Banda Aceh : Pemerintah Aceh siap memfasiltasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) di rumah sakit, Puskesmas atau di tempat-tempat lainnya sehingga setiap keluarga lebih mudah mendapatkan akses layanan KB.
Hal itu disampaikan Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah diwakili Asisten II Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi Setda Aceh, Azhari Hasan SE MSi saat membuka kegiatan Rapat Koordinsi Daerah (Rakorda) Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Aceh, Sabtu (28/3/2016).
Dijelaskan, dengan ber KB, keluarga akan lebih maksimal dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya sehingga citacita membangun keluarga berkualitas dapat tercapai.
Kecuali itu kata Azhari Hasan Program KB juga bermanfaat menurunkan angka kematian ibu, serta mendorong keluarga lebih mudah memenuhi kebutuhannya.”Harus diakui, keberhasilan Program KB memang tidak bisa terlihat dalam waktu yang singkat,”ujarnya.
Pemerintah Aceh saat ini bekerjasama dengan BKKBN Aceh sedang mematangkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan Aceh, yang insya Allah akan segera di jalankan.
Guna mendukung langkah ini, diperlukan kerjasama dan koordinasi guna mendorong keberhasilan program KB di Aceh.
“Untuk itu melalui Rakorda KKBPK kami coba membangun sinergi, menyatukan persepsi, dan menyamakan visi guna mendukung keberhasilan program KB,” sebutnya.
Visi pembangunan Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJM 2012-2017 adalah “Membangun Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri, berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud Mou Helsinki.”
Untuk mewujudkan visi itu faktor pengendalian kependudukan salah satu hal yang sangat penting. Upaya mewujudkan VisiPemerintah Aceh ini harus juga sejalan dengan mewujudkan visi BKKBN, yaitu menjadikan BKKBN sebagai lembaga yang handal dan dipercaya sehingga penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Drs M Natsir Ilyas MHum melaporkan, Rakorda Program KKBPK Provinsi Aceh diikuti oleh 169 orang terdiri dari unsur BKKBN Provinsi Aceh, mitra kerja instansi pemerintah, organisasi perangkat kabupaten/kota dan kabid/kasi KB kabupaten/kota.(SA/AA)
Sumber: gunungsitoli.rri.co.id