Banda Aceh – Sistem pelayanan kesehatan yang anggarannya (premi) ditanggung pemerintah bekerjasama dengan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara nasional, terutama di Aceh menganut mekanisme rujukan berjenjang. Mulai dari tahap awal puskesmas terdekat hingga sampai rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi. Namun, di balik mekanisme itu ada persoalan mendasar yang perlu pembenahan secara menyeluruh. Sebab, khususnya di Aceh tenaga dokter, terutama dokter spesialis masih kurang, sehingga berdampak negatif dalam pelayanan pasien. Misal ada pasien ibu hamil, sempat melahirkan dalam mobil, seperti yang terjadi di Aceh Barat, Selasa kemarin (23/05/2017).
Di balik adanya persoalan pelayanan kesehatan terhadap pasien tadi, rupanya untuk rumah sakit umum daerah (RSUD) wilayah Barat-Selatan Aceh, ternyata semuanya belum satupun terakreditasi. Mulai dari Aceh Jaya hingga perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara yaitu Aceh Singkil. “Rumah sakit barat-selatan belum satu pun terakreditasi,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif, ruang kerjanya, Banda Aceh, Rabu malam (24/05/2017).
Selain di wilayah barat-selatan, wilayah tenggara juga bernasib sama. Karena rumah sakit pemerintah di Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah dan Aceh Tenggara juga belum terakreditasi. Sedangkan untuk wilayah utara-timur, rumah sakit pemerintah yang belum terakreditasi adalah, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Pidie Jaya dan Aceh Besar. “Langsa dalam penilaian,” ujar Dr. Hanif. Itu artinya, dari 23 kabupaten-kota di Aceh, jumlah rumah sakit yang telah terakreditasi masih minim. Misal RSUZA Banda Aceh, RSUD Siglie, RSU Meuraxa Banda Aceh dan RSUD dr. Fauziah Bireuen. Padahal, menurut Dr. Hanif rumah sakit terakreditasi akan membedakan pelayanan. Karena rumah sakit yang telah terakreditasi memiliki SOP dalam bertindak dan mesti dilalui sesuai SOP. “Kelebihan akreditasi semuanya terukur,” ujar Dr. Hanif, Rabu malam.***
Sumber: modusaceh.co