Sesi 8
Sesi 8:
Kerangka Konsep Pengorganisasian Pelayanan Kesehatan
Deskripsi:
Sesi ini membahas kerangka konsep yang digunakan untuk pengorganisasian sector kesehatan yang kompleks. Perngorgansiasi bida di level makro dan mikro. Contoh di level makro adalah keadaan yang kompleks tersebut semakin meningkat dengan adanya badan baru yang sangat kuat di system kesehatan yaitu BPJS di Indonesia. Di negara lain di Asia Tenggara juga terjadi peningkatan kompleksitas pengorganisasian karena adanya lembaga baru jaminan kesehatan yang sangat bertenaga karena memegang dana besar dan fungsi strategis.
Pembahasan dalam sesi ini akan melihat hubungan antara posisi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang secara tradisional sangat kuat, menjadi “melemah” dengan adanya pemain baru dalam system kesehatan. “Pelemahan” ini dapat menjadi lebih berat ketika Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tidak siap menjadi Regulator di era baru. Dalam konteks RS, Kementerian Kesehatan mempunyai dua posisi yang menjadi sulit dalam era JKN. Pertama menjadi regulator untuk seluruh RS di Indonesia, namun sekaligus menjadi Operator RS yang cukup signifikan. Di sisi lain ada BPJS yang mempunyai power besar dalam system pembayaran RS. Akibatnya proses pengambilan keputusan menjadi problematic.
Di sisi mikro ada kebijakan otonomi RS pemerintah yang diwujudkan secara terbatas melalui kebijakan BLUD. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan motivasi kerja dokter. Di kebijakan RS Swasta, ada kebijakan yang memperbolehkan mempunyai dokter dari RS pemerintah. Dengan adanya pembayaran claim INA-CBG, pengorganisasi di level mikro menjadi lebih rumit.
Tujuan:
Setelah mengikuti sesi ini para peserta diharapkan mampu memahami:
- Konsep Governance dan hubungan antar pelaku di era JKN
- Desentralisasi dalam era JKN
- Konsep Hubungan antar Agensi.
Materi:
Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Video
Bedah Buku Kebijakan Pembiayaan dan Fragmentasi Sistem Kesehatan Video
