Hospital Management Asia Conference Hanoi, 11 – 12 September 2019

Laporan:

Hospital Management Asia Conference

Hanoi, 11 – 12 September 2019.

Konferensi internasional Hospital Management Asia 2019 diselenggarakan di Hanoi, di Gedung Konferensi Nasional pada tanggal 11 sampai 12 September 2019. Konferensi ini membahas berbagai hal mengenai manajemen RS di Asia dengan pendekatan yang menggunakan Pathway dengan 4 kata kunci sebagai berikut: (1) Strategi; (2) Patients; (3) Processes; dan (4) People. Keempat kata kunci tersebut di bahas dalam 5 Jalur Konferensi yaitu: CEO Forum and Featured Sessions; (2) Safety, Quality, and Accreditation; (3) Patient Care & Engagement; (4) Talent Management; dan (5) Health Care 4.0. Hubungan semuanya dapat dilihat pada gambar 1.

Kegiatan dibuka dengan forum Menteri Kesehatan dan WHO. Dr. Kidong Park, Country Representative – Vietnam, World Health Organization menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan harus mempunyai ciri efektif dan efisien serta memperhatikan masalah akses. WHO sangat memperhatikan hal ini dalam era SDGs. Tantangan sangat besar. Pelayanan perlu komprehensif dengan penekanan pada akses yang merata. Berbagai kebijakan global dipaparkan secara singkat.

Pembicara kedua adalah Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad, Minister of Health, Ministry of Health Malaysia. Datuk ini adalah Menkes Malaysia yang baru di bawah pemerintahan baru Mahathir Muhammad. Ditekankan berbagai hal menarik antara lain:

• Kesehatan merupakan hal yang terkait ekonomi makro yang kritis. Merupakan bidang yang social dan politik yang kuat tapi sering diabaikan.
• Menteri-menteri kesehatan diseluruh dunia ditantang untuk menyelenggarakan SDG dan UHC. Leaving no-one behind, reaching the unreached. Juga ditekankan bahwa Health is a special good as a fundamental Human Rights.
• Di Malaysia, kesehatan merupakan Public Investment yang dapat meningkatkan produktifitas dan mengurangi ketidak adilan. Oleh karena itu penting untuk untuk mengatasi goncangan ekonomi yang berdampak pada masalah kesehatan. Health Care sekitar 9% dari federal budget, dan nerupakan pendorong ekonomi…yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan public dan private.
• Saat ini Malaysia tidak mudah untuk membiayai sektor kesehatan seperti masa lalu. Oleh karena itu dibutuhkan reformasi kesehatan di Malaysia.
• Pertama memperbaiki public health delivery…. Membuat peraturan2 yang value based untuk private health sebagai isu reformasi kedua. Reformasi ke 3 adalah mengenai health financing. Reformasi dijalankan supaya system kesehatan bisa patient-centred.
• Malaysia juga mengembangkan teknokogi IT, untuk menggerakkan industri kesehatan. Ini sesuatu yang sangat penting dan terkait dengan hubungan antara public and private.
• Malaysia terus mencari global best practice, menuju ke stewardship yang baik oleh pemerintah, harmonisasi peraturan serta mengenbangkan kapasitas regulator dan mitigasi conflict of interest.

Madam Prof. Nguyen Thi Kim Tien, Minister of Health, Ministry of Health, berkisah mengenai reformasi kesehatan di Vietnam. Kisah dimulai ketika sebagai Menkes 8 tahun yang lalu setiap kali ke RS…selalu ada komplain dari pasien, mass media, social Network…juga dari staf RS. Semua hal ini harus harus diperbaiki dengan reformasi kesehatan. Bagaimana kita mau mereform? Kita hadapi 2 kelompok: healthty people dan sick patients dengan 3 pillar reform:

• Pasien. Kami belajar dari HMA tentang Patient Centred. Bagaimana agar dokter bersikap ramah dengan senyuman. Clinical Quality diusahakan meningkat. RS jangan sampai Overcrowded… Oleh karena itu penting adanya private hospitals.
• Untuk kelompok sehat di penduduk. Bagaimana mengembangkan pelayanan primer…dan juga deteksi …serta pencegahan penyakit. Vietnam mengembangkan community medicine dan memperkuat Family Medicine. Jika Vietnam gagal di sini akan meningkatkan rujukan, menambah biaya, dan akan memperburuk equity.
• Financial resources. Dari mana datangnya dana kesehatan? Bagaimana mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan? Bagaimana dengan pengembangan IT? Vietnam harus mengembangkan sumber dana kesehatan… Oleh karena itu dikembangkan Social Health Insurance. Pemerintah Vietnam melindungi mereka yang miskin dan nyaris miskin. Pemerintah membayar 100% untuk masyarakat miskin. Dalam hal ini pemerintah juga merangsang adanya hubungan baik dan peran antara pemerintah dan swasta.

Dalam menjalankan reformasi kesehatan ini, pemerintah Vietnam juga memperbaiki Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dilakukan reformasi pendidikan kedokteran. Dokter-dokter muda kita kirim ke berbagai negara untuk memajukan pelayanan kesehatan di Vietnam.

Refleksi untuk Indonesia

Diskusi ini menggambarkan bahwa untuk mengembangkan sektor kesehatan dan meningkatkan status kesehatan masyarakat, tidak mungkin beban ditanggung pemerintah seluruhnya. Malaysia sebagai negara yang tradisi lama (berasal dari Inggris) dimana pemerintah mendanai sektor kesehatan dari pajak, sudah lama berubah. Tidak mungkin semua pelayanan kesehatan dapat didanai oleh pemerintah. Peran sektor swasta sangat diperhatikan. Hal ini sama dengan di Vietnam yang juga menekankan mengenai pelayanan kesehatan swasta dan sumber dana swasta.

Ketika melihat situasi di Indonesia, apa yang terjadi selama 5 tahun ini adalah penguatan peran pendanaan pemerintah di sektor kesehatan. Hal ini baik namun belum terkelola dengan benar. Adanya BPJS yang single pool membuka peluang adanya penggunaan dana pemerintah yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, terpakai oleh anggota BPJS yang relative mampu (PBPU). Akibatnya masyarakat yang mampu pun menjadi tergantung ke pemerintah untuk pelayanan kesehatannya. Usulan kenaikan premi BPJS untuk masyarakat mampu (PBPU kelas 1) diprotes oleh banyak pihak. Isu kenaikan tariff PBPU kelas 1 yang seharusnya teknis ini berubah menjadi sebuah isu politis. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini menyimpang dari berbagai trend di dunia bahwa masyarakat harus ikut aktif mendanai pelayanan kesehatan, sesuai kemampuannya. (Laksono Trisnantoro).

Berbagai info dapat diklik di: https://www.hospitalmanagementasia.com