Pelaihari, (Antaranews Kalsel) – Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, Bupati Tanah Laut, H Bambang Alamsyah ST berencana dalam waktu dekat Kabupaten Tanah Laut memiliki rumah sakit umum tipe B.

BONTANG

Guna memperkuat fungsi pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Pameungpeuk, Pemerintah Kabupaten Garut melakukan kerjasama dengan fakultas kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Dua orang dokter spesialis didatangkan Bupati Garut H Rudy Gunawan untuk membantu rumah sakit Pameungpeuk melengkapi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya dr spesialis.

Dengan adanya penambahan tenaga ahli ini, menurut Bupati saat peresmian dimulainya penggunaan bangunan pelayanan rawat inap Rumah Sakit pameungpeuk, Rabu (11/6/14), maka diharapkan akan semakin menguatkan dan melengkapi berbagai jenis pelayanan spesialis di Rumah Sakit Pameungpeuk.

Bupati menjelaskan, dalam kontek mengejar ketertinggalan Indeks Pembangunan Manusia, bidang kesehatan salah satunya, maka hal paling utama selain peningkatan dan penambahan sarana prasara adalah peningkatan dan penambahan tenaga kesehatan khususnya dokter ahli.

Sebagaimana diketahui, ujar Bupati, peningkatan kapasitas bidang kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Garut. Kita semua tentu akan berbangga bilamana keberadaan institusi layanan kesehatan pemerintah kabupaten Garut ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Namun demikian, Bupati Rudy mengingatkan, bahwa kualitas suatu layanan kesehatan, tidak hanya dilihat dari sarana dan prasana yang dimilki, atau kemampuan pengelolaan anggaran. Akan tetapi, sebagai institusi pelayanan, rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang ditunjukan dari sikap melayani, ramah ,rendah hati dan memperhatikan kepentingan, atau keselamatan pasien lebih dari kepentingan lainnya.

Mengingat jasa layanan kesehatan fokus kepada keselamatan jiwa manusia, maka kepentingan tadi haruslah menjadi perhatian dari para pemangku tugas layanan kesehatan dirumah sakit. Saya tidak menghendaki apabila rumah sakit umum pameungpeuk yang telah dirintis untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah selatan Garut, tidak menunjukan kinerja profesional. Untuk itu peningkatan kapasitas SDM, baik tenaga medis maupun non tenaga medis menjadi sesuatu yang harus terus dilakukan oleh pihak lembaga, tutup Bupati.

Direktur Rumah Sakit Pameungpeuk dr Nadia Fahrudin, menyebutkan kedua dokter yang diempatkan di RSU Pamengpeuk merupakan tenaga ahli kesehatan dari RSHS Bandung yang juga tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, meraka adalah dr Henhen Sp.PD dan dr Windi Sp.Og.

Ditututkan Nadia, RSU Pameungpeuk sampai saat ini telah melayani lebih kurang 20 ribu pasien yang datang dari berbagai Kecamatan di wilayah Kabupaten Garut bagian selatan. Bahkan banyak juga masyarakat dari luar kabupaten seperti Tasikmalaya dan Cianjur Selatan yang memanfatkan keberadaan RSU Pameungpeuk sebagai rumah sakit rujukan.

Sampai saat ini RSU Pameungpeuk telah mempunyai gedung Instalasi Rawat Inap jalan dua lantai; Gedung IGD; Gedung Radiologi; Gedung Rawat Inap Kelas 3; Gedung Instalasi Gizi. Sementara untuk tenaga ahli, RSU Pamengpeuk telah memilki Dokter Spesialis Penyakit Dalam; Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan; Spseialis Pathologi Klinik; Dokter Umum dan Dokter Gizi. Guna memberikan pelayan maksimal, kedepan terus ada penambahan-penambahan tenaga ahli lainnya , harap Nadia.

Hadir pada Kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Garut H Iman Alirahman beserta jajaran SKPD serta Kepala Departemen Kebidanan dan Kandungan, dan Kepala Departemen Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran Bandung, dr Yudi,SP.Og dan dr Zdulfikar.

Sumber: garutkab.go.id

Pengantar Rencana Bisnis dan Anggaran RS BLUD

KOTA (RIAUPOS.CO) – Seluruh masyarakat Pekanbaru yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa berobat di seluruh rumah sakit (RS) rujukan yang ada di Pekanbaru. Syaratnya cukup mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas tempat mereka berobat.

Ini setelah ditekennya memorandum of understanding (MoU) antara Pemko Pekanbaru dengan RS Petala Bumi, Senin (9/6) di Hotel Premier Pekanbaru. RS Petala Bumi menjadi rumah sakit terakhir yang menandatangani MoU.

Pemko Pekanbaru diwakili Plt Kepala Dinas Kesehatan drg Helda Suryani Munir. Turut hadir Wali Kota Pekanbaru Firdaus ST MT, Ditjen Kemenkes Uut Cahyono, dan Kadis Kesehatan Riau Zainal Arifin. Dalam MoU yang diberinama Sistem Rujukan Regional ini memberikan jaminan kesehatan secara maksimal kepada

Medan, (Analisa). Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, HM Subuh menyatakan, dalam waktu dekat Kemenkes akan menerbitkan aturan tentang besaran jasa pelayanan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dia mengakui, Selasa (10/6), masalah ini masih menimbulkan kegamangan. Soalnya, para dokter bertanya-tanya aturan seperti apa tentang pembagian jasa medis. Berapa persen sebenarnya jasa medis tersebut.

“Kita memang masih memerlukan peraturan. Karena belum bisa mereka menetapkan besarannya. INA CBG’s ini kan sudah digabung dengan tindakan untuk obat-obatan dan juga untuk faktor jasanya,

Rumah Sakit (RS) Siloam yang bernaung di bawah Grup Lippo, agresif melakukan ekspansi, termasuk mengakuisisi tiga RSBali International Medical Center (BIMC) di Bali, sehingga RS Siloam mampu mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dalam pendapatan kotor operasional, kunjungan pasien rawat jalan, dan pasien rawat inap. Bagaimana strategi bersaing RS Siloam?

INILAH.COM, Sumedang – Secara fisik, rumah sakit dengan konsep tanpa kelas siap dibangun di Sumedang. Pembangunannya tidak akan mencapai lebih dari dua tahun, jika dimulai dari pengadaan lahan sampai proses akhir pembangunan.

Namun, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, baik dari kualitas dan kuantitas, rumah sakit tanpa kelas akan sangat terkendala. Bisa jadi, rumah sakit ini baru akan beroperasi lima tahun lagi.

“Kalau melihat kualitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan, rumah sakit tanpa kelas ini bisa jadi baru akan beroperasi lima tahun lagi,” kata Uyu Wahyudin, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Dinas Kesehatan Sumedang, Selasa (11/6/2014).

Menurut Uyu, urusan kesehatan dalam beberapa tahun ini sangat terkendala dengan SDK. Terbatasnya jumlah tenaga medis dan para medis serta tenaga penunjang medis, membuat pelayanan kesehatan di beberapa tempat pelayanan kesehatan agat terkendala. Apalagi jika rumah sakit tanpa kelas ini akan beroperasi.

Namun, Uyu menjelaskan, pengadaan SDK memang tidak harus dilakukan oleh pemkab secara keseluruhan. Pemkab bisa bekerja sama dengan beberapa sekolah medis baik tingkat sekolah menengah, akademi, atau sekolah tinggi.

“Banyak sekolah pencetak SDK dengan berbagai tingkatan pendidikan, tinggal pemkab mau bekerjasama dengan cara menyerap lulusannya. Statusnya bisa PNS atau tenaga outsource, nanti bisa dibahas lebih lanjut dengan catatan ada keseriusan dari pemkab,” terang Uyu.

Uyu menambahkan, pemkab juga bisa berkoordinasi dengan pemprov dalam penyediaan SDK mengingat rumah sakit tanpa kelas ini akan menjadi rumah sakit yang pertama di Jawa Barat.

“Jawa Barat belum punya, jadi nanti kalau rumah sakit tanpa kelas ini jadi di Sumedang, maka akan sangat bermanfaat bagi warga provinsi. Itu sebabnya pemprov juga sangat mendukung,” kata Uyu.

Rumah sakit tanpa kelas ini membutuhkan lahan seluas 4 hektare. Pemprov sudah mempersilakan penggunaaan lahan miliknya yang berada di Pasir Banteng, Kecamatan Jatinangor. [hus]

Sumber: inilahkoran.com

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I melaksanakan sosialisasi kepada Pengusaha Rumah Sakit yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumatera Utara. Bertempat di Aula Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I, tanggal 06 Mei 2014, acara dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I Harta Indra Tarigan. Turut hadir dalam sosialisasi ini Ketua PERSI Sumatera Utara dr. Azwan Hakmi Lubis, Sp.A, M.Kes. dan memberikan kata sambutan.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Fiat Widodo dari KPP Pratama Lubuk Pakam tentang

Jakarta, Antara Jateng – Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta sistem jaringan antar-fasilitas kesehatan ditingkatkan untuk mempermudah pelayanan kepada pasien.

“Rumah sakit harus memiliki hubungan (jaringan) seperti ini dengan puskesmas dalam jangkauannya sehingga memudahkan pasien,” kata Menkes ketika melakukan kunjungan ke Puskesmas Tebet, Jakarta Selatan, Selasa.

Dengan sistem informasi itu, Menkes mencontohkan jika ada pasien puskesmas yang perlu dirujuk ke rumah sakit tapi bukan dalam kondisi gawat darurat maka bisa dijadwalkan.

“Kalau ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit tapi tidak gawat darurat maka bisa dijadwalkan waktunya sehingga pasien tidak harus menunggu lama,” ujar Menkes.

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama atau akrab dipanggil Ahok juga mendampingi kunjungan Menkes tersebut, begitu juga Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emawati.

Dalam kesempatan itu Menkes juga menyampaikan pujian terhadap keberhasilan DKI seperti meraih sertifikat bebas malaria, pembangunan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan pembangunan puskesmas di rusun dan pasar tradisional.

Meski demikian, Menkes sempat memberikan sindiran bahwa jika telah bebas malaria maka seharusnya DKI juga bisa meraih bebas DBD yang juga ditularkan oleh nyamuk.

Sumber: antarajateng.com