JAKARTA

JAKARTA, KOMPAS.com

Jakarta, 8 Januari

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mengaku telah membuat manual rujukan rumah sakit bagi ibu melahirkan dan bayi baru lahir di wilayah setempat.

Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya ibu melahirkan yang tidak dapat dilayani karena terbatasnya fasilitas di RSUD Sleman.

“Kami bersama pemerintah tingkat provinsi telah membuat manual rujukan mengenai rumah sakit mana saja ibu melahirkan dapat dirujuk,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Mafilindati Nuraini, Rabu (8/1).

Lantaran fasilitas terbatas, RSUD Sleman tidak dapat melayani 25 persen pasien persalinan per hari. RSUD Sleman hanya memiliki 12 tempat tidur untuk ibu melahirkan.

Padahal, pasien persalinan rata-rata mencapai 5-10 orang per hari. Linda, sapaan akrab Kepala Dinkes,

membantah RSUD menolak ibu melahirkan. “Mereka tidak tertampung, kami bukan menolak,” ujarnya.

Manual rujukan telah memetakan rumah sakit rujukan bagi ibu melahirkan di seluruh wilayah Sleman. Linda mengatakan ada dua RSUD dan 26 rumah sakit di Sleman yang bisa menjadi rujukan.

“Saat ini sudah ada rujukan berjenjang dan pengaturan regional. Kalau rumah sakit pemerintah tak bisa menampung, masih ada RS swasta,” ungkapnya.

Untuk persalinan yang tidak membutuhkan rujukan, ibu melahirkan dapat menggunakan fasilitas kesehatan selain RSUD. Sleman telah memiliki 25 puskesmas yang lima di antaranya bisa melayani rawat inap.

Masing-masing puskesmas tersebut sudah dilengkapi 10 unit tempat tidur untuk ibu bersalin. “Untuk kelahiran normal tanpa perlu rujukan bisa ke puskesmas,” ujar Linda.

Selain puskesmas, Sleman mengklaim memiliki lebih dari 200 bidan yang melayani pasien persalinan. Bidan desa dan klinik bersalin dinilai ada banyak di Sleman. “Untuk fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan dasar bisa menangani kasus persalinan normal,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Sleman, Joko Hastaryo mengakui ada pasien ibu melahirkan yang ditolak lantaran tempat tidur persalinan penuh. Antrean tempat tidur terjadi lantaran tidak semua ibu bersalin hanya dirawat satu hari.

“Kalau ada gangguan, pasien melahirkan bisa dirawat hingga tiga hari. Jika sudah penuh, terpaksa pasien yang mau masuk ditolak,” ungkap Joko.

RSUD Sleman sebenarnya memiliki 221 tempat tidur. Sebanyak 117 tempat tidur terdapat di kelas tiga, 35 tempat tidur untuk kelas dua, 51 kelas satu, dan 18 tempat tidur VIP.

Akan tetapi, ibu bersalin dinilai tidak dapat dicampur dengan pasien lain. Lantaran selalu penuh, RSUD Sleman akan menambah tempat tidur ibu bersalin menjadi 30 unit pada 2014.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA, KOMPAS

BPJS Belum Efektif, Perlu Sosialisasi

SANGATTA. Meski pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah berlaku per 1 Januari, namun kenyataan di lapangan belum berjalan mulus. Pasalnya masyarakat masih banyak yang belum tahu persis prosedur dan cara berobat dengan menggunakan layanan BPJS ini.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kutim Bahrani Hasanal mengatakan, masyarakat sudah terbiasa dengan pola lama menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau jaminan kesehatan lainnya selama ini. Di mana di RSUD, bisa juga dilayani secara langsung atau tanpa rujukan. Sementara dalam Pola pengobatan BPJS, wajib hukumnya melalui rujukan dokter praktek atau dari Puskesmas.

SRAGEN

BPJS Info Masyarakat tak perlu khawatir akan perbedaan kualitas pelayanan di rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski rumah sakit dibedakan atas beberapa tipe berdasarkan kemampuan memberikan pelayanan medis, yakni tipe A, B, C, dan D, namun sistem pembiayaan dalam JKN takkan menyebabkan perbedaan kualitas layanan kepada pasien.

Direktur Pelayanan PT Askes (persero) Fadjriadinur menegaskan, paket pembiayaan untuk RS melalui sistem INA-CBG’s kini telah dinaikkan sebesar 29-54 persen. Dengan penyesuaian harga paket tersebut, kekhawatiran adanya perbedaan kualitas pelayanan semestinya tak perlu terjadi.

“Sekarang hal tersebut sudah tidak perlu dikhawatirkan,” katanya pada acara bertema ‘Pelaksanaan BPJS 2014’ Senin (6/1/2013), di Jakarta. Sebagai informasi, dalam pelaksanan proram JKN 2014 digunakan sistem INA-CBG’s 4.0 yang merupakan modifikasi program INA-CBG’s 3.1. Kenaikan harga paket hingga 29 persen berlaku untuk rumah sakit tipe A.

Sedangkan peningkatan 54 persen berlaku bagi rumah sakit tipe B, C, dan D. Dengan peningkatan ini, harga paket dalam setiap tipe rumah sakit menjadi tak terlalu jauh. Saat ini menurut Fajriadinur, perbedaan harga paket dalam tipe rumah sakit hanya berkisar 20-40 persen saja. Perbedaan harga paket dalam tipe rumah sakit didasarkan atas fasilitas dan kapasitas rumah sakit. Rumah sakit tipe A memiliki lebih banyak spesifikasi alat. Rumah sakit ini juga memiliki kapasitas lebih banyak dibanding tipe B, C, dan D.

Hal inilah yang menyebabkan harga paket untuk rumah sakit tipe A lebih tinggi. Fajriadinur menjelaskan, harga paket INA-CBG’s sudah ditentukan tim kendali mutu yang beranggotakan kalangan profesi, akademisi, pakar asuransi, pemerintah pusat dan daerah. “Dengan keanggotaan ini maka INA-CBG’s bisa dipastikan efektif dan memberikan manfaat maksimal, bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan,” kata dia.

Dengan harga paket yang tidak terlau jauh, pasien pun diharapkan tak terkonsentrasi di satu rumah sakit. Distribusi merata akan memudahkan pasien melakukan pengobatan, terutama peserta JKN 2014. Hal ini akan berefek pada tercapainya visi BPJS, untuk memasukkan semua masyarakat Indonesia dalam cakupan JKN.

“Saat ini jumlah peserta JKN 2014 per Desember 2013 adalah 116.122.065 jiwa. Sedangkan penambahan peserta sejak pembukaan pada 1 Januari 2014 jumlah peserta sudah mencapai lebih dari 30 ribu jiwa dari seluruh Indonesia. Dengan segala fasilitas yang ada jumlah ini akan terus meningkat,” kata Fajriadinur.

Sumber : kompas.com

Compassion in the NHS is