JAKARTA – Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan, dengan adanya Rumah Sakit (RS) Pendidikan, suasana akademik di Perguruan Tinggi akan terbangun di bidang kesehatan. Selain itu yang diharapkan mampu melakukan penelitian, menghasilkan inovasi serta alat kesehatan, karena hingga saat ini 95 persen alat kesehatan Indonesia masih impor.
“Dengan adanya RS Pendidikan, nantinya akan ada banyak penelitian dan alat kesehatan sendiri yang dapat diciptakan yang bisa dipakai sendiri, murah dan bisa kontribusi untuk Indonesia mengekspornya,” kata Ali saat ditemui Netralnews.com dalam Semiloka Nasional dan Site Visit Rumah Sakit UI di Depok, Kamis (20/4/2017).
Lebih lanjut Ali menjelaskan, dalam layanannya RS Pendidikanmembutuhkan tenaga profesional dan memiliki integritas tinggi. RS Pendidikan juga mampu bekerjasama dengan lintas profesi dan disiplin ilmu serta memiliki jejaring.
“Seperti layanan primer di RS Univeritas Indonesia (UI), bisa ada jejaring dan dengan adanya pelayanan primer, pasien bisa dirujuk ke rumah sakit ini dan apakah di UI ada layanan primer khusus, nanti ada kaitannya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), nanti mungkin BPJS harapan pembayarannya akan terpisah,” jelas Ali.
Dikatakan Ali, sampai saat ini terdapat 24 RS Pendidikan di bawah naungan Kemenristekdikti dan baru ada 12 RS yang beroperasi, diantaranya RS Gadjah Mada, RS Universitas Airlangga, RS Hassanudin, RS Universitas Sumatera Utama, RS Sam Ratulangi dan lainnya. Ali juga mengatakan dari setiap RS Pendidikan, Kemenristekdiktimenggelontorkan dana sebanyak Rp20 Miliar di setiap RS Pendidikanyang telah beroperasi.
“Pada 2015, baru tiga yang beroperasi dan sekarang ada 12 yang sudah beroperasional dan sebagian bisa menggunakan layanan BPJS. 12 lagi akan diusahakan secepatnya, karena banyak kendalanya,” kata Ali.
Di sisi lain, Direktur RS UI Julianto Witjaksono menjelaskan saat ini pembangunan RS UI sedang dalam tahap penyelesaian. Pihaknya menerapkan sistem rancang bangun sebagai pelayanan kesehatan satu atap mulai dari pelayanan primer, sekunder, tersier atau unggulan yang akan beroperasi pada 2018.
Sumber: netralnews.com