Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP,MH mengakui RSUD Dok II Jayapura sudah sakit akut selama bertahun-tahun sehingga perlu pengobatan secara serius.

“Bukan orangnya yang sakit parah tetapi rumah sakitnya yang sakit parah. Petugas kesehatannya sakit luar biasa bertahun-tahun. Hal ini yang terjadi di RSUD Dok II Jayapura,” kata Lukas saat melantik Direktur RSUD Dok II Jayapura, Rabu (31/7) kemarin di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.

Namun saat ini, kata Lukas, RSUD Dok II Jayapura sudah disembuhkan. Oleh karena itu ia minta jangan lagi ada pihak yang membuat rumah sakit itu sakit lagi dan orang yang datang berobat tidak bisa ditolong.

Dulu, Rumah Sakit Dok II Jayapura merupakan rumah sakit terbaik di kawasan pasific dan itu mendapat pengakuan dari negara-negara yang berada di kawasan pasific. Namum, dengan kemajuan perkembangan sekarang, rumah sakit rusukan terbesar di Papua dan Papua Barat tersebut, justru menjadi rumah sakit terjelek di Indonesia bahkan dunia.

“Kesan masyarakat bahwa Rumah Sakit Dok II merupakan rumah sakit terjelek, setelah saya lihat kondisinya memang sudah sangat parah,” aku Lukas.

Lanjut gubernur, rumah sakit di kabupaten-Kabupaten masih sangat bagus, bila dibandingkan dengan Rumah Sakit Dok II Jayapura. Maka dari itu, ini tugas berat yang dipikul oleh direktur baru, Jerry Msen dan kawan-kawan untuk menghilangkan kesan masyarakat bahwa Rumah Sakit Jayapura itu buruk dan jelek.

Dikatakannya, kata terjelek dan terburuk bukan saja keluar dari mulutnya selaku Gubernur Papua, tetapi hampir semua masyarakat Papua mengatakan hal itu. Bahkan masalah di rumah sakit itu sudah cukup lama tetapi tidak selesai-selesai. “Saya ikuti terus masalah yang terjadi di rumah sakit sakit ini, masalahnya tidak habis-habisnya,” lanjut Lukas.

Ia berharap kepada direktur dan seluruh jajaran yang baru dilantik agar memperbaiki kesan masyarakat tentang rumah sakit terjelek yang melekat di RSUD Dok II Jayapura selama bertahun-tahun.

“Tolong perbaiki secara baik, pelayanan harus prima. Kalau saudara tidak bisa memperbaiki, saya mau lihat satu tahun ini jika tidak ada tanda-tanda perbaikan semua kita kasih pindah ke daerah terpencil,” katanya.

Ia kembali minta kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera menyelesaikan masalah-masalah di rumah sakit tersebut. Tidak boleh ada pengotak-kotakan atau kelompok-kelompok. Direktur yang baru harus merangkul semua pihak yang ada di lingkungan rumah sakit. Mulai dari tukang sapu, cleaning servis, bidang, suster sampai dengan wakil direktur.

‘’Jangan sepelekan tukang sapu dan clening servis. Mereka semua harus dirangkul untuk membuat Rumah Sakit Dok II menjadi baik. Jika tidak, masalah akan terus ada dan tidak ada habis-habisnya,” kata mantan Bupati Puncak Jaya itu.

Sumber: papuapos.com

However, with barely more than 10 per cent of patients responding to the survey, the usefulness of the data – a cornerstone of the Government’s response to the Stafford Hospital care scandal – has already been called into question.

4,500 hospital wards in England were given a rating from -100 to +100 based on patients’ responses on how likely they would be to recommend them to friends and family.

One A&E department, Barnet and Chase Farm Hospitals NHS Trust, received a negative rating in the latest data, from June this year. 36 individual hospital wards nationwide were also rated negatively in June, 38 in May and 66 in April.

The health secretary Jeremy Hunt called the survey an historic moment for the NHS.

“This simple survey will give us the information we need to celebrate the best in our NHS and root out poor care,” Hunt said. “By making these ratings public we’re giving patients the power to choose the best place for their care – and driving other hospitals to raise their game.”

There were, however, broad variations in the number of patients that responded to the survey, ranging from just 2.7 per cent of patients at East Kent Hospitals University Foundation Trust, to 100 per cent at the private Parkside Hospital in London.

NHS England said that low response rates could have a “dramatically disproportionate impact on outcomes” but anticipates that the survey will become more “robust” as greater patient numbers are encouraged to take part.

Tim Kelsey, NHS England’s director of patients and information, said: “There are some home truths here and everyone will expect those trusts who have large numbers of their patients choosing not to recommend their services to respond as quickly as possible.”

However, critics said that the information collected by the survey was meaningless.

“The way in which the data for the friends and family test is collected varies widely and is open to gaming,” said Jocelyn Cornwall, director of the Point of Care Foundation, which campaigns for better patient care. “People who respond are not part of a random sample, but are self-selecting or worse, are encouraged to respond by staff. Clearly there is a temptation for staff to encourage responses from patients who they feel will respond positively, especially as a positive result is linked to financial reward.”

Government guidance on implementing the friends and family surveys, which are backed by the Prime Minister, recommend that healthcare commissioners “reward high standards”.

The surveys were rolled out in hospitals in April following a year of pilots in the Midlands and the east of England. There are plans to extend them to GP surgeries, maternity services and mental health and community services by the end of 2014.

The Royal College of Nursing (RCN) said that action should be taken at wards with low scores, regardless of low response rates.

“Any one patient having a bad experience is one too many and where this emerges in the data, trust boards and their leaders must commit to taking prompt action,” said Dr Peter Carter, the RCN’s chief executive and general secretary.”

In a statement from Portugal, where he is on holiday, David Cameron said: “I am determined to give patients a far greater voice within the NHS as a way of highlighting the best and worst of care within our hospitals. With the friends and family test, we now have a single measure that looks at the quality of care across the country. I want the NHS to put patient satisfaction at the heart of what they do and expect action to be taken at hospitals where patients and staff say standards are not good enough.”

Source: independent.co.uk

RSUD Djasamen Saragih PemantangSiantar

SIANTAR – Ketiadaan apotek mengakibatkan pelayanan kefarmasian RSUD dr Djasamen Saragih belum terwujud. Padahal, pelayanan farmasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 119/MENKES/SK/X/2004, tanggal 19 Oktober 2004 tentang Standar pelayanan farmasi di rumah sakit.

Dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 15 disebutkan, yang menyatakan bahwa persyarakatan kefarmasian harus menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat dan terjangkau.

Pada penjabaran laporan BPK RI, bahwa fungsi pelayanan kefarmasian di rumah sakit dr Djasamen belum memenuhi seluruh kebutuhan obat pasien. Sementara salahsatu tujuan dari Rumah Sakit dr Djasamen adalah pelayanan prima bagi semua golongan dengan memiliki 16 instalasi, yang salahsatunya adalah farmasi.

Sementara Rumah Sakit dr Djasamen hanya melayani pasien Jamkesmas dan Askes. Sedangkan pasien umum, untuk memeroleh obat terpaksa mengupayakannya dari luar.

Mengenai persediaan obat-obatan, Rumah Sakit dr Djasamen hanya menyediakan bahan habis pakai keperluan rumah sakit, berupa alat-alat kesehatan. Sementara obat-obatan (persediaan farmasi) disediakan oleh apotek pihak ketiga.

Apotek yang bekerja sama dengan Rumah Sakit dr Djasamen adalah Apotek Simalungun. Kemudian kerja sama antara PT Askes (persero) Cabang Pematangsiantar serta Apotek Simalungun, untuk penyediaan dan pelayanan resep obat rawat inap tingkat lanjutan dengan sistem one day dispensing bagi peserta askes Sosial PT Askes dan Apotek berada di lingkungan rumah sakit.

Dari analisa perjanjian kerja sama tersebut, diketahui bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit dr Djasamen melalui Apotek Simalungun hanya menyediakan dan melayani obat-obatan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan peserta Jamkesmas serta pasien rawat inap peserta Askes. Sementara bagi pasien rawat jalan peserta askes langsung ke Apotek Sejahtera.

Akan tetapi, bagi pasien umum rawat inap dan rawat jalan tidak dapat membeli obat di apotek tersebut, melainkan harus membeli obat di apotek lain di luar lingkungan rumah sakit tersebut.

Berdasarkan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap tahun 2011 dan semester I tahun 2012 , jumlah pasien umum sebanyak 32.329 orang, pasien Askes 86.845 orang dan pasien Jamkesmas 21.702 orang.

Dari data tersebut sebanyak 32.329 orang pasien umum rawat inap dan rawat jalan yang tidak mendapat pelayanan farmasi di Rumah Sakit dr Djasamen. Dengan demikian, manajemen rumah sakit belum membuat kebijakan penanggulangan ketiadaan obat-obatan bagi pasien umum, sehingga belum terwujud pelayanan kefarmasian yang bermutu dan terjangkau.

Ketika itu, Kepala Farmasi beralasan kepada BPK bahwa di Instalasi Farmasi tidak memiliki persediaan obat-obatan berhubung instalasi tidak pernah melakukan kegiatan pengadaan obat-obatan karena ketiadaan anggaran.

Direktur rumah sakit juga menjelaskan ketika itu, bahwa pihak rumah sakit telah mengajukan permohonan mendirikan apotek sendiri.

Namun izin dari Pemerintah Kota Pematangsiantar belum diperoleh. Dijelaskan juga bahwa kegiatan pelayanan kefarmasian dapat berjalan optimal jika semua faktor pendukung pelayanan termasuk sarana, prasarana dan SDM terpenuhi. Namun kenyataannya, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena keterbatasan anggaran.

Solusinya Ada di Pemko
Kabid Pelayanan dr Laurensius mengatakan, tahun ini mereka berupaya melaksanakan rekomendasi BPK untuk optimalisasi pelayanan Rumah Sakit dr Djasamen. Pihaknya telah membuat surat edaran dalam hal penentuan jadwal kunjungan dokter spesial kepada pasien rawat inap.

Kemudian, organisasi Satuan Pengawas Intern (SPI) juga sudah dibentuk. Ketuanya adalah dr Andi Rangkuti. Dr Andi Rangkuti juga sekaligus bertugas sebagai Humas Rumah Sakit dr Djasamen.

Pada kesempatan yang sama, Humas RS dr Andri Rangkuti menjelaskan, dalam peningkatan pelayanan RS bukan semata-mata tugas dan tanggungjawab direktur rumah sakit, melainkan seluruh pihak seperti pemko dan lembaga DPRD. Menurut dr Andi, salahsatu solusi agar rumah sakit dapat optimal bekerja harus cepat menjadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pihak rumah sakit bisa mengelola sendiri keuangannya.

Selama ini, karena penganggarannya dari APBD membuat sistem pelayanan RS terganggu. Salahsatu contohnya adalah pembayaran jasa medis dokter selalu terlambat. Akibatnya, semangat dokter menjadi berkurang.

Rp39,3 Miliar dari APBD Untuk Operasional RS
Sementara itu, pada APBD tahun 2012, diketahui bahwa alokasi dana operasional Rumah Sakit dr Djasamen mencapai Rp39,3 miliar. Untuk alokasian belanja tak langsung sebesar Rp20,9 miliar dan biaya langsung sebesar Rp19,2 miliar.

Sejumlah pasien Rumah Sakit dr Djasamen, meminta manajemen memaksimalkan pelayanan medis. Selama ini, kunjungan dokter ke pasien hanya dilakukan sekali sehari sementara saat malam hari dokter sering tidak masuk. “Selama ini, menurut saya jumlah dokter di rumah sakit ini cukup banyak. Tetapi yang melakukan cek kebanyakan hanya perawat saja.

Kami sangat mengharapkan adanya perubahan di rumah sakit ini dengan cara memperbaiki dan meningkatkan pelayanan pasien. Selama ini, pasien Jamkesmas terkesan dianaktirikan,” kata Muhadar Sinaga (46), keluarga pasien RSUD Siantar ketika ditemui METRO, Senin (29/7).

Ia menyebutkan, selama ini, yang rutin melakukan pemeriksaan kebanyakan adalah dokter muda yang masih menjalani pendidikan. Sementara, pasien banyak yang masih meragukan kemampuan mereka terutama dalam menganalisa kondisi pasien karena dianggap kurang berpengalaman.

Kita hanya ingin rumah sakit pemerintah ini lebih terjamin pelayanannya dibanding rumah sakit swasta,” pintanya.

Menurut Sugiarto (40), keluarga pasien di RSUD Siantar, pihak rumah sakit perlu menugasi dokter jaga di malam hari. Sebab menurutnya, pada malam hari, sering pasien terserang penyakit kambuh namun tidak mendapat penanganan medis secara langsung.

Dirut Rumah Sakit dr Djasamen Saragih dr Ria Telaumbanua menjelaskan, selama ini pelayanan pasien sudah dimaksimalkan. Kemudian soal pasien Jamkesmas mereka tetap memberlakukan sama dengan pasien lain.

Ia menyebutkan, selama ini, mekanisme kerja mereka sudah sesuai prosudur yang berlaku. “Kalau ditanya pelayanan semuanya sudah sesuai dan kami sudah lakukan yang terbaik. Jadi semua pasien tetap diperlakukan sama. Soal tindakan medis kami ambil sesuai kondisinya dan akan ada dokter yang membidangi penyakit si pasien ini. Jadi kalau pelayanan saya pastikan semuanya sudak maksimal,” katanya mengakhiri.

Sumber: metrosiantar.com

	CREATING A SAFE ENVIRONMENT FOR CARE Defining the Relationship between Cleaning and Nursing Staff Editor : Royal College of Nursing (RCN) dan Association of Healthcare Cleaning Professional (AHCP) Tahun : 2013 Penerbit : Royal College of Nursing (RCN) dan Association of Healthcare Cleaning Professional (AHCP) Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
The role of chief executive officers in a quality improvement initiative: a qualitative study Editor : Anam Parand, Sue Dopson dan Charles Vincent Tahun : 2013 Penerbit: group.bmj.com Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
The meaning of persons in medicine Authors: Nolan PJ Department of Internal Medicine, Toowoomba Hospital, Toowoomba, QLD, Australia; Rural Clinical School, University of Queensland School of Medicine, Toowoomba, QLD, Australia Published Date July 2013 Volume 2013:5 Pages 31 – 33 DOI: http://dx.doi.org/10.2147/JHL.S48109 Keywords: ethics, patient focus, commitment, clinical care, humanness Abstract: Modern health care is at risk of dehumanizing the patient encounter. Pressures of containing costs, maintaining efficiency, and benchmarking with scientific advancements may blur the essential responsibility of medicine: to care for the sick person. Mechanisms common in most health systems have already transformed the sick person from an individual to a numerated entity. Reflecting on three personal vignettes, the subtlety of this trend is highlighted and the challenge to maintain humanness is explored.
First, Do No (Financial) Harm Christopher Moriates, MD1; Neel T. Shah, MD, MPP2; Vineet M. Arora, MD, MAPP3 [-] Author Affiliations 1University of California, San Francisco 2Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 3University of Chicago, Chicago, Illinois JAMA. 2013;310(6):577-578. doi:10.1001/jama.2013.7516.
Health-related quality of life questionnaires in lung cancer trials: a systematic literature review Editor : Kathrin Damm, Nicole Roeske and Christian Jacob Tahun : 2013 Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
	Travelling Well: Essays in Medical Tourism Editor: Ronald Labonté, Vivien Runnels, Corinne Packer and Raywat Deonandan Penerbit : Institute of Population Health Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
The relationship between avoidable hospitalization and accessibility to primary care: a systematic review Editor : Aldo Rosano, Christian Abo Loha, Roberto Falvo, Jouke van der Zee, Walter Ricciardi, Gabriella Guasticchi and Antonio Giulio de Belvis Tahun : 2012 Penerbit :Oxford Journals Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

 

Puluhan dokter dari Asosiasi Dokter Fungsional Indonesia mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Balaikota, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (30/07).

Kedatangan mereka memprotes implementasi honor dalam layanan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Para dokter itu menilai, sistem pembayaran KJS merugikan dokter dan rumah sakit. Dokter spesialis kandungan dari RSUD Koja, Yaman Gatina Barus meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi pola pembayaran KJS yang masih menggunakan sistem Indonesia-Case Base Groups (INA-CBGs).

Yaman menilai, INA CBGS’s tidak berpihak pada nasib dokter yang melayani pasien melalui KJS. Sebab itu, Yaman berharap kepada Jokowi untuk bisa menyesuaikan tarif pelayanan dengan kondisi lapangan.

“Tolonglah, kami juga manusia. Kami juga minta diperhatikan sehingga INA CBGs ini tarifnya bisa disesuaikan dengan situasi. Karena INA CBGs ini hanya kendali mutu dan kendali biaya, tidak ada kendali SDM. Dia tidak peduli yang mengerjakan itu dokter spesialis, dokter umum maupun perawat,” harap Yaman.

Regulasi INA CBG’s itu, Yaman menuturkan, tidak sebanding dengan layanan seorang dokter dengan jumlah pasien pengguna KJS. Tidak hanya itu saja. Satu orang tenaga dokter, terang Yaman, hanya diberikan honor pelayanan Rp 10.000 per satu pasien KJS.

“Lihat ini, untuk jasa pelayanan dokter spesialis di poliklinik, itu cuma 10 ribu, tapi itu dibayarkan dengan potong pajak, dan kita terima bersih Rp 8.500 per satu pasien. Di Jakarta, parkir saja mau dibikin Rp 8 ribu. Jadi ini tenaga dokter mau diapain? Dokter ahli ini,” tukas Yaman, sambil menunjukkan bukti kwitansi jasa pelayanan medis yang diberikan dokter spesialis.

Sependapat dengan Yaman, Dokter Spesialis Paru RSUD Pasa Rebo, Eva Sridiana, merasa keberatan dengan penerapan INA CBG’s dalam pelayanan KJS. Ia merasa, sistem INA CBG’s tidak menghargai profesi seorang dokter.

“Kami dokter itu harus sekolah, kemudian sekolahnya lama. Masa hanya dibayar Rp10.000, ini juga beda-beda tiap rumah sakit,” kata Eva bersama rombongan dokter yang lain saat bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati.

Pada kesempatan itu, Dien berjanji akan mencarikan solusinya agar pemberlakuan tarif layanan kesehatan di seluruh RSUD rujukan dapat berlaku sama yang disesuaikan dengan prosedur penanganan penyakit.

“Jadi rumah sakit semua harus ikutin ada masalah internal yang butuh kebijakan gubernur. Ini yang harus disamakan itu gaji atau honor. Kalau PNS kan gajinya sudah jelas,” kata Dien.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem INA CBG’s pada 1 April 2013 lalu yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan. Model pembayaran INA CBG’s menerapkan sistem paket berbasis pada penyakit yang diderita pasien pengguna KJS. Paket layanan kesehatan yang didapat pasien KJS mulai dari layanan pengobatan, obat-obatan, sampai jaminan perawatan ruangan rawat inap.

Sumber: berita8.com

	Strategic collaborative quality management and employee job satisfaction Editor : Ali Mohammad Mosadeghrad Tahun: 2014 Penerbit : International Journal of Health Policy and Management Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
The role of chief executive officers in a quality improvement initiative: a qualitative study Editor : Anam Parand, Sue Dopson dan Charles Vincent Tahun : 2013 Penerbit: group.bmj.com Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
	Peran Direktur Medis: sebagai Tuan atau Pelayan? Editor : Antonie Kossaify, Boris Rasputin, Jean Claude Lahoud Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
	Change Management: Mengapa Proses Transformasi Gagal Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
Capacity of middle management in health-care organizations for working with people—the case of Slovenian hospitals Editor : Brigita Skela Savic and Andrej Robida Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
Physician and nurse supply in Serbia using time-series data Editor : Milena Santric-Milicevic, Vladimir Vasic and Jelena Marinkovic Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
Gender-based distributional skewness of the United Republic of Tanzania’s health workforce cadres: a cross-sectional health facility survey Editor : Amon Exavery, Angelina M Lutambi, Neema Wilson, Godfrey M Mubyazi, Senga Pemba and Godfrey Mbaruku Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
Developing a tool to measure satisfaction among health professionals in sub-Saharan Africa Editor : Adama Faye, Pierre Fournier, Idrissa Diop, Aline Philibert, Florence Morestin and Alexandre Dumont Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
The accuracy of general practitioner workforce projections Editor : Malou Van Greuningen, Ronald S Batenburg and Lud FJ Van der Velden Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
The role of Clinical Officers in the Kenyan health system: a question of perspective Editor : Patrick Mbindyo, Duane Blaauw and Mike English Tahun : 2013 Penerbit : BioMed Central Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

Sukabumi, Masyarakat semakin menuntut pelayanan yang bermutu dengan menggunakan peralatan yang canggih dan pelayanan yang maksimal, dan semakin meningkat juga akan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan rumah sakit itu sendiri, Sehingga dari semuanya itu maka fungsi pelayanan rumah sakitpun secara bertahap harus ditingkatkan agar menjadi lebih efisien, sehingga nantinya rumah sakit tersebut menjadi rantai pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi utama dalam penyembuhan dan pemulihan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi masyarakat, Ungkap Dr. Hendrawan Direktur BLUD RSUD Sekarwangi kepada KSS, Selasa(29/07).

Diakuinya bahwa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Sekarwangi ini, masih sering kali menjadi sorotan masyarakat, Kondisi ini cukup wajar karena mengingat RSUD Sekarwangi ini masih bertype “C”, Tapi upaya memberikan pelayanan rumah sakit yang maksimal kepada pasien masih terus ditingkankan, Akan tetapi hal itu masih sering menjadi salah penafsiran, Padahal kami sudah membuktikan Seperti halnya dengan sedang dibangunnya sarana gedung pasien yang saat ini sedang dalam pembangunan agar memadai,  Alat kesehatan yang kita coba terus dilengkapi dan juga dari segi SDM para medisnya pun, semakin terus kami upayakan maksimal agar menunjang pelayanan kesehatan yang optimal, Ungkapnya.

Sementara itu menurut Kabag TU Dr. Cecep, “Pihaknya menginformasikan kepada masyarakat khususnya bagi pasien yang mempergunakan ASKES (Asuransi Kesehatan), Terhitung Agustus 2013 ini, Akan ada perubahan harga pelayanan ASKES, yang mana sebelumnya mungkin dapat bisa dirasakan berat oleh si pengguna ASKES, maka dengan upaya mengatasi persoalan itu kami atas nama pemerintah daerah dalam hal ini BLUD RS Sekarwangi dan pihak ASKES akan memberlakukan perubahan nilai biaya pengguna ASKES tersebut sesuai dengan derap perubahan yang telah kita ajukan, Jelasnya.

Sumber: kabarsukabumi.com

	Patient mobility in the global marketplace: a multidisciplinary perspectiveEditor : Neil Lunt, Russell Mannion Tahun: 2014 Penerbit : International Journal of Health Policy and Management Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
	Customers’ Complaints and its Determinants: The Case of a Training Educational Hospital in Iran Editor : Hossein Ebrahimipour; Ali Vafaee-Najar; Ahmad Khanijahani; Arefeh Pourtaleb ; Zoleykha Saadati; Yasamin Molavi; Shahnaz Kaffashi Tahun: 2013 Penerbit : International Journal of Health Policy and Management Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
Potensi Pasar Medical Tourism Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
	Making Sense of “Consumer Engagement” Initiatives to Improve Health and Health Care: A Conceptual Framework to Guide Policy and Practice Editor : Jessica N. Mittler, Grant R. Martsolf, Shannon J. Telenko, Dennis P. Scanlon, Pennsylvania State University Penerbit : Milbank Memorial Fund Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini
	Exploring patient participation in reducing health-care-related safety risks Tahun: 2013 Penerbit : World Health Organization Bagi Anda yang ingin memiliki dan membaca, Silahkan Klik Disini

 

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh (PPJJ) di kantor Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) Jakarta,  Selasa (16/7/2013). Penggunaan unit pelatihan ini, menurut Menkes, tak hanya ditujukan untuk memperbaiki kualitas tenaga kesehatan, tetapi juga mempemudah mereka dalam menimba ilmu.

“Nantinya seluruh tenaga kesehatan (nakes) bisa belajar tanpa harus ke Jakarta. Kualitas nakes bisa terus meningkat,” kata Nafsiah saat peresmian.

Dalam praktiknya, unit ini menggunakan sistem e-learning. Penggunaan sistem berbasis internet ini memungkinkan pembelajaran teori bisa berlangsung tanpa harus bertatap muka. Kendati begitu, untuk beberapa materi, semisal uji kasus dan praktik, tatap muka tetap dilakukan. Sistem ini, kata Nafsiah, untuk mengejar persamaan kualitas nakes di seluruh wilayah Indonesia.

Nafsiah mengatakan, saat ini masih banyak nakes yang berpendidikan di bawah diploma tiga. Diperkirakan 146.542 tenaga kesehatan masih belum memenuhi kualifikasi, padahal sudah lama mengabdi.

“Nantinya mereka akan menerima teori dan praktik untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk itu kita sedang mengusahakan mereka bisa menerima ijazah setara D-3,” kata Nafsiah.

Unit pelatihan ini sedianya digunakan efektif mulai September 2013. Propinsi yang sudah siap melaksanakan PPJJ adalah Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. PPJJ dilaksanakan bekerja sama dengan poltekes di propinsi setempat.

“Tiap propinsi tinggal menyediakan dana untuk sambungan internet. Modul dan mentor kita sediakan. Kalau tidak ada poltekes, PPJJ bisa dilakukan di puskemas yang ada,” kata Nafsiah.

Nafsiah berharap program ini dapat diikuti dengan baik. Ia tak menampik bila penerapan teknologi informasi bukan hal mudah bagi sebagian tenaga kesehatan terutama di daerah. Apalagi sambungan internet di Indonesia tidak selalu stabil. Untuk hal ini, materi bisa diperoleh dalam bentuk softcopy atau CD.

“Yang penting lakukan terbaik untuk peningkatan dan persamaan kualitas,” kata Nafisah.

Peningkatan dan persamaan kualitas, kata Nafsiah, menjadi kunci pelayanan yang maksimal. Pelayanan yang baik merupakan faktor penentu kesuksesan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014.

Sumber: health.kompas.com