortopedi. Jadi, pasien tidak perlu lagi ke Singapura,” ujar dr Maridi.

Operasi FESS

Memberikan kenyamanan pada pasien juga dilakukan RS Meilia dengan cara menghadirkan berbagai teknik dan metode baru pengobatan. Di antaranya terkait berbagai penyakit yang berpangkal dari telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) seperti sinusitis. 

Untuk jenis penyakit yang satu ini, RS Meilia menghadirkan metode baru bernama Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) . Tindakan dengan metode FESS in dilakukan untuk eradikasi penyakit, memperbaiki pengudaraan dan drainase sinus dengan prinsip mempertahankan fungsi sinis secara fisiologi.

Sumber: netralnews.com

SLEMAN– Menghibur orang yang sakit akan berdampak positif bagi pasien.

Direktur RS Panti Nugroho Pakem Tandean Arif Wibowo mengatakan, hiburan bagi orang sakit bisa mempercepat kesembuhan pasien. Hiburan dan kebahagiaan yang diterima pasien menjadi salah satu energi untuk lebih cepat sembuh. Orang sakit, katanya, akan kembali bersemangat karena banyak yang mendoakan.

“Saat sakit itu juga menjadi waktu jeda untuk refleksi. Kanapa dia sakit? Sakit juga termasuk panggilan rasa syukur. Banyak orang yang datang untuk mendoakan,” katanya di sela-sela kegiatan peringatan Hari Orang Sakit, di Taman Tengah RS Panti Nugroho, Sabtu (11/2/2017).

Dia menilai hiburan sebagai salah satu penyemangat pasien untuk sembuh. Dengan hiburan, pikiran pasien bisa lebih fresh. Terkadang, orang sakit bisa langsung sembuh ketika bertemu dengan dokternya. Hal itu dikarenakan pikirannya yang sakit.

“Berbeda dengan sakit fisik. Seperti patah tulang, harus melalui proses medis. Namun semangat yang diberikan orang-orang disekitarnya bisa mempercepat proses penyembuhan,” ujarnya.

Meski berstatus sebagai RS tipe D, pengelola rumah sakit terus meningkatkan pelayanan kepada pasien dan masyarakat. Hal itu menjadi prestasi sendiri bagi rumah sakit di Pakem itu. Seperti meraih akreditasi paripurna yang pertama untuk RS Tipe D di DIY, dan sertifikasi pengelolaan limbah rumah sakit dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kami memiliki tiga program unggulan, sebagai rumah sakit trauma center, tumbuh kembang anak dan juga penanganan khusus lansia,” katanya.

Perayaan Hari Orang Sakit tersebut, selain diisi berbagai hiburan juga digelar kegiatan positif lainnya. Seperti senam lansia yang diikuti oleh 150 peserta dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Keluarga pasien, juga diberi pemahaman cara untuk menangani pasien di rumah (rawat jalan).

“Penyuluhan kesehatan yang diberikan seperti cara mencuci tangan dan pemberian gizi pada anak yang baik,” tambah Humas RS Panti Nugroho Ervina.

Sumber: harianjogja.com

BANGKA — Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Pangkalpinang menggelar Pelatihan Komunikasi Informasi Edukasi dan Handling Complain yang Mendukung Akreditas Rumah Sakit yang berlangsung 11-12 Februari 2017, di Ruang Pertemuan Merpati RSBT.

Acara dibuka oleh Pengawas PT RSBT, dr. Adi Sucipto, Sp.B, dihadiri Direktur RSBT, dr. Subuh Wibisono dan undangan. Peserta pelatihan ini terdiri dari kalangan profesional tenaga medis dari berbagai rumah sakit dan klinik.

Antara lain RSBT yang mengikutsertakan peserta perwakilan seluruh divisi unit rumah sakit, RSUD Depati Hamzah, RS Medika Stania, RSBT Karimun, RSBT Muntok, 4 Klinik Pratama di Jebus, Belinyu, Toboali dan Tanjung Pandan, RS Muhaya, RS. Arsani, Rumah Sakit Provinsi Dr.Ir.H.Soekarno, RS. Bakti Wara, Alma Belitung dan RSUD Bangka Tengah.

Divisi Manajemen Standarisasi Pelayanan RSBT, dr Sufi mengatakan, tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah memberikan edukasi yang bertujuan supaya peserta memahami kebijakan serta pedoman pemberian edukasi kesehatan yang efektif pada pasien dan keluarga.

“Pelatihan ini sangat berguna karena komunikasi merupakan salah satu hal yang mendasar dan penting sebagai pedoman dalam melakukan edukasi kesehatan. Dengan adanya pelatihan ini
kami harapkan agar health educator di RSBT Khususnya lebih paham bagaimana caranya melakukan edukasi kesehatan di rumah sakit,” ujarnya.

Ia berharap komunikasi yang efektif semua pesan yang ingin disampaikan bisa tersalurkan dengan baik kepada pasien dan keluarga, sehingga kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalisir akibat salah informasi.

“Dengan begitu keselamatan pasien terjamin, hak pasien terpenuhi dan komplain pun bisa berkurang,” tukasnya.

Dua pembicara pelatihan yaitu Surveyor KARS, Endri Astuti, S.Kep, Ns, MPH dan Sri Rahayu, S.Kep, Ns. Mereka memberikan pembekalan materi konsep komunikasi, komunikasi efektif antara petugas dengan pasien/keluarga, KIE sesuai standar HPK, PPK: Assesmen kebutuhan pendidikan, perencanaan, implementasi dan evaluasi edukasi. Selain itu pelatihan juga mengagendakan penyusunan media pembelajaran, metode dan teknik promosi, handling complain, praktik KIE dan post test.

“Edukasi kesehatan ini sangat bermanfaat agar pasien dan keluarga berpartisipasi dalam keputusan perawatan dan proses perawatan, sehingga dapat membantu proses penyembuhan lebih cepat,” ujar Sri.

Ia menambahkan setiap profesional rumah sakit wajib mengikuti pelatihan ini untuk membekali diri mereka dengan keilmuan dan keahlian dalam berkomunikasi dan handling complain.

“KARS mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memacu akreditasi rumah sakit,” ujarnya.

Sumber: bangka.tribunnews.com

BANDAR LAMPUNG–Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) milik rumah sakit yang belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sangat membahayakan masyarakat sekitar.

Pengamat lingkungan Universitas Lampung, M Thoha BS Jaya, mengatakan Rumah Sakit Bumi Waras (RSBW) sudah selayaknya mengurus amdal yang dilampirkan dengan dokumen seperti rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).

“Ada kriterianya, apalagi rumah sakit di atas 1 hektare luasannya itu tidak cukup dengan UKL dan UPL saja,” kata Thoha, saat diwawancarai, Minggu (12/2/2017).

Menurutnya, dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL tidak mencukupi dengan kapasitas dan luas lahan RSBW saat ini. Apalagi RS menghasilkan limbah bahan beracun berbahaya (B3).

“Rumah sakit banyak limbah B3, makanya penting amdal itu. Jadi memang harus mengurus, kalau tidak, menyalahi aturan,” ujarnya.

Dosen jurusan ilmu lingkungan hidup itu menjelaskan jika saat ini kewajiban amdal bukan hanya diwajibkan bagi perusahaan swasta. “Bangunan pemerintah atau perusahaan pemerintah juga harus ada amdalnya. Kalau dulu kan memang hanya swasta saja,” kata dia.

Pengelolaan limbah yang baik dan benar merupakan salah satu upaya mencegah pencemaran lingkungan masyarakat sekitar lokasi.
“Amdal sebagai dasar bagaimana mengelola limbah kategori B3 karena pembinaan dari provinsi saja tidak cukup jika tidak dilengkapi,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Tata Lingkungan DInas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Arwan Arifin mengatakan pihaknya hingga saat ini belum mengirimkan surat ke RSBW. “Belum dikirim suratnya, mungkin Senin (hari ini) baru dikirim,” kata Arwan.

Pihaknya menyalahkan RSBW yang tidak proaktif datang ke instansi terkait. “Harusnya mereka datang ke tempat kami, kan mereka yang menyiapkan dokumennya. Atau mungkin sudah siap,” kata dia.

Rencananya Dinas Lingkungan Hidup juga akan membentuk tim pemantau, tapi hingga kini SK belum dibuat. “Kami akan bentuk tim pemantau yang mungkin akan melibatkan anggota DPRD, kami juga tegur RSBW,” ujarnya.

Seperti diketahui, RSBW Bandar Lampung belum memiliki amdal. Padahal, luas lahan rumah sakit swasta tersebut terus berkembang hingga lebih dari 10 ribu meter persegi. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara RSBW dan Komisi III DPRD Bandar Lampung di gedung Dewan, Selasa (7/2) lalu.

Sumber: lampost.co

Sebagai ungkapan rasa syukur atas prestasi tersebut, digelarlah tasyakuran secara sederhana di Aula Lantai 3 RSUD Bangil, Kamis (09/02). Meski sederhana, acara tersebut dihadiri Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, Sekda Agus Sutiadji, serta Kepala Dinas Kesehatan, Dr Agung Basuki.

Drg Loembini Pedjati Lajoeng, Direktur RSUD Bangil mengatakan, predikat Akreditasi Paripurna diberikan oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang telah melakukan penilaian mulai 23 november 2016 lalu. Untuk meraih akreditasi paripurna, beberapa indicator harus dipenuhi, diantaranya ketaatan pada prosedur pelayanan, memiliki perijinan lengkap, sampai mampu menjaga lingkungan RS yang bersih dan higienis.

“Semua persyaratan kita penuhi. Kita contohkan untuk ketaatan pada prosedur, semuanya kita tunjukkan di depan semua loket pelayanan dan itu tertulis, kemudian perijinan yang semuanya sudah selesai, ada perijinan bangunan, operasional sampai jumlah tenaga hingga kualifikasi pegawai dan lulusan juga sesuai, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan Alhamdulillah kerja keras kita terbayarkan,” kata Loembini di sela-sela acara.

Setelah akreditasi selesai diraih, RSUD Bangil bertekad untuk menjadi RS dengan Type B. Diakui Loembini, untuk merubah rumah sakit dari type C menjadi B, pihaknya terus berbenah untuk melengkapi beberapa persyaratan yang harus dimiliki sebagai RS type B, yakni minimal memiliki jumlah bed di atas 200 buah, rasio jumlah perawat dengan pasien adalah 1:8, memiliki jumlah dokter spesialis di 4 bagian (bedah, kandungan, penyakit dalam dan anak) minimal 3 orang, memiliki UGD (unit gawat darurat) di bagian paling depan, penambahan sarana prasarana khusus seperti Jantung dan Paru, hingga penambahan jumlah tenaga spesialis cuci darah dan dokter ahli kanker.

“Untuk perawat kita punya sekitar 700 orang, kemudian akan kita rencanakan penambahan jumlah tenaga spesialis cuci darah yang sementara kita hanya punya 1 orang saja. Kemudian 3 orang dokter ahli kanker yang juga akan kita tambah. Selama ini banyak yang masih paruh waktu, dalam artian masih menjalani profesi di RS hanya setengah hari atau beberapa jam dalam satu hari. Semoga usaha kita akan berhasil, amin,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Irsyad mengucapkan selamat untuk RSUD Bangil yang sukses meraih predikat lulus akreditasi paripurna atau bintang lima. Menurutnya, keberhasilan yang baru saja diraih juga diimbangi dengan peningkatan pelayanan, baik kepada pasien maupun keluarganya.

“Penting sekali untuk menjadi perhatian masyarakat akan image RSUD Bangil yang ramah, bersih dan pelayanan yang cepat. Itulah keinginan kami kepada RSUD Bangil, semoga menjadi RS yang seperti diharapkan masyarakat,” ucap Irsyad, sesaat setelah acara selesai dilaksanakan.

Di akhir sambutannya, Irsyad berharap agar RSUD Bangil tak puas begitu saja dengan keberhasilan dalam bidang akreditasi, melainkan dapat menjawab segala tantangan, terutama bagaimana mengelola RS dan managemen bukan dengan konsep doktrin, melainkan diskusi.

“Mengutamakan pasien adalah catatan penting yang harus digarisbawahi. Apapun yang terjadi, nyawa dan keselamatan pasien adalah number one, sehingga saya yakin kalau itu dilakukan dengan konsisten, bukan tidak mungkin RSUD Bangil ini menjadi RS kebanggaan seluruh masyarakat se-Pasuruan, bahkan dari semua daerah di tanah air,” tegasnya. (emil)

Sumber: pasuruankab.go.id