UU RS sudah berlaku selama kurang lebih tiga tahun, namun Badan Pengawas RS belum berfungsi optimal, dan BPRS di level provinsi masih banyak yang belum terbentuk. Implementasi UU BPJS sudah di depan mata, namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bagaimana mekanisme pengawasannya, siapa yang mengawasi, dan seterusnya. Bahkan jika kita bicara mengenai hal yang mendasar, masih banyak RS yang sudah beroperasi bertahun-tahun namun ijin operasionalnya perlu dipertanyakan. Banyak RS yang kesulitan terakreditasi karena belum memenuhi standar pelayanan. Indonesia mentargetnya pencapaian MDGs 4 dan 5, namun kenyataannya angka kematian ibu dan bayi di beberapa daerah masih tinggi. Sebagian bermasalah di sistem rujukan, sebagian lagi bermasalah pada sumber daya dan sistem di RS. Berbagai masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat, atau pemerintah daerah, atau masyarakat secara terpisah-pisah. Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak agar semua unsur saling bersinergi untuk menghasilkan sistem pelayanan kesehatan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani. Dari situasi tersebut, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memajukan system kebijakan dan manajemen dalam rangka mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Sementara itu, situasi di dalam kampus seperti di UGM dirasakan bahwa kegiatan program pendidikan dan konsultasi yang selama ini masih perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk memajukan penggunaan ilmu kebijakan dan manajemen dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas Health Policy and Management di Fakultas Kedokteran UGM menjelang akhir tahun ini berkumpul untuk melakukan refleksi mengenai makna usia 20 tahun HPM.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Prof. Laksono Trisnantoro, MSC, PhD ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara para dosen, peneliti dan konsultan menggunakan suatu kerangka kerja, mengeratkan hubungan antar-ketiganya dan merencanakan kegiatan dimasa depan. Hal ini untuk menjawab tantangan kenyataan yang dihadapi setelah 20 tahun pendirian MMR dan KMPK UGM serta 15 tahun pendirian PMPK sebagaimana dijelaskan di atas. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk seminar dan workshop selama dua hari ini dihadiri oleh para dosen IKM, peneliti dan konsultan dari PMPK dan para undangan yaitu para dosen klinis di lingkungan FK UGM, dosen-dosen dari fakultas lain yang terkait dengan ilmu HPM, misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Fakultas Ilmu Budaya, dan sebagainya, serta beberapa praktisi manajemen di RS dan Dinas Kesehatan yang selama ini sudah mulai terlibat dalam berbagai kegiatan khususnya di lingkungan IKM dan PMPK FK UGM.
Dalam presentasinya membuka seminar ini, Prof. Laksono mengajak para peserta untuk memahami masalah dalam system kesehatan dan system pendidikan tenaga kesehatan. Menurutnya, pandangan politik dan ideologi sangat penting dan akan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara. Segmentasi masyarakat yang terjadi akibat perbedaan daya beli berdampak pada munculnya segmentasi di kelompok pelaku pelayanan kesehatan, yaitu RS. Ada RS yang berkembang untuk melayani segmen masyarakat mampu, ada yang melayani masyarakat tidak mampu. Prof. Laksono mempertanyakan apakah ada perbedaan mutu dari RS-RS yang berbeda segmen ini. Menurutnya diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar akibat adanya sejumlah besar masyarakat yang berdaya beli rendah. Di Indonesia Prof. Laksono berpendapat belum banyak debat ideologi kesehatan. Oleh karena itu diharapkan para dosen, peneliti dan konsultan memperhatikan segmentasi masyarakat, ideologi kesehatan dan kepentingan politik dalam program-program kesehatan. Masalahnya adalah belum ada link antara kebutuhan system pelayanan dengan proses system pendidikan. Contohnya, tidak banyak dokter yang tersebar di daerah terpencil, dibandingkan dengan dokter di Pulau Jawa dan Bali. Ada pula perilaku monopolistic dari sebagian perhimpunan profesi dan penyelenggara pendidikan.
Argumentasi ini dijawab oleh salah satu pembicara dari Bagian Jiwa FK UGM yang menunjukkan data mengenai jumlah kelulusan dokter spesialis per tahun. Dibandingkan dengan jumlah dokter PPDS yang diterima, jumlah yang lulus sangat sedikit tiap tahunnya. Hal utama yang menghambat kelulusan tersebut adalah penelitian sebagai tugas akhir, dimana penelitian klinis biasanya membutuhkan biaya cukup mahal dan sulit. Namun Bagian Jiwa sudah bekerjasama dengan Bagian IKM, sehingga peserta PPDS yang berminat dalam bidang ini bisa melakukan kerjasama dengan Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan di IKM FK UGM. Harapannya adalah bagian klinik lainnyapun membuka diri untuk bekerjasama dengan bagian IKM untuk memberi peluang pada peserta PPDS mempercepat proses pendidikannya. Hal yang menggembirakan dari pertemuan ini adalah semua pihak sepakat bahwa komunikasi antara dosen, peneliti dan konsultan diperlukan secara lebih intensif untuk membantu memecahkan berbagai masalah. Dosen dan peneliti adalah profesi yang memungkinkan seseorang untuk memiliki pemahakan terhadap konsep dan kerangka berpikir dari suatu masalah, dapat menyarankan solusi namun tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan eksekusi dari solusi tersebut. Di dunia nyata, diperlukan orang yang dapat melakukan eksekusi – yang umumnya memerlukan kegiatan pendampingan dalam kurun waktu cukup lama. Disinilah konsultan dapat berperan. Oleh karena itu, hubungan antara dosen dan peneliti dengan konsultan akan saling mendukung dan melengkapi.
Untuk mempererat hubungan ini, seminar dilanjutkan dengan workshop yang bertujuan untuk merencanakan kegiatan bersama antara dosen, peneliti dan konsultan. Dengan demikian, akan semakin terlihat jelas dimana sinergi tersebut bisa terjadi. Seluruh peserta dibagi kedalam tujuh clusters, mewakili tujuh tema besar yang menjadi pokok perhatian dalam kelompok HPM ini. Ketujuh clusters tersebut adalah: Cluster 1: Manajemen Rumah Sakit Cluster 2: Kebijakan dan Manajemen Dinas Kesehatan Cluster 3: Kebijakan dan Manajemen Penyakit Menular Cluster 4: Kebijakan dan Manajemen di Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Cluster 5: Kebijakan dan Manajemen di Pendidikan Kedokteran/Kesehatan Cluster 6: Manajemen Bencana Cluster 7: Supporting: Sistem Komunikasi Elektronik Tiap cluster bertanggung jawab untuk mengidentifikasi SDM yang terdapat dalam clusternya masing-masing – tidak menutup kemungkinan seorang dosen atau peneliti atau konsultan berada di lebih dari satu cluster – mengidentifikasi peran masing-masing dalam setiap project penelitian, pelatihan atau konsultasi/pendampingan, serta merencanakan kegiatan bersama dimasa mendatang. Pada akhir sesi, setiap cluster mempresentasikan rencana kegiatannya pada diskusi panel yang sekaligus mengakhiri pertemuan.