WAKIL Bupati Cirebon Ason Sukasa menggunting pita tanda diresmikannya RSU Tiar Medika,
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Kamis (31/1). Seperti RS swasta lain, rumah sakit tersebut juga
diharapkan bisa mengalokasikan 20 persen kapasitas rawat inapnya bagi warga miskin.(HANDRIANSYAH/”PRLM”)
Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta rumah sakit swasta untuk mengalokasikan dua puluh persen kapasitas rawat inapnya bagi warga miskin. Pasalnya, jumlah sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah saat ini diakui belum memadai.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon Dedi Supardi dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Ason Sukasa saat meresmikan Rumah Sakit Umum Tiar Medika di Kecamatan Astanajapura, Kamis (31/1).
“Kami berharap rumah sakit swasta tidak hanya mencari untung semata. Namun, lebih memikirkan juga jiwa sosial,” katanya.
Menurut Ason, saat ini penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2,8 juta jiwa yang tersebar di luas wilayah 990 kilometer persegi. Sementara jumlah rumah sakit yang dimiliki Pemkab Cirebon saat ini barud dua, yaitu RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled yang masih berstatus rumah sakit kelas B.
Sementara sarana kesehatan masyarakat lain yang dimiliki pemerintah adalah 57 puskesmas dan jaringannya yang tersebar di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon. Jumlah tersebut diakui masih belum memadai untuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada.
Sebagai pendukung, tambah Ason, saat ini di Kabupaten Cirebon ada tiga rumah sakit umum swasta yang sudah beroperasi yaitu RS Mitra Plumbon, RS Sumber Waras, dan RS Pertamina.
Selain itu ada dua rumah sakit lain, RS Jantung Hasna Medika dan RS Paru-paru Sidawangi.
Ason berharap, ke depan akan semakin banyak pihak swasta yang menaruh perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Cirebon. Namun, pembangunannya diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
Sebelumnya, Bupati Dedi Supardi juga pernah mengatakan bahwa pihaknya akan membuka investasi seluas-luasnya untuk di bidang kesehatan. “Perijina akan kami layani semudah mungkin. Jika ada yang mempersulit, silahkan lapor langsung pada saya,” ujar Dedi saat meresmikan RS Hasna Medika beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Dedi berharap kemudahan perijinan tersebut dihargai investor rumah sakit swasta dengan penyediaan layanan bagi warga miskin. Jangan sampai, rumah sakit swasta menolak pasien tidak mampu yang ingin berobat.
Menurut Dedi, pelayanan untuk warga miskin tidak akan membuat sebuah rumah sakit rugi. Pemerintah juga tidak akan tinggal diam, karena bisa berkontribusi lewat pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. (A-178/A-89)***
Sumber: pikiran-rakyat.com
