Jakarta

manajemenrumahsakit.net :: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aeramo Nagekeo segera dilanjutkan seiring rampungnya Detail Engineering Design (DED) pembangunan RSUD tersebut oleh PT Bikarma-Denpasar. Dalam DED dijelaskan RSUD Aeramo, Mbay akan memiliki 21 jenis bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya. Dengan DED dapat diperoleh arahan pengembangan fisik sekaligus kerangka dasar bagi pengembangan bangunan serta infrastruktur yang ada di RSUD itu.

Dalam presentasi DED RSUD Aeramo-Mbay di Aula Lantai II Kantor Bupati Nagekeo, Jumat (28/11/2014), Direktur PT Bikarma Denpasar, I Nyoman Suarta, mengatakan, DED bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan dan juga memperoleh keterpaduan antara perencanaan dan pengembangan program layanan kesehatan dengan rencana pengembangan fisik yang dapat diandalkan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Pada kegiatan presentasi DED RSUD Type C Mbay itu, hadir Bupati Nagekeo, Elias Djo, Wakil Ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Dua Wea, Ketua Komisi B DPRD Nagekeo, Aurelius Sambu, Sekretaris Komisi C DPRD Nagekeo, Kristianus Pantaleon Djogo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Martha Lamanepa, serta sejumlah staf Dinas Kesehatan Nagekeo, Puskesmas Danga dari Bappeda Nagekeo.

Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo, drg. Martha Lamanepa, mengatakan, banyaknya permasalahan yang timbul pada sebuah fasilitas kesehatan baik lahan, aset, fisik maupun sumber daya manusia yang tidak teralokasi secara efektif dan efisien, disebabkan tidak adanya rencana induk pengembangan fisik yang memuat arahan pengembangan program fisik secara jelas.

Dikatakan Martha, dalam perspektif yang lebih luas, master plan tidak hanya berkaitan erat dengan arsitektur semata, tetapi substansi manajemen fisik harus melihat fasilitas pelayanan kesehatan dalam konsep yang baik dan termuat dalam arahan pengembangan agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Martha menjelaskan, untuk pemuatan masterplan RSUD Aeramo telah dialokasikan anggaran sejak tahun 2007, yang diikuti dengan pembangunan gedung instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang bedah lantai dasar senilai Rp 2,5 miliar, tahun 2010 dialokasikan lagi Rp 500 juta untuk urukan di lokasi rumah sakit dengan pembangunan ruang lobi dan klinik infeksius sebesar Rp 4 miliar.

Pada tahun 2012, dialokasikan lagi anggaran dari APBD II Nagekeo sebesar Rp 800 juta untuk finishing blok IGD dan ruang bedah lantai I, dan pada tahun 2014 dialokasikan lagi anggaran Rp 4.270.000.000 dari dana alokasi umum (DAU) untuk pembangunan ruang rawat inap kelas II dan III Rp 2.789.357.000 yang dikerjakan oleh PT Karunia Baru Ende Rp 979.076.000 untuk pembangunan gedung rontgen oleh CV Cariber Karya serta Rp 410.912.000 oleh CV Rae Jawa.

Dikatakan Martha, secara umum ada tiga pendekatan dalam manajemen fisik yang diterapkan dalam berbagai permasalahan pengembangan fasilitas fisik rumah sakit, yakni pertama, pendekatan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum ada atau belum beroperasi dengan perencanaan dari awal, masterplan, rencana fisik, hingga rancangan detail.

Kedua, pendekatan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah beroperasi dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Ketiga, pendekaran fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menemui berbagai masalah fisik seperti kepadatan bangunan tinggi, potensi pengembangan lahan minim, tumpang tindih fungsi. Padahal, di sisi lain ada kebutuhan pengembangan pelayanan.

BUPATI Nagekeo, Elias Djo dalam arahannya mengatakan, gedung RSUD yang dibangun pemerintah sepenuhnya menjadi milik masyarakat Nagekeo. Sedangkan pemerintah dan DPRD hanya sebagai penanggung jawabnya. “Supaya gedung ini jadi dan tidak ada persoalan dari segi bangunan dan estetikanya, masyarakat harus mendukung apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” pinta Elias.

Wakil Ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Dua Wea juga memberikan dukungan yang sama. Dalam sambutannya, Kristianus mengatakan, pada prinsipnya DPRD selalu mendukung program-program dari Pemkab Nagekeo, apalagi untuk kepentingan umum. “Pembangunan Gedung RSUD Aeramo merupakan sebuah kebutuhan, tidak hanya untuk segelintir orang tapi untuk semua masyarakat. Karena itu, kita semua harus mendukungnya,” imbau Kristianus. (dea)

Sumber: tribunnews.com

manajemenrumahsakit.net :: BANTUL

manajemenrumahsakit.net :: Natal

Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014. Memasuki era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rumah Sakit baik milik instansi pemerintah maupun swasta harus terakreditasi atau setidaknya memperbarui akreditasi. Maka itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) daerah Sumsel menargetkan paling lambat 2016 proses akreditasi ini harus sudah selesai. Ketua PERSI Sumsel, dr Yanuar Hamid SpPD MARS mengatakan, akreditasi ini sangat penting mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tidak mau bekerja sama dengan RS tersebut jika tidak tidak terdaftar atau? nilai akreditasinya tidak diperbarui.

Jika BPJS tidak bekerjasama, otomatis pasien tidak ada. Maka itu kita akan kejar proses akreditasi, khususnya RS kecil dan di daerah agar segera terdaftar, usai dilantik sebagai Ketua PERSI Sumsel priode 2014-2017 di meeting room RS Khusus Mata Masyarakat Palembang. Saat ini, di Sumsel sendiri baru ada tiga RS yang sudah memperoleh akreditasi nasional, namun masih perlu diperbarui. Ketiganya ialah Rumah Sakit Umum Pusat Dr Mohammad Hoesin (RSMH), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari, dan Rumah Sakit Roman Khatolik (RSRK) Charitas Palembang, dan semua akreditasinya sudah kadaluarsa. Pengurusan akreditasi versi baru itu akan disesuaikan dengan RS diluar negeri. Artinya, baik yang sebelumnya sudah terakreditasi maupun belum, akan kita upayakan mendapat akreditasi internasional tersebut.

Walaupun untuk di RS kecil masih merangkak,” jelasnya. Direktur Utama (Dirut) RSMH Palembang, upaya PERSI sendiri untuk membina RS yang terdapat di setiap kabupaten terus dikejar. Sebab, bukan hanya persolan fasilitas saja yang harus diperhatikan. Melainkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil. Kegiatan kita (PERSI) sudah banyak, dan memang ada beberapa daerah yang perlu diperhatikan. Kita terus melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetisi mereka. Ini semua diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan tentu saja berpengaruh pada nilai akreditas di RS tersebut. Ketua PERSI pusat, DR, dr Sutoto, MKes usai melantik pengurus PERSI yang baru mengatakan, saat ini sendiri PERSI sudah ada di 32 provinsi dengan menaungin 14 asosiasi perumah sakitan.

“Kita menyadari, sejak tahun 2014 ini masuk era JKN, tujuannya sangat mulia. Karena tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia harus menjadi anggota BPJS. Perubahan sistem itu ialah sistem pembayaran. Kalau RS tidak mengikuti model sistem ini, saya khawatir RS akan menjdi korban perubahan. Maka itu PERSI konsisten terhadap hal ini. Ada peningktan baru untuk akreditasi RS, untuk RS kelas D dan kelas C itu di dalam pemenuhan stndar pertama kali boleh mempelajari dua RS stndar sebelumnya yang lebih tinggi. Selain membahas soal JKN dan pelantikan pengurus baru, acara tersebut juga mengadakan kegiatan workshop penyusunan panduan praktik klinik, clinical pathway, SIM rumah sakit dan pera SPI di RS.

Sumber: humas.polri.go.id

manajemenrumahsakit.net :: Sidikalang .Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Dairi, hingga kini masih kekurangan dokter spesialis. Kurangnya dokter spesialis diakibatkan kurangnya keuangan daerah untuk membayar jasa dokter. Kebutuhan dokter seperti spesialis anak sangat penting tetapi karena terkendala kemampuan keuangan daerah yang masih minim bayar jasa tambahan dokter tersebut urung bisa didapat.

“Agar Rumah Sakit memiliki dokter spesialis sesuai dibutuhkan, Pempropsu harus mengatur dan membuat regulasi jasa tambahan bagi dokter-dokter spesialis atau disesuaikan kemampuan APBD,” kata Direktur RSUD Sidikalang, dr Lomo Daniel Sianturi, dalam pertemuan dengan anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil XI (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat), pada kunjungan reses di Sidikalang, Kamis (27/11).

Hadir anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Surungan Samosir, anggota Komisi B, Jenny Luciana Berutu serta Ketua Komisi A, Toni Togatorop.

Dalam kunjungan reses dewan tersebut, sejumlah usulan untuk pembangunan di daerah itu disampaikan Sekda agar mendapat perhatian dari DPRD Sumut untuk disampaikan ke Pemprovsu. Termasuk usulan adanya penetapan regulasi jasa tambahan (honor) dokter spesialis agar daerah yang APBD-nya masih kecil bisa punya dokter spesialis.

Daniel Sianturi menjelaskan, RSUD Sidikalang hingga saat ini masih kurang dokter spesialis. Ia menyebutkan, kurangnya dana atau kemampuan APBD salah satu penyebab.

Dia mencontohkan, tahun ini misalnya, dua orang dokter spesialis anak sempat dilobi bisa membantu rumah sakit itu. Tetapi, karena minta tambahan jasa, terpaksa tidak jadi.

Disebutkan Daniel, kemampuan APBD Dairi membayar jasa tambahan tenaga dokter spesialis hanya di angka Rp 10 juta bulan, sementara permintaan mereka sudah di atas Rp 20 juta.

“Itu dapat dimaklumi karena di daerah ini belum ada rumah sakit swasta penyangga untuk tambahan sampingan. Sehingga, jika toh mereka mau hanya makan gaji dari rumah sakit daerah ini saja,” katanya.

Jenny Berutu, Leonard Samosir dan Toni Togatorop mengaku prihatin atas minimnya dokter spesialis di RSU Sidikalang.

Jenny Berutu menyebutkan, hal ini mesti secepatnya diatasi agar ketimpangan peroleh dokter spesialis untuk kabupaten/kota yang punya APBD kecil segera diatasi. Pihaknya mengatakan, akan memberikan masukan ini kepada Gubsu agar dapat membuat regulasi besaran jasa tambahan dokter spesialis tersebut. (rudy sitanggang)

Sumber: medanbisnisdaily.com

manajemenrumahsakit.net :: Medan (SIB)- Sekjen Kemenkes RI Untung Suseno Sutarjo mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mewajibka rujukan berjenjang untuk pelayanan kesehatan. Namun hingga kini, pasien di RSUP H Adam Malik Medan masih menumpuk.

“Untuk mengatasi masalah ini, saya perintahkan rumah sakit yang bernaung di bawah Kemenkes ini menjalin MoU atau kerjasama dengan rumah sakit jejaringnya, atau rumah sakit yang selama ini bekerjasama dengannya,” kata Untung usai kunjungan kerja memantau pelaksanaan JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUP H Adam Malik Medan, Sabtu (29/11).

Menurut Untung, kondisi ini terjadi karena rumah sakit daerah dan rumah sakit lain yang memiliki kemampuan layanan di bawah RSUP H Adam Malik Medan atau rumah sakit tipe E hingga tipe B, masih latah langsung mengirimkan pasiennya ke satu-satunya rumah sakit tipe A di Sumut ini.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, Untung mengaku sudah meminta Direktur Utama RSUP H Adam Malik Medan untuk mendekati rumah sakit yang sering bekerjasama, agar sebelum mengirimkan pasien melakukan koordinasi terlebih dahulu. “Sehingga pasien tidak menumpuk disini. Sistem rujukan jangan asal kirim saja, harus benar-benar diperiksa apakah pasien butuh penanganan medis lebih jauh atau sebaliknya masih bisa ditangani di Puskesmas atau rumah sakit daerah,” terang dia.

Dituturkannya, program JKN ini merupakan program yang baik. Dengan program ini, pemerintah berupaya menurunkan risiko finansial bagi warga yang sakit.

Karena di tahun 2015, Kemenkes juga akan menambah kuota penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 10 ribu jiwa lagi, atau penganggaran APBN sekitar Rp2 miliar.

“Agar program jaminan kesehatan ini bisa berjalan lancar, kendala yang selama ini terjadi, yakni kurangnya koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan dinas kesehatan setiap kabupaten/kota harus segera diselesaikan,” tukasnya.

Sementara Direktur Utama RSUP H Adam Malik Medan, Yusirwan menjelaskan kerjasama sudah mulai dilakukan RSUP H Adam Malik Medan, diawali dengan menjalin Mou dengan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU). Kedepan, sambungnya MoU juga akan dijalin dengan rumah sakit jejaring lainnya.

“Selama ini kerjasama dengan rumah sakit jejaring sudah kita lakukan, tapi hanya sebatas pendidikan, belum diperkuat pada pelayanan. Karena itu, nanti akan kita lakukan kerjasama itu. Mudah-mudahan Kwartal I tahun 2015 sudah bisa jalan. Sehingga ujungnya nanti, pasien yang masuk ke rumah sakit ini memang betul-betul kasus penyakit berat,” tutupnya. (Dik2/c)

Sumber: hariansib.co

manajemenrumahsakit.net :: Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menegaskan agar pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah jangan mengabaikan prinsip efisiensi. Menurut Gubernur, prinsip efisiensi harus menjadi

manajemenrumahsakit.net :: Baturaja (ANTARA Sumsel) – Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta atau lebih dikenal dengan program berobat gratis di RSUD dr Ibnu Soetowo Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang belum dibayar oleh provinsi selama delapan bulan sebesar Rp8 miliar.

“Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Sumsel Semesta (Jamkesmas) atau berobat gratis yang kita ajukan ke Pemprov baru cair selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2014 senilai Rp1 miliar perbulan. Sementara sisanya Rp8 miliar sampai sekarang belum dibayar,” kata Direktur Utama RSUD dr Ibnu Soetowo Baturaja, dr H Harseno, Sabtu.

Harseno mengaku, tidak tahu kenapa klaim itu sampai sekarang belum dibayar Pemprov Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

“Namun seingat saya, pihaknya secara rutin telah mengajukan klaim program unggulan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin tersebut setiap bulan,” katanya.

Menurut dia, seluruh persyaratan administrasi sudah dipenuhi, tetapi ternyata selama delapan bulan ini klaim itu tidak dibayarkan.

Akibat kondisi itu lanjut dia, pihaknya kewalahan menutupi biaya operasional untuk mengurus pasien berobat gratis yang setiap hari cukup banyak berobat di rumah sakit pemerintah tersebut.

“Kita terpaksa pinjam untuk menutupi biaya operasional itu,” tegasnya.

Kendati demikian, pihaknya menjamin pelayanan terhadap pasien berobat gratis di rumah sakit yang dipimpinnya itu tetap akan maksimal, meskipun pihak provinsi lamban mencairkan klaim dari manajemen RSUD dr Ibnu Soetowo Baturaja.

“Silahkan saja di cek langsung. Saya jamin meskipun kami pusing dan bingung menyikapi masalah klaim yang nunggak ini, tetapi pelayanan kepada pasien tetap menjadi prioritas utama tidak boleh berkurang sedikitpun,” katanya.

Ia berharap, pihak provinsi dalam hal ini Dinkes Sumsel agar cepat memproses pencairan klaim tersebut, sehingga uangnya bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien dan menambah fasilitas pengobatan di RSUD dr Ibnu Soetowo Baturaja.

Sumber: antaranews.com