BPK dan Dirjen BUK Kritik RSUD Mattaher

JAMBI – Tata kelola dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi yang amburadul mendapat sorotan tajam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Dua lembaga negara itu mengkritik habis-habisan, khususnya mengenai masih rendahnya tingkat pelayanan serta minimnya fasilitas yang tersedia di rumah sakit plat merah itu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Usaha Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Supriyantoro, Sp.P mengaku prihatin lantaran tidak tersedianya alat Radioterapi dan Kemoterapi untuk pasien yang terkena kanker. Padahal, kata dia, sebagai rumah sakit rujukan daerah, sudah selayaknya menyediakan alat seperti ini. Apalagi, volume pasien yang terserang penyakit kanker di Jambi cukup tinggi.

Yang membuat dia heran, pihak manajemen rumah sakit justru lebih banyak menambah jumlah fasilitas yang tidak terlalu penting, seperti kursi dan meja. Padahal, kata dia, fasilitas itu belumlah terlalu penting ketimbang menyediakan alat serupa radioterapi.

“Tempat tidur memang perlu. Tapi, kalau bicara soal prioritas, bukankah lebih baik diadakan dulu fasilitas Radioterapi,” katanya didampingi anggota BPK RI Rizal Jalil dan Gubernur Jambi HBA saat berkunjung ke RSUD Raden Mattaher, kemarin (25/9).

Mantan Kepala bagian Rumah Sakit Tentara Mabes TNI ini berpesan, sudah saatnya RSUD Raden Mattaher mengedepankan aspek kualitas, tidak melulu hanya memikirkan kuantitas. Apalagi, kata dia, hampir tiap tahun anggaran yang mengucur ke RSUD dibelanjakan untuk membeli perlengkapan tempat tidur.

“Yang harus dibangun itu adalah, bagaimana pelayanan yang harus selalu ditingkatkan ke masyarakat. Pelayanan kesehatan harus menjadi sesuatu yang prioritas,” tegasnya.

Mengenai alat-alat kesehatan yang sudah menua, Supriyantoro meminta pihak RS berani menggandeng pihak ketiga. “Peluang RSUD ini lebih besar untuk menggaet pihak ketiga. Makanya perlu dipertimbangkan. Karena alat canggih mahal, perkembangan teknologi cepat. Terkadang setelah sekian tahun sudah tidak berguna,” jelasnya.

Sementara, anggota BPK RI Rizal Jalil mengatakan, dirinya sengaja mengundang Dirjen BUK ke Jambi untuk melihat kondisi ril RSUD Jambi. Ia berpesan agar pihak RSUD segera merespon dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik. “Sebab, ini merupakan implementasi dan aktualisasi dari program Jambi EMAS,” katanya.

Rizal juga menyindir soal anggaran APBN yang dipakai untuk pembangunan RS agar terserap dengan benar, sesuai prioritas atas bangunan baru. “Semoga semakin hari semakin baik pelayanan publiknya,” katanya.

Mendapat sindiran pedas, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) dengan santai berdalih bahwa problem di RS itu disebabkan anggaran untuk kesehatan yang memang masih sangat minim. Ia menjelaskan, selama kepemimpinannya yang baru menginjak dua tahun, penggunaan anggaran memang lebih banyak tersedot untuk perbaikan dan pembagunan insfratruktur jalan dan jembatan. Itu lantaran hanya ada 30 % saja jalan yang baik.

Apalagi, APBD Provinsi Jambi selama ini kecil. “Jambi ini penduduknya 3,1 juta. APBD cuma Rp 2,1 triliun pada tahun 2012 ini. Itulah yang akan kami bagi untuk bangun jalan, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.

Makanya, kata HBA, dia berharap bantuan dana dari pemerintah pusat, agar kedepannya RS dapat meningkatkan mutu serta pelayana terbaik kepada masyarakat. “Masalah Jambi saat ini memang insfrastruktur. Jadi inilah yang menjadi prioritas kami dalam dua tahun ini. Artinya, kecil peluang memperbesar sektor kesehatan. Jika dipaksa, infrastruktur APBD akan terganggu,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Sarolangun ini mengatakan, kekurangan ruangan maupun tempat tidur bagi pasien rawat inap merupakan salah satu kendala untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan banyak pasien yang terpaksa ditempatkan di koridor atau lorong-lorong jalan di Rumah Sakit.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Ali Imron, mengeluhkan keterbatasan infrastruktur. Minimnya SDM juga menjadi kendala utama. Makanya, saat ini pihaknya berusaha meningkatkan infrastruktur dan pemenuhan tenaga SDM, baik kualitas maupun kuantitas. “Pelayanan prima tidak terlepas dari masalah infrastruktur,” tegasnya.

RSUD Bantuan Dana Rp 75 M

HBA menyampaikan pada tahun 2013 akan mengupayakan pembangunan kelas dua, kelas satu dan VIP, RSDU Raden Mattaher. Diaharapkan, kedepannya RSUD dapat menampung 1.000 pasien. “Tahun 2013 kita mengupayakan dana pembangunan kelas dua dan kelas satu juga VIP, sekarang tempat tidur Rumah Sakit Umum 400 tempat tidur, kalau sudah selesai mencapai 1.000 tempat tidur,” katanya.

HBA optimis, pada tahun 2014 akhir dan 2015 awal Rumah Sakit Umum Raden Mattaher mampu menyelesaikan pembangunannya. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan prioritas utama pembangunan, selain meningkatkan ekonomi masyarakat. “Kita harapkan sudah selesai dengan 1000 tempat tidur, kita sudah memiliki VIP, kelas satu, kelas dua, kelas tiga termasuk fasilitasnya modern, mungkin terbaik se-Sumatera,” katanya.

Wakil Ketua BPK RI Rizal Djalil menyampaikan harapannya kepada Dirjen BUK Kementerian Kesehatan untuk memperjuangkan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut. Menurut dia, bantuan dana dari pemerintah pusat memiliki arti penting bagi daerah, terutama Provinsi Jambi yang harus memiliki rumah sakit rujukan.

Untuk membangun rumah sakit itu Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat usulan dana sebesar Rp 75 miliar. “Usulan rumah sakit Raden Mattaher ini Rp 75 miliar bisa dikabulkan. Tentu harapan kita lebih besar dari itu, bagaimana total dana belanja modal yang ada di Depkes, bagaimana situasi pembahasan di DPR, kita berharap mudah mudahan kebutuhan rumah sakit Jambi itu terpenuhi. Kita serahkan kepada Pak Dirjen mengatur itu bersama teman teman di DPR,” katanya.

Sumber: jambi-independent.co.id